Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan kementeriannya sedang mempertimbangkan dua opsi model sekolah yang nantinya diperuntukkan bagi anak korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Opsi pertama, Mu’ti mencontohkan sekolah di Amerika Serikat yang dikhususkan untuk anak-anak yang mengalami masalah psikologis. “Itu khusus untuk mereka yang secara psikologis maupun secara sosial ada masalah, dan mereka belajar di tempat pendidikan tertentu,” kata dia kepada wartawan di Markas Besar Kepolisian RI, Jakarta Selatan, Selasa, 12 November 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Selanjutnya Mu’ti mengatakan opsi kedua adalah pendekatan boarding school atau asrama yang selama ini sudah dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan. Namun, dia mengatakan saat ini format sekolah khusus tersebut masih akan dikaji lebih lanjut.
Menurut Mu’ti, sekolah khusus ini diperlukan karena anak-anak yang menjadi korban kekerasan—terutama kekerasan seksual—justru dikeluarkan dari sekolah.
Ketika sekolah formal tidak mau menerima korban kekerasan seksual, menurut Mu'ti, mereka akan kehilangan hak untuk mengakses pendidikan. Akibatnya, kata dia, korban kekerasan justru harus menanggung beban ganda.
“Mereka ini dalam pengamatan kami itu menanggung dua beban. Pertama adalah beban karena dia sudah dikeluarkan dari sekolah dan kedua adalah beban dia juga punya masalah dengan apa yang terjadi pada dirinya,” ucap Mu’ti.
Usulan sekolah khusus untuk anak korban kekersan mendapat dukungan dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dia juga meyakini ide ini akan disambut dengan baik oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan lain-lain ini harus mendapatkan atensi khusus. Jangan sampai mereka malah dikeluarkan dari sekolah. Kalau bisa kita beri atensi khusus, kalau bisa dibangunkan sekolah khusus untuk mereka,” kata Gibran saat memberi sambutan dalam rapat koordinasi evaluasi pendidikan dasar dan menengah di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan, pada Senin, 11 November 2024.
Daniel A. Fajri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Foto 
