Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ratusan mahasiswa yang tergabung dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Sumatera Barat gelar aksi dengan tagar Indonesia Gelap pada Selasa, 18 Februari 2025. Aksi yang berlangsung di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat juga bentuk penolakan dan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah, seperti revisi UU Minerba dan makan bergizi gratis.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Aksi dimulai dengan long march sambil memegang spanduk dan poster-poster dengan tulisan sarkasme. Salah satunya berbunyi, "Gibran Gabut Siwowo Ngebut". Selain itu, ada soal makan bergizi gratis.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Massa aksi juga melempar beberapa telur busuk ke halaman DPRD Sumatera Barat. Menurut Koordinator Pusat BEM Sumatera Barat Rifaldi, aksi ini sebagai bentuk representasi busuknya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. "Mari kita lemparkan telur busuk ini kawan-kawan," ucapnya kepada massa aksi.
Rifaldi mengatakan aksi ini sebagai sikap dari kebijakan yang diambil oleh Prabowo dan Gibran sebagai kepala pemerintahan di 100 hari masa jabatannya. Pihaknya menilai banyak yang tidak berpihak kepada rakyat salah satunya efisiensi anggaran. "Bisa dilihat kekacauan yang ditimbulkan Prabowo Gibran selama 100 kerja," kata dia.
Mahasiswa Universitas Dharma Andalas itu menyinggung kebijakan pemangkasan anggaran Prabowo yang menimbulkan kegaduhan. "Demi makan gratis, banyak anak yang tidak bisa kuliah karena uang kuliah mahal," kata dia.
Atas hal ini, BEM SB menuntut Instruksi Presiden (Inpres) No 1 Tahun 2025 dicabut dan dievaluasi. Massa juga mendesak presiden untuk memberikan pendidikan gratis.
"Inpres tidak tepat sasaran, namun kami sepakat terkait pengurangan anggaran terhadap kegiatan yang bersifat seremonial. Tetapi terkait pengurangan terhadap pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lingkungan kami tidak sepakat," kata Rifaldi.
Sementara itu, Ketua DPRD Sumbar Muhidi saat menemui massa aksi mengatakan sikapnya sama dengan mahasiswa. Ia menyatakan semua tuntutan mahasiswa akan disampaikan kepada Pemerintah Pusat. "Kami akan sampaikan semua tuntutan ini kepada pemerintah pusat sesuai kemampuan jajaran pimpinan," kata dia.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menandatangani tuntutan dari BEM SB. "Saya Muhidi menerima semua tuntutan dan saya tanda tangani," kata dia.
Aksi bertajuk Indonesia Gelap juga digelar di sejumlah daerah lain, termasuk Jakarta. Di ibu kota, aksi digelar oleh BEM SI dan koalisi masyarakat sipil pada Senin, 17 Februari 2025.
Koordinator Pusat BEM SI Satria Naufal Putra Ansar menyatakan bahwa aksi ini merupakan respons atas berbagai persoalan yang dihadapi mahasiswa dan masyarakat akibat kebijakan pemerintah yang dinilai tidak tepat sasaran. "Bagi kami, Indonesia Gelap sudah cukup mewakilkan ketakutan, kekhawatiran, serta kesejahteraan warga," ujarnya.
Ada lima tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut, yaitu mencabut Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, menolak pemberian izin tambang bagi kampus dalam revisi UU Minerba, mendesak pencairan tunjangan kinerja dosen, mengevaluasi total program makan bergizi gratis dan berhenti membuat kebijakan tanpa riset dan orientasi terhadap kesejahteraan rakyat.
Foto 
