Gerpol Masif Dukungan Kepala Desa

Budi lantas bergegas ke lokasi pertemuan yang baru. Namun, di tempat yang baru, dia tak bisa masuk ke acara pertemuan. Sebab, setiap tamu yang masuk harus menyebutkan kata sandi. "Ini memang sudah dirancang bahwa mereka yang bisa masuk adalah yang diundang saja dan punya kata sandinya," ucapnya.

Tempo meminta Budi memberikan nomor kontak kepala desa tersebut agar bisa dihubungi. Namun, kata Budi, kepala desa itu enggan diwawancarai. Alasannya, kepala desa itu mendapat intimidasi dari koordinator kepala desa pemenangan kubu 02 di Kabupaten Pasuruan. Angka 02 merupakan nomor urut pasangan calon presiden dan wakilnya, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Budi, kepala desa itu ditengarai dipaksa untuk mengerahkan masyarakat di Pasuruan agar mendukung pasangan Prabowo-Gibran. Bila tidak, pengelolaan dana desa setahun lalu akan diaudit dan diperiksa aparat hukum. "Kepala desa itu ditakut-takuti. Kalau ia tak mendukung, dana desa akan diperiksa," ujar Budi menirukan cerita kepala desa yang memberikan informasi kepadanya.

Manajer Pemantauan Sekretaris Nasional JPPR Aji Pangestu mengatakan pertemuan kepala desa di Pasuruan merupakan tindak lanjut pertemuan sebelumnya. Dalam grup terbatas di aplikasi WhatsApp itu, Aji mengungkapkan, seorang koordinator kepala desa mengajak para kepala desa bertemu di sebuah restoran.

Ketika bertemu, koordinator tersebut memerintahkan para kepala desa mengerahkan massa untuk mendukung Prabowo-Gibran. Aji menyebutkan sang koordinator tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi). "Dia punya posisi penting di sana," tuturnya saat dihubungi pada Ahad, 11 Februari lalu.

Setelah rapat bersama koordinator itu, disepakati bahwa akan ada pertemuan selanjutnya untuk membahas lebih rinci dukungan kepada Prabowo-Gibran. Namun kepala desa itu memilih tak hadir. Dari informasi yang diterima, JPPR kemudian mengumpulkan bukti. "Gerakan kami sepertinya sudah terbaca," ujar Aji.

Sebuah video berdurasi 28 detik tersebar di media sosial. Dalam video itu, belasan kepala desa di Kabupaten Pasuruan mengucapkan terima kasih dan tegak lurus kepada Presiden Joko Widodo. Pertemuan itu disebutkan digelar di sebuah restoran Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, pada Senin, 5 Februari lalu. "Kami kepala desa se-Kabupaten Pasuruan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jokowi sekaligus tegak lurus kepada Bapak Jokowi," ucap para kepala desa itu.

Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Pasuruan Muhammad Alim membantah tudingan bahwa pertemuan itu membahas strategi memenangkan Prabowo-Gibran. Pertemuan itu merupakan rapat koordinasi tentang revisi Undang-undang Desa, khususnya mengenai masa jabatan kepala desa. Ucapan terima kasih itu, menurut Alim, disampaikan kepada Presiden Jokowi karena dua bulan lalu AKD diterima untuk bertemu di Istana Negara. "Tak ada instruksi untuk mengerahkan massa," ujar Alim saat dihubungi, kemarin.

Sebanyak 70 ton telur ayam untuk dibagikan pada kampanye akbar Prabowo-Gibran di Desa Deyeng, Kediri, Jawa Timur, 8 Februari 2024. ANTARA/Prasetia Fauzani

AKD dan Apdesi merupakan anggota Desa Bersatu. Desa Bersatu adalah kumpulan organisasi para kepala desa. Selain AKD dan Apdesi, enam organisasi yang tergabung di antaranya Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia (DPN PPDI) serta Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas). Ada pula DPP Asosiasi Kepala Desa Indonesia, Komunitas Purnabakti Kepala Desa Seluruh Indonesia (Kompakdesi), Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia (PABPDSI), DPP Persatuan Perangkat Desa Indonesia, serta Persatuan Masyarakat Nusantara.

Desa Bersatu sejatinya menggelar Silaturahmi Desa Bersatu di Indonesia Arena, stadion tertutup yang terletak di Kompleks Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, pada 19 November 2023. Silaturahmi itu jelas-jelas sekaligus mendukung Prabowo-Gibran sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Koordinator Desa Bersatu Asri Anas kala itu mengatakan pihaknya mendukung Prabowo-Gibran karena mendengarkan aspirasi kepala desa. Prabowo-Gibran diklaim menyanggupi permintaan kepala desa untuk merevisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Para kepala desa meminta masa jabatan diperpanjang menjadi sembilan tahun dan bisa dipilih dalam dua periode. Mereka juga meminta anggaran dana desa ditingkatkan.

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat pada 5 Februari lalu menyepakati sejumlah pasal mengenai revisi UU Desa. Salah satunya masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun dalam dua periode. Desa Bersatu menyambut baik kesepakatan itu meski belum disahkan dalam rapat paripurna pada 6 Februari lalu.

Dugaan Mobilisasi dan Dukungan Politik Desa Bersatu

Sumber Tempo di lingkup kepala desa mengatakan Desa Bersatu diduga meminta para kepala desa memobilisasi kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Kelompok yang bertugas melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara itu diminta mengirim surat undangan pemilu kepada warga. Saat memberikan surat itu, anggota KPPS diminta mengajak warga mendukung pasangan nomor urut 02. "Kami diminta melakukan itu," ujar sumber tersebut, Minggu, 11 Februari lalu.

Selain di Pasuruan, temuan kepala desa yang diduga melakukan mobilisasi untuk mendukung pasangan calon nomor urut 02 juga terjadi di Riau. Seorang kepala desa mengungkapkan, para kepala desa di Riau pernah diminta berkumpul di salah satu daerah di sana. Mereka diminta memenangkan Prabowo-Gibran di desa masing-masing. Mereka bebas menggunakan taktik apa pun untuk memenangkan Prabowo-Gibran. "Dalam pertemuan itu, semua kepala desa dikasih uang untuk memenangkan kandidat presiden," ujarnya, kemarin.

Sebagai bukti dukungannya, para kepala desa wajib menyetorkan data pemilih yang akan mendukung Prabowo-Gibran. Data itu disampaikan kepada koordinator wilayah. "Kami dipaksa mengirim data. Data pencoblosan harus pula sesuai dengan data yang dikirim," kata kepala desa itu.

Asri Anas tidak membantah fakta bahwa ada anggotanya yang mendampingi KPPS saat memberikan surat pemberitahuan pemungutan suara atau formulir C-6. Ia memang mengimbau semua kepala desa yang tergabung dalam Desa Bersatu meningkatkan partisipasi pemilih. "Kami minta kepala desa dan perangkatnya mendatangi warga," katanya saat dihubungi, kemarin.

Asri membantah tudingan bahwa kepala desa meminta para warga memilih pasangan nomor urut 02. Kendati begitu, Asri mengakui Desa Bersatu memang mendukung Prabowo-Gibran. Menurut dia, komitmen itu sudah ada sejak Desa Bersatu memberikan dukungan secara terbuka di Gelora Bung Karno pada 19 November 2023, dalam acara Silaturahmi Desa Bersatu. "Kami bukan tim sukses Prabowo, tapi kami sudah menyatakan secara politik mendukung Prabowo-Gibran," ujarnya.

Asri menuturkan dukungan itu akan dibuktikan dengan menargetkan kubu Prabowo-Gibran menang minimal di 50 ribu desa. Namun dia menolak menjelaskan strategi untuk mencapai target itu. "Tak perlu saya jelaskan," ucapnya.

Asri menegaskan bahwa Desa Bersatu tak perlu membentuk koordinator di setiap wilayah untuk menargetkan kemenangan Prabowo-Gibran. Dia mengklaim Desa Bersatu sudah merupakan struktur dalam organisasi ia pimpin. "Lagi-lagi soal teknis enggak usah disampaikan," ujarnya.

Sumber Tempo di lingkaran Desa Bersatu mengatakan asosiasinya menargetkan Prabowo-Gibran menang di 53.691 dari 75.259 desa di Indonesia. Paling tinggi ditargetkan menang di atas 60 persen dan minimal 55 persen. "Dari 98 juta penduduk, minimal konsolidasi kami ada di 59 juta," ujar sumber itu, kemarin. Dia menyebutkan adanya tim koordinasi pemenangan di setiap desa. Namun tim pemenangan tidak dibentuk di desa Papua. Alasannya, penerapan sistem noken menyulitkan pembentukan tim tersebut.

Sistem noken adalah sistem pemilu yang digunakan khusus untuk sejumlah kabupaten di wilayah Pegunungan Tengah di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Kepala suku punya peran besar. Kepala suku dapat mencoblos untuk warganya atau sekadar memberitahukan pilihan masyarakatnya kepada KPPS.

Menanggapi hal tersebut, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo-Mahfud Md., Cyril Raoul Hakim, mengatakan pihaknya sudah mendapat kabar ihwal adanya kepala desa yang memobilisasi masyarakat untuk mendukung kandidat tertentu. Cyril menduga ada campur tangan pemerintah dalam mobilisasi tersebut. "Ini menjadi kegelisahan kami. Makanya tokoh budayawan dan akademikus memprotes," ujarnya, kemarin.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Habiburokhman serta Wakil Komandan Golf TKN Prabowo-Gibran, Immanuel Ebenezer, tidak merespons permintaan konfirmasi dari Tempo. Adapun juru bicara Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Billy David Nerotumelina, juga belum memberi keterangan. 

Potensi Kepala Desa Memobilisasi Masyarakat 

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan mengatakan koalisi masyarakat sipil menemukan 121 kasus dugaan penyimpangan Pemilu 2024. Kasus tersebut diduga dilakukan aparatur negara sejak 13 November 2023 hingga 31 Januari 2024.

Penyimpangan yang paling banyak dilakukan adalah dukungan aparatur sipil negara (ASN) terhadap kandidat tertentu, yaitu sebanyak 38 kasus. Lalu kampanye terselubung 16 kasus, dukungan terhadap kandidat tertentu 14 kasus, politisasi bansos 10 kasus, dan beberapa tindakan lain. Salah satu pelaku penyimpangan adalah kepala desa. "Dari 100 lebih kasus tersebut, 64 kasus diduga menguntungkan pasangan Prabowo-Gibran," kata Halili.

Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta mengatakan kandidat tertentu memanfaatkan kepala desa karena memiliki pengaruh kuat. Potensi kepala desa untuk memobilisasi masyarakat juga sangat besar. Salah satu caranya adalah memaksa masyarakat mendukung kandidat tertentu. Masyarakat terpaksa mengikuti karena ditakut-takuti tidak dilayani dalam pengurusan administrasi atau tidak dimasukkan ke data penerima bantuan sosial. "Ini yang biasa dilakukan," ujar Kaka, kemarin.

Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Neni Nurhayati menyatakan tindakan kepala desa itu sudah masuk pelanggaran netralitas ASN. Pelanggaran tersebut seharusnya diusut oleh Bawaslu. Menurut dia, Bawaslu harus aktif melihat potensi pelanggaran yang dilakukan aparat negara. "Namun sayangnya Bawaslu pasif," ucap Neni saat dihubungi, kemarin. "Banyak kasus yang sudah terang, tapi justru tidak disebut melanggar."

Neni mencontohkan, DEEP melaporkan kader Partai Golkar, Ridwan Kamil, atas dugaan praktik politik uang saat menghadiri acara BPD di Kabupaten Tasikmalaya pada Januari 2024. Namun Bawaslu mengatakan Ridwan tidak melanggar. "Bawaslu bilang bukan dia yang memberi, melainkan orang lain yang tak ada hubungannya dengan tim sukses Ridwan," kata Neni.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja serta dua anggotanya, Totok Hariyono dan Puadi, juga belum membalas permintaan konfirmasi hingga berita ini diturunkan.

HENDRIK YAPUTRA | IMAM HAMDI | RUSMAN PARAQBUEQ