Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan seluruh provinsi di Pulau Papua, akan mendapatkan perhatian khusus karena kerentanan terjadi konflik pilkada di sana. “Sudah warning kepada Bawaslu semua provinsi, kabupaten, kota agar melakukan pengawasan lebih intensif lagi,” kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja kepada awak media, di media center Bawaslu, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 November 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Bagja mengatakan Bawaslu juga telah melakukan rapat koordinasi dengan Pj Gubernur Papua Pegunungan dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda pulau paling timur di Indonesia itu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Adapun bentuk kerawanan di Papua, menurut Bagja, begitu beragam. Di tingkat kepolisian, kerawanan itu berupa ancaman kelompok separatis bersenjata dan orang-orang yang disebutnya sebagai pengacau keamanan.
Bagja juga menyinggung soal sistem noken yang menjadi mekanisme khusus pemilihan bagi masyarakat Papua yang berasal dari daerah pegunungan.
Ihwal sistem pemilihan itu, Bagja mengatakan, Bawaslu menaruh perhatian khusus terhadap daerah-daerah yang tidak menggunakan mekanisme noken seperti Nabire dan Mimika, misalnya, karena termasuk wilayah rawan konflik. “Walaupun sistemnya one man one vote,” tuturnya.
Kerawanan lain berupa kendala daftar pemilih tetap atau DPT di Papua yang pendataannya belum jelas. “Tapi ya harus kami tetap lakukan pemilihan di Papua,” ujarnya.
Untuk mengantisipasi konflik, Bagja mengatakan Bawaslu melakukan sejumlah mitigasi berupa patroli pengawasan masa tenang dan menggelar apel siaga tidak hanya di Papua, tapi juga berlaku bagi seluruh wilayah di Indonesia.
Bagja mengatakan lembaganya telah berkoordinasi dengan desk pilkada yang berada di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri untuk daerah-daerah rawan. Adapun temuan Papua sebagai daerah rawan merupakan hasil pemetaan Bawaslu, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, dan Kepolisian Republik Indonesia.
Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily mengatakan sejumlah provinsi di Papua dalam kategori kerentanan tinggi terjadinya konflik menjelang pencoblosan pasangan calon di pemilihan kepala daerah serentak 2024.
"Khususnya di wilayah Aceh dan empat provinsi di Papua, serta di tingkat kabupaten-kota. Kondisi ini dapat melahirkan konflik vertikal maupun horizontal di masyarakat," kata Ace dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 13 November 2024.
Ace menuturkan, secara umum hasil pengukuran semua variabel tersebut menunjukkan indeks ketahanan nasional pada gatra politik masih relatif kurang tangguh, terutama pada variabel kapasitas pemerintah. Angka indeks ketahanan nasional di variable ini hanya 1,8. Lalu skor indeks ketahanan nasional di variabel hubungan pusat dan daerah sebesar 1,94, fungsi pengawasan 2,33, dan kepastian hukum 2,1.
"Kondisi ini dapat bergerak maju semakin tangguh atau bergerak mundur menjadi rawan apabila tantangan yang menyertai pilkada tidak dideteksi, diantisipasi, dan dicegah secara dini," ujar Ace.
Annisa Febiola berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Foto 
