Persentase Pemulihan Aset Masih Rendah

Wawancara Kepala PPATK Dian Ediana Rae tentang pembahasan RUU Perampasan Aset yang tertunda. Indonesia kehilangan kesempatan membangun ekonomi yang transparan.

9 Oktober 2021 | 00.00 WIB

Perbesar

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae di Istana Negara, Jakarta, 6 Mei 2020. Edwin Dwi Putranto/Republika/Pool

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Ringkasan Berita

DPR menunda pembahasan RUU Perampasan Aset.
Undang-undang yang penting membangun ekonomi yang tranpasaran.
Ekonomi negara-negara maju yang memiliki UU Perampasan Aset melaju pesat.

RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dibutuhkan untuk memudahkan penarikan dan penanganan aset yang diduga berasal dari kegiatan ilegal. Namun Dewan Perwakilan Rakyat menolak RUU itu dibahas dalam Program Legislasi Nasional 2021.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

ruu-perampasan-aset

perampasan-aset

joko-widodo

pusat-pelaporan-dan-analisis-transaksi-keuangan-ppatk

Raymundus Rikang

Menjadi jurnalis Tempo sejak April 2014 dan kini sebagai Redaktur Pelaksana Desk Wawancara dan Investigasi. Bagian dari tim penulis artikel “Hanya Api Semata Api” yang meraih penghargaan Adinegoro 2020. Alumni Universitas Atma Jaya Yogyakarta bidang kajian media dan jurnalisme. Mengikuti International Visitor Leadership Program (IVLP) "Edward R. Murrow Program for Journalists" dari US Department of State pada 2018 di Amerika Serikat untuk belajar soal demokrasi dan kebebasan informasi.

Edisi 9 Oktober 2021