Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan ada sejumlah evaluasi mendasar yang perlu dilakukan jika retret kepala daerah kembali digelar. Salah satunya, menurut dia, pemerintah perlu mencari alternatif pembiayaan agar tidak ada pemborosan anggaran.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Trubus berpendapat, di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah perlu menghemat pengeluaran untuk agenda seremonial. “Perlu ada upaya agar ada pembiayan dari public partnership,” ujar Trubus saat dihubungi Tempo pada Ahad, 2 Maret 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang yang dilaksanakan pada 21 sampai 28 Februari 2025 itu, menelan anggaran Rp 13 miliar. Anggaran itu, kata Bima, sepenuhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kemendagri.
Selain soal anggaran, Trubus juga menyoroti urgensi perbaikan tata kelola acara. Mulai dari pakem durasi pelaksanaan hingga pemateri yang dihadirkan. Menurut dia, pemateri retret kepala daerah perlu menghadirkan kalangan teknokrat hingga akademisi.
“Pematerinya bukan hanya seperti presiden terdahulu (dan orang pemerintah). Bukan (seperti itu), tapi juga dari teknokrat, akademisi, perlu dilebarkan ke situ,” kata dia.
Menurut dia, jika akan retret kepala daerah akan digelar kembali, elemen masyarakat juga perlu dihadirkan untuk menyampaikan aspirasi kepada kepala daerah. Sebab, Trubus menganggap kepala daerah sejatinya merupakan pelayanan masyarakat.
Trubus menilai selama ini ada isu pelayanan publik yang belum berjalan optimal di tingkat daerah. Sehingga, jika digelar kembali maka perlu ada partisipasi publik dalam agenda tersebut. “Tokoh masyarakat, tokoh agama, itu perlu dihadirkan juga,” kata dia.
Ketiga, kata Trubus, harus ada tindaklanjut konkret dari pelaksanaan retret kepala daerah. Sejauh ini, menurut dia, publik tidak tergambar jelas apa yang didapat oleh para kepala daerah usai mengikuti agenda di Akmil Magelang itu.
Ia mencontohkan, dalam pelatihan Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhannas, ada semacam catatan dari peserta tentang tindaklanjut dari program. Sehingga, ketika mengikuti kembali pelaksanaan retret di tahun mendatang bisa tergambar jelas evaluasi yang bisa diberikan.
Adapun, Wamendagri Bima Arya mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta kegiatan serupa digelar lagi. "Minta Kememdagri menyelenggarakan retret ini pada tahun 2026," kata dia setelah penutupan retret.
Menurut dia, retret kedua itu untuk melihat kinerja pemerintahan daerah setelah satu tahun bekerja. "Supaya mengevaluasi target yang diberikan. Supaya tidak omon-omon," ujar dia.
Bima menyebut, sejumlah target dibebankan kepada pemerintah daerah setelah mengikuti retret ini. "Target swasembada pangan dan hilirisasi," ungkap mantan Wali Kota Bogor tersebut.
Hingga retret berakhir, sebanyak 493 kepala daerah berpartisipasi. Kemudian ada 477 wakil kepala daerah yang bergabung selama dua hari terakhir.
Puluhan menteri dan ketua lembaga penegakkan hukum menjadi pemateri retret. Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono juga menyampaikan paparan. Arahan terakhir disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
Jamal Abdun Nashr berkontribusi dalam artikel ini.
Pilihan Editor: Massa Aksi 'Ruwatan Kepala Daerah' Diintimidasi Aparat di Depan Akmil Magelang
Foto 
