Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) terang-terangan mendukung masa jabatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi 3 periode. Dukungan muncul karena lima tuntutan yang disuarakan kepala desa selama ini dinilai telah dikabulkan oleh Jokowi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ketua Umum APDESI Surta Wijaya mengklaim dukungan ini murni aspirasi internal dan tidak ada arahan dari siapapun. Karena tuntutan telah dikabulkan, maka kini giliran para kepala desa yang membela Jokowi. "Kenapa? timbal balik dong," kata dia saat ditemui selepas acara Silahturahmi Nasional Desa di Istora Senayan, Jakarta, Selasa, 29 Maret 2022.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dukungan muncul di tengah isu yang terus bergulir di masyarakat, baik Jokowi 3 periode maupun penundaan Pemilu 2024. Jokowi berjanji mematuhi konstitusi, tapi mengaku tak bisa melarangnya atas nama demokrasi.
Adapun di acara ini, ada lima tuntutan yang disampaikan APDESI ke Jokowi. Pertama, meminta dana desa ditingkatkan untuk percepatan pembangunan di Desa. "Ini aspirasi teman-teman se-Indonesia," kata dia.
Kedua, meminta pemasangan lambang negara burung Garuda Pancasila di stempel kepala desa. Surta menyebut stempel yang digunakan selama ini oleh kepala desa lebih mirip stempel organisasi masyarakat atau ormas. "Jangan salahkan kami kalau rakyat di desa tidak tahu lambang burung Garuda, lambang negara," kata dia.
Ketiga, meminta pembuatan dan pelaporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kepala desa maupun aturan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tidak ruwet. "Masa BLT saja regulasinya 92 lembar, stes kami lihat itu," kata dia.
Keempat, meminta pembayaran gaji kepala desa diubah dari semula dirapel setiap tiga bulan menjadi dibayarkan per bulan. "Honor pegawai negeri setiap bulan dikeluarkan, kami tiga bulan, belum keluar," ujar Surta.
Lalu yang kelima yaitu meminta jatah operasional untuk kepala desa di Dana Desa dinaikkan menjadi 5 persen. Surta meminta kenaikan ini karena kepala desa bekerja 24 jam, layaknya presiden.
Usai Surta menyampaikan lima tuntutan, Jokowi langsung menjawabnya satu per satu. Pertama, Jokowi berjanji akan kembali menaikkan Dana Desa dari yang saat ini mencapai Rp 468 triliun.
Sebenarnya, kata Jokowi, pemerintah sudah ingin menaikkan Dana Desa sejak 2020. Tapi karena ada pandemi, rencana itu batal. "Tahun depan Insyaallah dikembalikan atau dinaikkan lagi," kata dia.
Kedua soal stempel Garuda Pancasila. Jokowi mengaku baru mengetahui hal tersebut ketika diberitahu oleh Surta di lokasi acara. "Pak Menteri Dalam Negeri nanti dibuatin saja, instruksi mendagri, capnya pakai burung Garuda," kata Jokowi kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang hadir di lokasi.
Ketiga soal SPJ yang ruwet. Jokowi pun sepakat dan menerima usulan Surta dan meminta Tito segera mengurusnya dengan Kementerian Keuangan. "Nanti pada kepala desa tidak ngecek jalan, tidak ngecek posyandu, tidak ngecek irigasi malah urus SPJ saja, saya yang lihat SPJ saja pusing, apalagi yang melaksanakan," kata dia.
Keempat soal gaji. Jokowi lagi-lagi tidak mengetahui kalau gaji kepala desa selama ini dirapel setiap tiga bulan. "Udah segera kami ubah dan segerakan setiap bulan," kata dia.
Kelima soal dana operasional kepala desa. Jokowi menolak kalau dana operasional langsung naik jadi 5 persen. Jokowi hanya menyetujui jatahnya 3 persen dahulu, baru di tahun berikutnya naik ke 4 satau 5 persen. "Bapak ibu semua kan juga sudah dapat dari pemerintah kabupaten, iya kan?" kata Jokowi.
Kelima tuntunan inilah yang dinilai sudah diterima dan berbuah dukungan masa jabatan Presiden Jokowi 3 periode. APDESI pun menyiapkan deklarasi usai lebaran nanti. "Apa yang kami inginkan, beliau kabulkan, sekarang kami di bawah punya timbal balik, beliau peduli sama kami, yang lain belum tau," kata dia.
Foto 
