PENYUNTINGAN organisasi Ditjen Bea dan Cukai, akhirnya, selesai juga makan waktu tujuh bulan, dan melibatkan Menteri Keuangan serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Sabtu lalu Menkeu Radius Prawiro sendiri bicara kepada wartawan di gedung yang dulu dikenal "basah" itu. Direktorat, yang dulu 5, diciutkan menjadi 4. Direktorat Pengetahuan Barang dan Harga digabungkan ke Direktorat Pabean. Memang, tugas kedua direktorat tersebut sangat berhubungan erat. Tak jelas mengapa dulu diperlukan dua direktorat. Lalu, Direktorat Sarana Perhubungan, setelah dikaji, ternyata cukup dijadikan Pusat Sarana Perhubungan Bea dan Cukai. Dengan demikian, urusan sarana perhubungan tak memerlukan satu unit karyawan tersendiri, cukup beberapa orang. Yang baru, Direktorat Perencanaan Penerimaan. Sebagai instansi yang berurusan dengan bea dan cukai, mestinya urusan ini sangat penting. Tapi, dulu hal perencanaan dan penerimaan ini hanya ditangani oleh staf Pembina Teknis. Juga, uraian tugas kini diefisienkan. Misalnya, tugas mengurus karantina barang, yang dulu ditangani Direktorat Pabean, dihapuskan. Direktorat itu hanya khusus ditugasi pekerjaan yang diuraikan dalam Inpres No.4, April lalu itu. Antara lain, mengurusi klasifikasi tarif dan pembebasan bea masuk. Maka, kantor cabang, yang dulu boleh dikata menjadi direktorat mini di wilayahnya, dihapuskan. Diganti dengan kantor inspeksi, yang kini berjumlah 126. Pun Kanwil Ditjen Bea dan Cukai, yang semula 14 buah, kini jangkauan wilayahnya diatur kembali: cuma dibutuhkan 9 kanwil. Penciutan organisasi, yang berlaku resmi mulai Maret nanti, berarti juga pengurangan karyawan. Tapi, kata Radius kepada Yulia S Madjid dari TEMPO, dari 13.000 karyawan Ditjen Bea dan Cukai kini belum jelas berapa yang akan dibebastugaskan. Yang juga belum jelas adalah lowongan untuk Direktur Perencanaan Penerimaan dan Direktur Jenderal Bea Cukai itu sendiri. "Tak mudah mencari pimpinan," kata Radius, yang selama ini merangkap sebagai Dirjen Bea dan Cukai.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini