Sinkron Tak Sinkron Nawa Cita

SUPAYA tak dianggap berlebihan harap, seharusnya para pengkritik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 menengok lagi latar belakang penyusunan Nawa Cita. Program kerja berisi sembilan agenda prioritas pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla itu, bagaimanapun, adalah produk dari masa kampanye pemilu presiden. Sebagaimana lazimnya daftar janji yang dibuat pada situasi seperti itu, sangat boleh jadi Nawa Cita juga terlalu tinggi membidik sasaran.

Kecuali bagi mereka yang mengeramatkan apa pun yang dilabeli warisan ajaran Sukarno—karena sulit sekali melepaskan kesan bahwa "judul" Nawa Cita dicocok-cocokkan dengan judul pidato Sukarno, "Nawaksara"—kesan ambisius program itu tampak kentara dari butir-butirnya. Kalaupun tak boleh disebut mengada-ada, sebagian dari apa yang hendak dicapai sesungguhnya terbilang tak realistis, berdasarkan faktor ekonomi, sosial, dan politik. Bagaimana mau "membangun Indonesia dari pinggiran", misalnya, jika orientasi terhadap pertumbuhan tetap dipertahankan dan kemampuan keuangan negara untuk membangun infrastruktur tak mendukung.

Dengan menyadari kenyataannya, berkacamata kuda menuntut supaya RPJMN 2015 memuat semua agenda prioritas Nawa Cita bisa dikatakan sama tak realistisnya. Sinkronisasi sepenuhnya jelas mustahil dicapai. Ketimbang mengorek-ngorek ketidaklengkapan dalam mengadopsi agenda, penilaian kritis akan lebih substansial bila berfokus pada bagaimana proses penyusunan rencana itu.

Pada aspek yang lebih mendasar itulah siapa saja bisa menguji keraguannya mengenai kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada saat yang sama, tak berlebihan pula bila sekaligus diteropong kemampuan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago dalam memimpin anak buahnya. Soal kapasitas ini, secara umum untuk semua posisi di kabinet, malah sudah mendesak untuk dievaluasi.

Fakta yang tak bisa disangkal, penyusunan RPJMN 2015 berlangsung tergesa-gesa dan kurang cermat. Hal ini terjadi antara lain karena banyak pejabat Bappenas memilih bermain aman demi mempertahankan posisi. Mereka tak berani berterus terang, misalnya menyarankan agar tak sembarangan. Pada saat yang sama, secara teknis, Andrinof mudah "menerjemahkan" hanya visi yang bersifat politik. Padahal tuntutan sebagai menteri bidang perencanaan adalah memahami semua sektor.

Sangat wajar kalau hasil kerja dari situasi semacam itu mengecewakan, bahkan di lingkungan Bappenas sendiri. Konsekuensi yang tak terhindarkan adalah Presiden Jokowi jadi seperti berada di persimpangan jalan: harus memutuskan apakah akan mempertahankan Andrinof atau menggantinya dengan figur yang lebih mumpuni. Pilihannya tak bisa lain kecuali memasang pejabat baru.

Selain selekasnya, tindakan itu mesti dilaksanakan sebagai bagian dari koreksi menyeluruh atas proses penyusunan kabinet yang terlalu bersendikan kompromi politis. Di pemerintahan mana pun, mengocok ulang kabinet bukan hal tabu. Ego pantas dipinggirkan. Yang penting apakah tujuannya demi pemerintahan yang lebih baik—yang bisa memenuhi harapan rakyat—atau sebaliknya.

Masa jabatan Jokowi masih panjang. Pertaruhannya berat. Agar mendapatkan kinerja kabinet yang secara realistis mampu mewujudkan agenda Nawa Citanya, Jokowi juga tak perlu malu mengganti menteri-menterinya yang memang tak berpenampilan prima.