Belum Bisa Tidur

PANGKOPKAMTIB Laksamana Sudomo tampak bangga dan gembira Sabtu lalu. Ia baru saja membuka penataran inspektur Opstib yang diikuti 22 peserta militer, kebanyakan berpangkat letnan kolonel, dan seorang sipil dari Kejaksaan Agung. Mereka akan ditatar 8 minggu untuk kemudian ditugaskan di departemen membantu para Irjen. Selama usianya yang 21 bulan, Opstib berhasil menyelamatkan Rp 63 milyar uang negara. Ianyak peraturan, terutama yang bersifat pungli, yang berhasil dihapuskan. Opstib menurut Sudomo sudah mengetahui modus operandi (cara beroperasi) penyelewengan yang jumlahnya sekitar 500 sampai 600. Semuanya sudah dikelompokkan sesuai macamnya. Seandainya terjadi suatu kasus penyelewengan, tinggal membuka buku pegangannya. "Untuk apa kita sudah bekerja selama 21 bulan," kata Sudomo bangga. Hasil Opstib dilihat dari angka-angka memang cukup mengesankan. Dengan jumlah staf kurang dari 70 orang, sampai Januari 1979, Opstib telah membereskan 3132 kasus penyelewengan. Ada 4747 orang yang terlibat dalam berbagai kasus ini, 4052 di antaranya telah dibebastugaskan, 470 dikenakan tindak pidana sedang 225 sisanya dikenakan tindakan penertiban lain. Sampai akhir Pebruari surat yang diterima dari masyarakat sejumlah 26.260, yang dinilai dapat digunakan hanya 5.280 sedang yang berupa surat kaleng 676. Di antara kasus-kasus dalam 17 departemen yang di tangan Opstib, ternyata Departemen Hankam yang paling menonjol dengan melibatkan uang negara sebanyak Rp 19 milyar lebih. Sekitar Rp 16 milyar kemudian dapat diselamatkan. Bank Bumi Daya dengan jumlah Rp 27 milyar lebih uang yang diselewengkan ternyata menduduki tempat teratas di antara bank pemerintah lainnya. Dalam masa awal gebrakannya, Opstib membuat banyak kejutan hingga harapan masyarakat pada Opstib membubung. Opstib diharapkan bisa menjadi 'dewa penyelamat' yang akan membabat bersih penyelewengan tanpa pandang bulu. Belakangan harapan itu makin menyurut setelah keterbatasan Opstib makin disadari. Kolonel Goenarso, Kepala Puspen Hankam dan Opstib Pusat, mengakui Opstib memang hanya defensif, hanya menerima laporan yang masuk. "Kita kan nggak punya radar untuk mengetahui kalau di sana ada penyelewengan," katanya. Mengapa Opstib tidak membuat kejutan lagi? "Kalau terus-terusan bikin kejutan, namanya kan bukan kejutan lagi. Jangan-jangan malahan jadi kerja rutin saja," tambahnya. Ada memang yang menganggap pengumuman bulanan hasil Opstib sebagai hal yang rutin. Berkurangnya reputasi Opstib mungkin juga karena lembaga ini dianggap tidak mampu memuaskan selera masyarakat mengganyang penyelewengan kelas kakap yang selama ini banyak didesas-desuskan tanpa bukti nyata. Beberapa pernyataan yang menyebutkan adanya kebocoran 30% anggaran pembangunan yang berarti jumlah ratusan milyar agaknya juga membantu mengurangi kepercayaan pada keberhasilan Opstib. Bisa dimengerti kalau pekan lalu Sudomo dengan jengkel berkata: "Jangan suka ambil kesimpulan seenaknya saja. Coba buktikan bagaimana 30% yang bocor itu. Kalau bicara harus disertai fakta, jangan jadi pahlawan kesiangan," Menurut Sudomo, Opstib kalau bicara selama ini selalu disertai fakta. Perkara angka 30% kebocoran anggaran pembangunan memang belum didukung fakta. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bertugas mengawasi keuangan negara menurut undang-undang hanya boleh melaporkan hasil pemeriksaannya pada DPR. MasalahAya DPR sendiri kemudian tidak pernah menjelaskan hasil pemeriksaan itu pada masyarakat, hingga teka-teki itu terus berkepanjangan. Tapi menurut seorang anggota DPR Komisi APBN, laporan BPK Agustus tahun lalu pada DPR menyebutkan adanya kebocoran 60% dari anggaran pembangunan atau sekitar Rp 1,5 trilyun ! Tahun ini Opstib memasuki tahap III dari programnya yang menekankan pada peningkatan tertib administrasi di semua tingkat dan bidang. Misalnya menghilangkan birokrasi, meninterasikan peraturan dan kegiatan yang tidak didukung anggaran. Untuk itulah tenaga Opstib ditambah sedang anggarannya diperbesar. Mendekati usia 2 tahun, yang menggembirakan Sudomo ialah "nyatanya masyarakat sekarang sudah takut kalau mendengar Opstib. Itu namanya Opstib sudah melembaga." Tapi agaknya ia juga menyadari betapa besarnya kesulitan Opstib. Katanya: "Kalau para pejabat daerah dan departemen lebih terbuka dan mau turun ke bawah seperti yang dilakukan pak Jusuf, saya kira Opstib sudah bisa tidur dan istirahat."