Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Politik

Alasan Jokowi Genjot Pembangunan Infrastruktur IKN di Periode Kedua: Efisiensi Biaya Logistik

Presiden Jokowi mengungkapkan alasan menggenjot pembangunan infrastruktur, khususnya prioritas IKN di periode dua pemerintahannya.

4 Desember 2023 | 12.00 WIB

Presiden Joko Widodo bersama Seskab Pramono Anung saat Penyerahan secara Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2024.  Presiden Joko Widodo menyiapkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp3.325,1 triliun pada 2024. Dana tersebut akan ditujukan untuk beberapa hal yang menjadi fokus. Dana tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.467,5 triliun dan transfer ke daerah Rp857,6 triliun. Pemerintah juga akan menuntaskan proyek infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau dan dukung reformasi birokrasi serta aparatur sipil negara (ASN). TEMPO/Subekti.
Perbesar
Presiden Joko Widodo bersama Seskab Pramono Anung saat Penyerahan secara Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2024. Presiden Joko Widodo menyiapkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp3.325,1 triliun pada 2024. Dana tersebut akan ditujukan untuk beberapa hal yang menjadi fokus. Dana tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.467,5 triliun dan transfer ke daerah Rp857,6 triliun. Pemerintah juga akan menuntaskan proyek infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau dan dukung reformasi birokrasi serta aparatur sipil negara (ASN). TEMPO/Subekti.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan alasannya menggenjot pembangunan infrastruktur, khususnya prioritas Ibu Kota Nusantara (IKN) di periode dua pemerintahannya. Menurut Jokowi, pembangunan IKN diprioritaskan sebab efisiensi biaya logistik, meningkatkan daya saing negara, menumbuhkan titik pertumbuhan ekonomi baru, dan konektivitas sosial budaya.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Jokowi menyampaikan ini saat bertemu penggiat infrastruktur dalam acara peringatakan Hari Bakti Pekerja Umum ke-78 di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 4 Desember 2023. Kepala negara sejak 2015 anggaran infrastruktur pemerintah hampir naik dua kali lipat.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x600

Dalam pidatonya, presiden tak memberikan rinciannya. "Negara sebesar Indonesia dengan 17 ribu pulau semuanya membutuhkan yang namanya infrastruktur. Konektivitas - jalan, pelabuhan, airport semuanya dibutuhkan," kata Jokowi. "Infrastruktur dalam rangka penyediaan air, dimulai, baik bendungan irigasi dan juga infrastruktur yang berkaitan dengan pelayanan. Rumah sakit sekolah pasar rakyat semuanya dibangun oleh pemerintah dikerjakan oleh PUPR."

IKN, proyek mercusuar era Jokowi, dikritik oleh sejumlah pihak seperti ekonom hingga calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan. Pemerintah bersikeras pembangunan ini perlu dilanjutkan sebab telah dibuatkan undang-undang.

Revisi UU No. 3/2022 tentang Ibu Kota Negara baru saja ditetapkan pada 31 Oktober 2023, menjadi UU No. 21/2023. Melalui UU tersebut, seperti tertulis dalam Pasal 24 Ayat 3, proses pembangunan dan pemindahan IKN ditetapkan sebagai program prioritas nasional untuk jangka waktu minimal 10 tahun terhitung sejak berlakunya aturan ini.

Jokowi mengklaim, hasil dari pembangunan infrastruktur secara besar-besaran pun sudah mulai terlihat. Ini sesuai dengan pemeringkatan Global Competitiveness Index. Indonesia berhasil naik peringkat setelah pembangunan infrastruktur besar-besaran digalakkan.

“Dalam hal indeks infrastruktur pada 2014 kita tertinggal, dalam Global Competitiveness Index bidang infrastruktur kita saat itu peringkat 54, sekarang 51, artinya meningkat meskipun belum melompat,” kata Jokowi dalam sambutannya di Istana Negara pada Senin.

Daniel Ahmad Fajri

Bergabung dengan Tempo pada 2021. Kini reporter di kanal Nasional untuk meliput politik dan kebijakan pemerintah. Bertugas di Istana Kepresidenan pada 2023-2024. Meminati isu hubungan internasional, gaya hidup, dan musik. Anggota Aliansi Jurnalis Independen.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus