Tak harus setiap tahun

Biaya pengurusan STNK, yang dikeluarkan Polri, telah dinaikkan sangat drastis. Untuk mobil (roda empat) Rp 75 ribu per kendaraan dan sepeda motor Rp 25 ribu per kendaraan (Catatan: kenaikan biaya pengurusan itu ditunda). STNK dikeluarkan berdasarkan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. STNK berlaku untuk masa lima tahun sekali. Sedangkan Pajak Kendaraan Bermotor, berdasarkan Undang-Undang Pajak Kendaraan Bermotor (Pemda Tk. I Provinsi), dipungut setiap tahun. Jadi, menurut hukum, antara STNK dan Pajak Kendaraan Bermotor tidak ada hubungannya. Harus dijalankan sendiri-sendiri oleh instansi masing-masing. Tidak ada keharusan STNK diganti setiap tahun, hanya demi pembayaran pajak kendaraan bermotor. Jika ini dipaksakan, berarti Polri bertindak sewenang-wenang dan melanggar hukum. Adalah sangat berat bagi rakyat jika setiap tahun harus mengganti STNK dengan biaya yang begitu besar. Apalagi para pemilik kendaraan bermotor harus memikul beban pajak kendaraan bermotor setiap tahun yang terus-menerus naik. Jika STNK diganti setiap tahun, yang untung adalah perusahaan swasta yang bekerja sama dengan Polri untuk komputerisasi STNK. Itu dapat dikategorikan sebagai pungutan liar. Untuk itu, saya mengusulkan: 1. STNK berlaku untuk lima tahun. Itu sesuai dengan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Rakyat tidak keberatan bayar mahal, seperti halnya SIM yang berlaku untuk masa lima tahun sekali. 2. Pengawasan pembayaran pajak kendaraan bermotor dilakukan secara terpisah dengan STNK. Umpamanya, dengan kartu pengawasan khusus sebagai lampiran STNK yang harus ditunjukkan pemegang kendaraan bermotor. 3. Pelat nomor Polisi diganti setiap tahun. Itu dilakukan setelah pajak kendaraan bermotor dibayar pemegang kendaraan dengan biaya sekitar Rp 10.000. Cara seperti itu jelas tidak akan memberatkan rakyat dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Semoga ini menjadi perhatian Polri, Pemerintah, dan DPR. Jika Polri melanggar UU dapat digugat ke PTUN. SUHARSONO HADIKUSUMO Pensiunan Pegawai Pajak Jakarta