Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) tidak ikut turun ke jalan dalam aksi Indonesia Gelap lanjutan pada Jumat, 21 Februari 2025. Koordinator BEM SI Herianto menyatakan bahwa puncak aksi Indonesia Gelap sudah rampung pada 20 Februari kemarin.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kami tidak ikut turun hari ini karena sesuai surat instruksi, bahwa Kamis adalah aksi puncaknya," kata Herianto saat dihubungi pada Jumat, 21 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dia mengatakan bahwa saat ini fokus BEM SI mengawal tindak lanjut dari pemerintah terhadap tuntutan aksi Indonesia Gelap. Dalam aksi kemarin, sejumlah poin tuntutan yang dibawa mahasiswa telah ditandatangani secara langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
"Kami sudah ditemui Pak Mensesneg di aksi kemarin, tinggal kami kawal saja," ucapnya. Namun, dia mempersilakan bagi mahasiswa di tiap-tiap kampus untuk melanjutkan aksi Indonesia Gelap bersama elemen masyarakat yang lain.
Adapun sejumlah masyarakat sipil bakal menggelar aksi Indonesia Gelap pada Jumat, 21 Februari 2025 di sekitaran Patung Kuda, Jakarta. Informasi aksi ini dibagikan oleh akun media sosial X @barengwarga.
Seruan aksi Indonesia Gelap itu mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari buruh, mahasiswa, kelompok emak-emak, hingga sopir ojek online untuk turun ke jalan. Mereka mengajak agar masyarakat menyuarakan keresahannya terhadap rezim pemerintahan Prabowo Subianto yang dinilai telah membuat Indonesia menjadi gelap. Elemen masyarakat sipil juga menuntut agar mantan Presiden Jokowi diadili.
Ada beberapa poin tuntutan yang akan dibawa oleh masyarakat sipil dalam aksi Indonesia Gelap kali ini. Salah satunya mendesak pemerintah untuk segara mengesahkan RUU yang pro rakyat seperti RUU Masyarakat Adat, RUU Perampasan Aset, hingga RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Mereka juga menolak undang-undang yang tidak berpihak ke rakyat, misalnya UU Mineral dan Batubara hingga Tatib DPR.
Tuntutan lainnya yaitu mengevaluasi kebijakan pemangkasan anggaran, kebijakan program Makan Bergizi Gratis, kebijakan soal tunjangan kinerja dosen, kabinet gemuk, hingga mengevaluasi proyek strategis nasional yang bermasalah.
Masyarakat sipil juga akan menuntut pemerintah untuk membatalkan sejumlah kebijakan, yaitu pembahasan RUU TNI dan Polri, Danantara, hingga perluasan lahan untuk proyek food estate.
Foto 
