Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
MENTERI Kesehatan Nila Djuwita F. Moeloek melansir identitas 14 rumah sakit yang diduga menggunakan vaksin palsu. "Pengungkapan 14 fasilitas dan layanan kesehatan ini sudah disepakati dengan Bareskrim Polri," kata Nila dalam rapat kerja dengan Komisi Kesehatan Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis pekan lalu.
Nila juga membuka identitas delapan klinik dan bidan pengguna vaksin dari jaringan pemalsu dalam rapat yang dihadiri Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto itu. Menteri berjanji menjatuhkan sanksi, dari teguran sampai pencabutan izin, bagi rumah sakit dan klinik tersebut.
Kamis malam pekan lalu, Tempo mendatangi sejumlah rumah sakit di Bekasi yang disebut Nila. Antara lain, Rumah Sakit Permata, Rumah Sakit Puspa Husada, Rumah Sakit Multazam, dan Rumah Sakit Elisabeth. Namun manajemen rumah sakit tak bersedia berkomentar. Sedangkan menurut Direktur Rumah Sakit Harapan Bunda, Jakarta Timur, Fina, peredaran vaksin palsu di rumah sakit itu ulah oknum.
Peredaran vaksin oplosan terungkap setelah tim Bareskrim menemukan jejak jaringan pemalsu vaksin yang sudah belasan tahun beroperasi pada Juni lalu. Polisi mengendus empat komplotan pembuat dan pengedar vaksin palsu. Salah satunya CV Azka Medika. Bareskrim sudah menetapkan 20 tersangka. Dua di antaranya dokter dan satu bidan. "Akan terus kami kembangkan kasus ini," ujar Ari Dono.Â
Mata Rantai Jaringan
BERIKUT ini rumah sakit dan klinik serta bidan pengguna vaksin palsu yang disebut Menteri Kesehatan Nila Djuwita F. Moeloek.
1. Rumah Sakit
2. Bidan dan Klinik
Aktivis Papua Dituduh Makar
KEPOLISIAN Resor Timika menangkap 69 aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan menuduh mereka melakukan tindak pidana makar. Polisi menciduk puluhan aktivis itu ketika menggelar demonstrasi pukul 17.00, Selasa pekan lalu, di Timika, Papua.
Kepala Bagian Penerangan Umum Kepolisian RI Komisaris Besar Martinus Sitompul mengatakan anggota KNPB ditangkap lantaran diduga berupaya memisahkan diri dari Negara Kesatuan RI. Mereka diduga menggalang dukungan bagi Gerakan Pembebasan Papua atau United Liberation Movement for West Papua. "Sebagai negara hukum dan negara yang berdaulat, kami perlu menegakkan hukum," kata Martinus.
Belakangan, polisi membebaskan 67 anggota KNPB. Polisi hanya menahan Wakil Ketua KNPB Yanto Awerkion dan sekretarisnya, Sem Ukago.
M. Sanusi Dijerat Pencucian Uang
KOMISI Pemberantasan Korupsi menetapkan Mohamad Sanusi sebagai tersangka kasus pencucian uang. Menurut KPK, bekas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra itu menyamarkan harta yang diduga hasil kejahatan melalui orang lain, termasuk familinya. "Ada dugaan harta kekayaan MSN (Sanusi) disimpan atas nama orang lain," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha, Senin pekan lalu.
Sanusi ditangkap setelah menerima uang suap Rp 2 miliar dari Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja pada akhir Maret lalu. Uang suap yang dititipkan lewat Personal Assistant Agung Podomoro Trinanda Prihantoro itu berkaitan dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Strategis Pantai Utara Jakarta di DPRD DKI.
Pengacara Sanusi, Krisna Murti, tak mau berkomentar atas status baru yang ditimpakan KPK kepada kliennya. "Sedang dibahas tim," ujarnya. Adapun perkara suap Ariesman dan Trinanda kini disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.
Tito Karnavian Resmi Jabat Kapolri
PRESIDEN Joko Widodo melantik Tito Karnavian sebagai Kepala Kepolisian RI di Istana Negara, Rabu pekan lalu. Atas dasar pelantikan itu, Tito langsung menyandang pangkat jenderal polisi. Ia menggantikan Jenderal Badrodin Haiti, yang pensiun pada akhir Juli ini.
Kendati sudah dilantik menjadi Kepala Polri, Tito masih menjabat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Tito berjanji mengajukan tiga nama penggantinya di BNPT kepada Presiden pekan depan. "Saya tak mau sebut nama," kata Tito seusai pelantikan.
Presiden Jokowi meminta Kapolri baru berfokus pada penanganan terorisme, menjaga kekompakan dalam tubuh Kepolisian, serta melakukan reformasi secara menyeluruh dan konsisten. Menurut Jokowi, reformasi dalam tubuh Polri harus dilakukan dari hulu sampai hilir.
Jokowi Angkat Dua Staf Khusus
PRESIDEN Joko Widodo mengangkat Gories Mere dan Diaz Hendropriyono sebagai anggota staf khusus barunya. Gories mengisi posisi Staf Khusus Bidang Intelijen dan Keamanan. Adapun Diaz menjadi Staf Khusus Bidang Sosial. Sebelumnya, Jokowi memiliki empat anggota staf khusus, yakni Ari Dwipayana, Sukardi Rinakit, Lenis Kogoya, dan Johan Budi, yang merangkap juru bicara.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan kedua orang itu langsung bekerja setelah Jokowi meneken keputusan presiden tentang pengangkatan mereka. "Namun belum masuk kantor karena masih ditata," ujar Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin pekan lalu.
Gories pernah menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional dan Kepala Detasemen Khusus 88 Antiteror. Sedangkan Diaz, anak ketiga mantan Kepala Badan Intelijen Negara A.M. Hendropriyono, kini menjabat Komisaris PT Telkomsel. Diaz juga Ketua Kawan Jokowi, organisasi relawan pendukung Jokowi pada pemilihan presiden 2014.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo