Soal beragama: moral ketuhanan atau keumatan?

Tulisan Saudara Darmaningtyas "Kerukunan Agama: Menuntut Pemahamam Secara Benar" (TEMPO 1 Januari 1991, Komentar) cukup berhasil mendudukkan persoalan keagamaan dan keumatan pada tempat yang semestinya. Saya merasa berhadapan dengan seorang guru yang arif. Pada dasarnya, ia mengatakan bahwa beragama itu adalah tanggung jawab moral seseorang terhadap Tuhannya, bukan tanggung jawab moral sosial keumatan yang mengarah ke hal-hal yang politis. Secara prinsip, saya menerima itu. Namun, sayang, dalam tesis yang agak berbau dikotomis itu, Darmaningtyas tak tegas menyatakan bahwa kedua tanggung jawab itu mesti dipikul dan diperjuangkan oleh setiap pemeluk agama. Ibarat orang berjalan dengan satu kaki, di satu sisi ia sibuk menjalankan ibadah sebagai tanggung jawab moral ketuhanannya, di sisi lain ia lupa dengan situasi sosial keumatannya. Barangkali, persoalannya adalah bagaimana kedua sisi itu berada dalam satu individu pemeluk agama, dalam satu jiwa, berjalan seiring dalam gerak keseimbangan yang harmoni. Mungkin kita sering menyaksikan pemeluk agama (termasuk tokohnya) yang mengutamakan salah satu di antaranya. Sebut saja pemikiran Gus Dur, misalnya. Dalam menanggapi persoalan-persoalan antaragama dl Indonesia, terasa sekali bahwa Gus Dur mengutamakan moral ketuhanan. Lain halnya dengan Emha Ainun Nadjib. Kalau kita ikuti tulisan-tulisannya, terasa ia mengutamakan moral keumatan. Lantas timbul berbagai tanggapan: pro dan kontra. Saudara Darmaningtyas sebenarnya tak perlu menafsirkan perjuangan keumatan sebagai sesuatu yang mengarah ke intervensi politis. Tafsiran ini bisa meluruhkan citra semangat perjuangan keumatan. Bahkan dapat menurunkan fanatisme keagamaan. Padahal, fanatisme keagamaan itu fardu ain. Jika tidak, bagaimana seseorang pemeluk agama itu membawa fanatismenya dalam kancah politik, dalam arti yang sah, benar, dan luas. Ini telah diatur oleh agama itu sendiri. Saya kira kita semua sudah maklum. IMAM SUBAKTI Jalan Fakih Usman XV/44 Gresik -- Jawa Timur