Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Politik

Agenda Penutupan Rakernas PDIP Hari ini: Pidato Megawati dan Pembacaan Rekomendasi

Rakernas ini akan memutuskan sikap politik PDIP terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.

26 Mei 2024 | 11.36 WIB

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan pengarahan tertutup di hari kedua Rakernas V PDIP, Sabtu, 25 Mei 2024. Foto: PDIP
material-symbols:fullscreenPerbesar
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan pengarahan tertutup di hari kedua Rakernas V PDIP, Sabtu, 25 Mei 2024. Foto: PDIP

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100

TEMPO.CO, Jakarta - PDI Perjuangan (PDIP) akan menutup rangkaian agenda Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-V pada hari ini, Ahad, 26 Mei 2024. Pada penutupan Rakernas ini, akan dibacakan rekomendasi yang dihasilkan dari serangkaian diskusi selama pertemuan berlangsung.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100

Salah satu yang dibahas adalah persiapan menghadapi Pilkada Serentak 2024 serta menentukan sikap politik terhadap pemerintahan Presiden-Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Rangkaian acara akan ditutup dengan pidato politik dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x600

Adapun hingga kini, Megawati belum memberikan keputusan tegas mengenai sikap politik PDIP, yakni akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau berada di luar pemerintahan. Kepastian mengenai arah politik tersebut akan disampaikan pada hari ini.

Dalam pidatonya pada Jumat, 24 Mei 2024, Megawati sempat mengkritik perebutan jatah menteri usai Pilpres 2024. Selama sembilan tahun terakhir, dia menyadari begitu banyak tarik-menarik kepentingan politik yang terjadi.

"Jabatan menteri pun, yang Ibu dengar nih, wah, sudah pada rebutan deh," ujar Megawati.

Majalah Tempo dalam laporan utamanya pada 6 Mei 2024 yang berjudul "Orang Lama Kabinet Baru", mengungkap rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menambah jumlah kementerian menjadi 38 hingga 40. Orang-orang dekat Prabowo menyebutkan bahwa Ketua Umum Partai Gerindra itu berupaya membangun koalisi besar untuk menguasai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar program-program pemerintah dapat berjalan lancar. 

Oleh karena itu, untuk mengakomodasi koalisi besar tersebut, Prabowo berencana menambah jumlah kementerian. Namun, penambahan jumlah kementerian ini membutuhkan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang saat ini membatasi jumlah kementerian maksimal sebanyak 34.

DANIEL A. FAJRI

Adinda Jasmine

Adinda Jasmine

Bergabung dengan Tempo sejak 2023. Lulusan jurusan Hubungan Internasional President University ini juga aktif membangun NGO untuk mendorong pendidikan anak di Manokwari, Papua Barat.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus