Stabilisator pergantian kekuasaan

SEJAK kudeta bulan Oktober 1976 yang menggulingkan pemerintahan demokrasi parlementer PM Seni Pramoj, pada hakekatnya ada dua pusat kekuasaan di Muangthai. Pusat kekuasaan pertama bersimbol pada Raja Bhumipol, yang peranan politiknya bertambah besar. Yang kedua berpusat pada Angkatan Darat negara tersebut. Sejak tergulingnya rqim Thanom Kittikachorn-Praphas pada tanun 1973, peranan politik Raja sudah jauh lebih besar daripada sebelumnya. Boleh dikatakan, faktor Raja sudah menjadi stabilisator bagi pergantian kekuasaan yang terjadi setelah itu. Paling Senior Terjadinya peningkatan peranan politik Raja ini merupakan akibat wajar dari perkembangan selama duapuluh tahun terakhir. Pada masa pemerintahan Sarit Thanarat-lah, 1957 sampai 1963, dasardasar yang kuat untuk peranan Raja diletakkan secara politis. Sarit telah dengan sukses meletakkan Raja dalam konteks penghargaan dan kesetiaan rakyat Muangthai secara tradisionil. Pada masa itulah Raja mulai aktif melakukan kunjungan ke luar negeri dan ke daerah-daerah. Aktifitas ini berlangsung terus pada masa pemerintahan Thanom Kittikachorn-Praphas dalam tallun-tahun 1964 sampai 1973. Ketika rejim Thanom-Praphas terguling, Raja sudah berada dalam posisi yang kuat secara politis. Lagipula, beliau termasuk perwira paling senior yang sudah biasa dengan soal-soal politik, walaupun dalam UUD peranan politik Raja sangatlah terbatas dan seremonial sifatnya. Dalam periode meningkatnya peranan politik Raja, Muangthai juga mengalami perkembangan ekonomi yang pesat, terutama pada tahun 1960-an. Dengan demikfan Raja di mata rakyat juga menjadi lambang keberkahan dan kemakmuran masa itu. Dalam percaturan politik, Raja menjadi pusat bergantungnya kekuatan sosial politik yang sebelum kudta tahun 1973 agak tersisih. Ke dalam kelompok ini dapat disebut misalnya unsur-unsur Angkatan Laut, yang sejak gagalnya kudeta mereka tahun 1951 praktis tidak memainkan peranan politik lagi. Bahkan jabatan utama Angkatan Laut dan Angkatan Udara lazimnya diisi oleh perwira-perwira Angkatan Darat. Laksamana Sngad--yang dalam kudeta Oktober 1976 dan Oktober 1977 selalu membaca maklumat resmi pengambilan kekuasaan--adalah perwira Angkatan Laut yang dianggap dekat dengan Raja. Demikian juga politisi sipil-teknokrat seperti bekas Perdana Menteri Thanin. Bersatu Lagi Bolehlah dikatakan, naiknya Thanin sebagai Perdana Menteri menunjukkan restu Raja atas kudeta bulan Oktober 1976. Bertahannya Thanin selama satu tahun bukanlah disebabkan karena kuat serta populernya pemerintahannya, tapi terutama karena masih pecah dan belum sepakatnya Angkatan Darat tentang siapa yang menjadi pimpinan mereka dalam pemerintahan. Angkatan Darat masih terpecah ke dalam kelompok Thanom-Praphas serta kelompok Kris Sivara almarhum. Titiktolak bagi persatuan Angkatan Darat terjadi pada bulan Maret 1977 dengan percobaan kudeta yang gagal dari Jenderal Chalard Hiranyasiri, yang kemudian dihukum mati. Salah satu hasil kudeta gagal itu adalah pembunuhan atas diri Jenderal Arun Thavatasin, komandan divisi I dekat Bangkok dan tokoh Angkatan Darat yang dekat dengan Raja. Sejak itu, peranan Jenderal Kriangsak Chammanand menjadi sangat menonjol sebagai calon tunggal untuk kepemimpinan politik dari Angkatan Darat. Tidaklah mengejutkan jika Jenderal Kriangsak menjadi Perdana Menteri segera setelah kudeta Oktober 1977 yang lalu. Dengan kudeta itu UUD juga dirobah yang memberikan peranan politik lebih besar kepada Raja daripada UUD sebelumnya. Dengan demikian, basis untuk stabilitas politik Muangthai sekarang adalah konsensus di kalangan Angkatan Darat terhadap kepemimpinan Jenderal Kriangsak serta peranan politik Raja sebagai tempat bersandar bagi kekuatan-kekuatan politik di luar Angkatan Darat.