Bantuan Sosial Kecurangan Pemilu

Perbesar

Warga menerima bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah dari Presiden Joko Widodo di Gudang Bulog, Cibitung, Jawa Barat, 16 Februari 2024. TEMPO/Subekti.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

PARA penggugat dugaan kecurangan pemilihan umum mengapresiasi kesediaan hakim konstitusi memanggil empat menteri untuk menjelaskan perencanaan dan penyaluran bantuan sosial menjelang Pemilu pada 14 Februari 2024. Kuasa hukum calon presiden Anies Baswedan, Ari Yusuf Amir, menilai keterarangan para menteri itu akan berdampak signifikan dalam putusan sengketa Pilpres 2024.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ari Yusuf Amir yakin keterangan keempatnya akan menguatkan dugaan kecurangan pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). “Kami optimistis bahwa keterangan para menteri itu dapat membuat hakim menjadi lebih komprehensif dalam mengambil keputusan,” kata Ari saat dihubungi Tempo, Rabu, 3 April 2024.

Ia mengatakan pemanggilan keempat anggota Kabinet Indonesia Maju ini menunjukkan bahwa hakim konstitusi ingin mengetahui lebih jauh soal persoalan utama dalam kecurangan pemilu. Hakim konstitusi juga membutuhkan keterangan keempat menteri tersebut untuk membuktikan dalil para pemohon.

Baca:

Senin lalu, Mahkamah Konstitusi memutuskan memanggil empat menteri Jokowi untuk hadir sebagai saksi sidang sengketa pemilihan presiden pada Jumat mendatang. Keempatnya adalah Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, serta Menteri Sosial Tri Rismaharini. Pada hari yang sama, Mahkamah Konstitusi juga menghadirkan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Sebelum keputusan ini, tim hukum Anies-Muhaimin maupun Ganjar Pranowo-Mahfud Md. meminta hakim konstitusi memanggil keempat menteri tersebut. Kedua pemohon sengketa pilpres ini beralasan kehadiran keempat menteri itu dibutuhkan demi menggali keterangan untuk menjelaskan urusan bantuan sosial pemerintah yang diduga dimanipulasi demi kepentingan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Bansos itu di antaranya berupa bantuan beras dan bantuan langsung tunai El Nino.

Menteri Sosial, kata Ari Yusuf, dibutuhkan kesaksiannya untuk memastikan bantuan sosial pemerintah pada masa kampanye pemilihan presiden sudah sesuai dengan peruntukannya. Sebab, berdasarkan temuan kedua pemohon, bansos itu sudah digunakan untuk memenangkan pasangan nomor urut dua, Prabowo-Gibran.

Baca:

Lalu Menteri Sri Mulyani yang akan diminta menjelaskan mengenai anggaran bantuan sosial yang tiba-tiba melonjak puluhan triliun rupiah pada masa pemilihan presiden ini. Lonjakan dana bansos ini melebihi anggaran serupa yang digelontorkan pemerintah di masa pandemi Covid-19 pada 2021-2023.

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya saat konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin, 25 Maret 2024. TEMPO/Tony Hartawan

Saat rapat dengan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat, pertengahan bulan lalu, Sri Mulyani membeberkan realisasi anggaran program bansos yang melesat Rp 22,5 triliun per 29 Februari 2024 atau naik 135,1 persen dibanding pada tahun sebelumnya. Ia mengatakan kenaikan realisasi belanja bansos dipengaruhi penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) tahap I pada Januari dan penyaluran kartu sembako pada Februari.

Sri Mulyani menyebutkan Kementerian Sosial menyalurkan dana Rp 12,8 triliun untuk kedua program tersebut. Tercatat ada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) untuk PKH dan 18,7 juta KPM untuk program kartu sembako.

Namun Tri Rismaharini memberi penjelasan berbeda di hadapan Komisi VIII DPR pada hari yang sama. Mantan Wali Kota Surabaya ini mengaku tidak mengetahui masifnya program bansos menjelang hari pemungutan suara. Risma berdalih Kementerian Sosial hanya mengetahui penyaluran bansos sesuai dengan data penerima di lembaganya.

Adapun Airlangga Hartarto diduga mempolitisasi bansos untuk kepentingan Prabowo-Gibran. Tim Anies-Muhaimin mencontohkan saat Airlangga berkunjung ke Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada 14 Januari lalu. Ketua Umum Partai Golkar itu meminta penerima bansos berterima kasih kepada Jokowi.

Sedangkan Muhadjir juga bertanggung jawab atas distribusi bantuan sosial pada tahun politik tersebut. Ia berkali-kali mendampingi Presiden Jokowi dalam distribusi bansos di sejumlah daerah. Data penerima bansos juga diduga di antaranya berasal dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Baca:

Saling Silang Bansos Jokowi

Di samping keempat menteri tersebut, kedua pemohon juga sesungguhnya mendalilkan bahwa kecurangan Pemilu 2024 ini melibatkan Presiden Jokowi dan sejumlah anggota Kabinet Indonesia Maju lainnya. Di antaranya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Kepala Polri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Namun hakim konstitusi tidak ikut memanggil nama-nama tersebut.

Presiden Joko Widodo saat penyerahan bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Gudang Bulog, Cibitung, Jawa Barat, 16 Februari 2024. TEMPO/Subekti

Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengatakan pemanggilan terhadap keempat menteri tersebut bukan untuk mengakomodasi permohonan tim hukum Anies-Muhaimin ataupun Ganjar-Mahfud. Namun Mahkamah Konstitusi membutuhkan keterangan mereka dalam persidangan sengketa pilpres tersebut.

Dalam persidangan pada Jumat mendatang, Mahkamah Konstitusi tidak memperkenankan kedua pemohon; termohon, yaitu Komisi Pemilihan Umum; serta pihak terkait, yaitu tim hukum Prabowo-Gibran dan Badan Pengawas Pemilu, mengajukan pertanyaan kepada keempat menteri tersebut.

Juru bicara Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono, mengatakan keempat menteri tersebut nantinya hadir dalam kapasitasnya sebagai pihak lain yang memberikan keterangan di luar saksi atau ahli yang dihadirkan oleh para pihak. Dengan demikian, kata dia, kehadiran para menteri tersebut sangat diperlukan untuk memberikan keterangan kepada hakim konstitusi. “Kami harap hadir dan tidak diwakilkan,” kata Fajar.

Anggota Kedeputian Hukum Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud, Heru Herdian Muzaki, mengapresiasi keputusan Mahkamah Konstitusi yang memanggil keempat menteri tersebut. “Tindakan MK yang memanggil empat menteri ini menandakan bahwa MK pun merasakan ada yang aneh dalam penyelenggaraan pemilu ini sehingga mesti dibuktikan dengan memberikan pembuktian terhadap dalil-dalil kami,” katanya.

Muhadjir Effendy mengatakan siap bersaksi dalam sidang sengketa pilpres ini. Muhadjir mengatakan Presiden Jokowi sudah mengizinkannya bersaksi di persidangan. “Tadi malam kami putuskan untuk memenuhi panggilan ini," kata Muhadjir setelah menghadiri apel gelar Operasi Ketupat di Jakarta, Rabu kemarin.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, memastikan Sri Mulyani menghadiri sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan presiden tersebut pada Jumat besok. "Bu Menteri dijadwalkan menghadiri panggilan Mahkamah Konstitusi dalam sidang sengketa pemilu, Jumat, 5 April 2024, pukul 08.00 WIB,” kata Yustinus.

Tri Rismaharini dan Airlangga Hartarto juga memastikan akan memenuhi panggilan hakim konstitusi. Airlangga sudah menerima panggilan Mahkamah Konstitusi pada Selasa lalu, sedangkan Risma mengaku belum menerimanya. “Nanti kalau (undangannya) sudah diterima, saya datang lah,” kata Risma saat berada di Sulawesi Tenggara pada Selasa lalu, seperti dikutip dari Antara.

Anggota tim pembela Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan, mengatakan ada kemungkinan hakim konstitusi merasa keterangan keempat menteri tersebut penting untuk membuat keputusan. “Hakim menginginkan informasi, keterangan dari empat menteri ini untuk bisa mendukung majelis hakim dalam membuat keputusan-keputusannya,” kata Otto.

Guru besar hukum tata negara dari Universitas Jenderal Soedirman, Muhammad Fauzan, mengapresiasi sikap hakim konstitusi yang membuat terobosan dengan memanggil empat menteri di pemerintahan Jokowi. “Ini bisa menjadi kanal alternatif bagi MK untuk mendapatkan kebenaran dan dijadikan persidangan substantif,” kata dia. “Berpengaruh atau tidak atas keterangan keempat menteri tersebut nantinya sangat tergantung pada keyakinan hakim MK.”

Mendagri Tito Karnavian saat rapat kerja bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, 25 Maret 2024. ANTARA/Aditya Pradana Putra

Mendagri dan Kapolri Diminta Turut Dipanggil

Ari Yusuf Amir usul Mahkamah Konstitusi juga memanggil Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Polri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Kedua anggota Kabinet Indonesia Maju ini juga diduga mengetahui dan ikut terlibat dalam operasi untuk memenangkan Prabowo-Gibran.

“Dalil kami tidak sekadar dugaan penyelewengan bantuan sosial, tapi juga ada soal dugaan mobilisasi aparat,” kata Ari.

Baca:

Heru Herdian Muzaki sependapat dengan Ari Yusuf. “Di sidang pada Senin lalu, (kami) sempat mengusulkan agar Kapolri juga dipanggil karena ada dalil kami yang menyebutkan adanya intimidasi dan pengerahan aparat,” kata Heru. “Setelah persidangan kemarin, MK mengatakan akan mempertimbangkan lebih dulu.”

Menurut Heru, Kementerian Dalam Negeri juga diduga memiliki andil dalam program bansos untuk memenangkan Prabowo-Gibran. “Yang kami ketahui, Kemendagri merupakan jembatan agar program bansos dapat dieksekusi daerah,” ujar Heru.

Adapun Muhammad Fauzan yakin bahwa hakim konstitusi memiliki pertimbangan lain sehingga tidak memanggil anggota Kabinet Indonesia Maju lainnya yang ikut disebut oleh kedua pemohon dalam persidangan sengketa pemilihan presiden. “Bisa soal waktu dan kebutuhan pendalaman keterangan para saksi yang sudah dihadirkan oleh para pihak,” katanya.