Bawaslu Siap Awasi Pemungutan Suara Ulang di Pilkada 2020 Kalimantan Selatan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Selatan menyiapkan langkah pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2020. Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi harus ada pemungutan suara ulang di tujuh kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2020 Kalimantan Selatan.

"Kami segera berkonsultasi ke Bawaslu RI minta arahan terkait langkah yang akan kami persiapkan untuk pengawasan," terang Ketua Bawaslu Kalsel Erna Kasypiah di Banjarmasin, kemarin.

Salah satu yang dikonsultasikan terutama soal kesiapan penyelenggara ad hoc (sementara) seperti pengawas TPS yang sudah selesai masa kerjanya.
Sedangkan untuk anggaran, kata Erna, masih dihitung apakah sisa dana cukup untuk pengawasan mengawal PSU nanti.

"Jika kurang, itu juga menjadi bagian yang akan kami konsultasikan ke pimpinan Bawaslu RI," ujar Erna.

Erna menyatakan pengawasan soal penerapan protokol kesehatan juga menjadi fokus Bawaslu, sehingga PSU tidak menjadi penyebaran Covid-19.
"Masyarakat dalam hal ini para pemilih di PSU nanti, jangan sampai lupa saat ini masih pandemi Covid-19. Untuk itu, protokol kesehatan wajib dipatuhi saat berada di TPS," ucap dia.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalsel punya waktu maksimal 60 hari ke depan sejak putusan MK ditetapkan Jumat kemarin untuk menyelenggarakan PSU di tujuh kecamatan. Tujuh kecamatan yang akan menggelar pemungutan suara ulang Pilkada 2020 Kalsel ialah Kecamatan Banjarmasin Selatan di Kota Banjarmasin. 

Berikutnya lima kecamatan di Kabupaten Banjar yaitu Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman dan Kecamatan Astambul.

Kemudian ada sejumlah TPS di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin yang menggelar pemungutan suara ulang Pilkada 2020 Kalsel. Lalu di Desa Tungkap, Desa Binuang, Desa Raya Belanti, Desa Pualam Sari, Desa Padang Sari, dan Desa Mekarsari.

Baca juga: Menang di MK, Denny Indrayana: Saatnya Membuktikan Politik Tanpa Curang