Bambu runcing untuk gpk

Menteri Rudini melakukan safari ke pesisir timur Aceh. Ia disambut unjuk rasa anti GPK. Sebelum pemilu, GPK sudah tuntas, katanya. SEJAK pagi, ribuan orang itu berdiri di sepanjang jalan membentuk pagar betis. Ada yang mengacung-acungkan poster dan bambu runcing yang ujungnya dicat merah. Mereka bukan anggota GPK atau mau unjuk rasa. Selasa dan Rabu pekan lalu itu, warga Kabupaten Aceh Timur, Aceh Utara, dan Pidie itu berpanas-panas untuk menyambut kunjungan Menteri Dalam Negeri Rudini. Maka, rumah-rumah di sepanjang jalan pun mengibarkan bendera merah putih. Sambutan yang luar biasa itu membuat Rudini dan rombongannya yang berjumlah sekitar 30 orangitu -- lebih dari separuhnya wartawan -- kaget. "Ini di luar dugaan saya," kata Rudini, sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Padahal, ujar Rudini lagi, tempat yang dikunjunginya itu adalah daerah rawan. "Tapi, saya ingin membuktikan bahwa keadaan di Aceh kini sudah pulih." Memang ketiga kabupaten itu pernah dikenal sebagai sarang GPK (Gerombolan Pengacau Keamanan) -- sebutan aparat keamanan terhadap gerombolan Aceh Merdeka. Rupanya, Rudini ingin melihat langsung situasi setempat. Perjalanannya dimulai dari Lhokseumawe, Selasa pekan lalu. Lewat darat, dengan menumpang bus, Rudini menuju Kecamatan Idi Raeyuk, Aceh Timur, yang jaraknya sekitar 60 km dari Lhokseumawe. Di stadion Mon Sikureueng, ia disambut unjuk rasa oleh warga setempat. Ribuan orang yang menyemut di lapangan sepak bola itu mengacung-acungkan poster yang bernada anti GPK dan mengecam Hasan Tiro yang dianggap sebagai dalang gerombolan itu. Pemandangan serupa juga dijumpai di Kecamatan Dewantara, Aceh Utara, pada petang harinya. Di sana, Rudini disambut dengan apel puluhan pemuda yang bersenjatakan bambu runcing dan spanduk bertuliskan anti GPK. Malamnya, ia kembali lagi ke Lhokseumawe dan bertatap muka dengan puluhan tokoh masyarakat dan sejumlah camat dari tiga kabupaten, yakni Pidie, Aceh Timur, dan Aceh Utara. Esoknya, perjalanan diteruskan lewat darat ke wilayah Kabupaten Pidie. Safari Rudini ini berakhir di Banda Aceh, Rabu petang. "Inilah Aceh yang seindah warna aslinya," komentar Gubernur Aceh Ibrahim Hasan, yang bagaikan daun dan lepat terus mendampingi Rudini selama perjalanan. Tampaknya, seperti juga Rudini, Ibrahim ingin meyakinkan wartawan bahwa api gejolak yang pernah dibakar oleh GPK kini semakin redup. Ada yang berbisik, kehadiran ribuan orang itu hasil rekayasa aparat pemerintah, bukan tindakan spontan para warga sendiri. Tapi, seorang pejabat keamanan setempat membantah. "Warga Aceh punya karakter independen. Mereka tak gampang untuk diatur-atur melakukan unjuk rasa seperti itu," ujarnya. Menteri Rudini sendiri yakin, unjuk rasa anti GPK itu memang sikap murni dari kebanyakan masyarakat Aceh. "Dari wajah mereka saya bisa memastikan ini bukan diatur," kata Rudini, yang sempat berdialog dengan sejumlah warga Aceh. Tampaknya, penduduk Aceh kini semakin memusuhi GPK karena gerombolan itu memang menyengsarakan rakyat. Muhammad Ilyas, Kepala Desa Cek Mbon di Kabupaten Aceh Timur, berkisah. Beberapa waktu yang lalu, sekelompok orang GPK mengacau di desanya karena tak mendapat bantuan logistik. Gerombolan yang kehabisan makanan itu membakar sejumlah rumah, termasuk rumah Muhammad Ilyas. Lima orang warga desa tewas ditebas golok karena melakukan perlawanan. Boleh jadi, kekejaman GPK itulah yang membuat rakyat Aceh berang. Mereka kini tak lagi tinggal diam menghadapi GPK. Warga desa, seperti kata Komandan Korem 011/Lilawangsa Kolonel Syarwan Hamid, kini menerapkan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (hankamrata). Pola ini sudah dijalankan intensif dalam beberapa bulan terakhir ini. Sejumlah pemuda -- sekitar 20 orang -- di setiap desa membentuk sebuah tim yang punya nama mentereng: Unit Ksatria Penegak Pancasila. Mereka inilah yang, bersama ABRI menjadi ujung tombak dalam menghadapi GPK. Hasilnya lumayan. Sejak itu, kebanyakan warga desa tak lagi takut menghadapi gerombolan. Malah, kata Syarwan, kalau ada anggota GPK yang tertangkap, justru pihak ABRI yang kini kewalahan untuk mengamankan anggota GPK itu dari amukan masyarakat. Kini, "Jumlah GPK tinggal sedikit," kata Syarwan, yang enggan merinci lebih jauh keadaan dan kekuatan GPK yang sebenarnya. Ia hanya mau menunjukkan angka terakhir: dalam dua bulan terakhir ini ada 300 anggota GPK yang menyerahkan diri. Menteri Rudini juga tak menutup mata terhadap fakta bahwa sisa-sisa GPK masih ada. "Tapi, saya optimistis sebelum pemilu soal GPK sudah tuntas," katanya. Menurut sejumlah warga Aceh, dalam empat bulan terakhir ini, terasa bahwa penjagaan ABRI tak lagi mencolok. Di jalan-jalan tak lagi dijumpai pos-pos penjagaan yang selalu memeriksa identitas warga yang bepergian. "Sekarang tak ada tentara yang menanyakan KTP," kata seorang kenek bus umum di Idi Rayeuk kepada TEMPO. Namun, ada sisi lain dari sekadar soal GPK dari safari Menteri Rudini itu. Menurut Ketua MUI Aceh Ali Hasjmi, sambutan hangat yang diberikan kepada Menteri Rudini juga menunjukkan bahwa Gubernur Ibrahim berhasil mengembalikan kepercayaan rakyat Aceh kepada pemerintah pusat. Sukses ini, katanya, tak lepas dari praktek mulus dwitunggal antara ulama dan umara di provinsi yang berpenduduk 3,5 juta jiwa itu. Bagi Ibrahim Hasan -- yang Juni 1991 lalu terpilih lagi sebagai Gubernur Aceh untuk lima tahun mendatang -- kunjungan Menteri Rudini punya arti sangat penting pula untuk menunjukkan bahwa ia memang masih pantas untuk tetap menjadi orang nomor satu di Tanah Rencong itu. Ahmed K. Soerawidjaja dan Bersihar Lubis