Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Tujuh asosiasi profesi yang bergerak dalam disiplin keilmuan di bidang arsitektur, perencanaan, hingga lingkungan hidup, yang berada di sektor keinsinyuran, bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 15 April 2021.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dalam pertemuan itu, mereka mengusulkan sejumlah konsep untuk ibu kota baru yang dicanangkan Jokowi. "Kita mengharapkan sekali adanya ketersambungan antara rencana yang bersifat makro sampai ke level mikro atau level bangunan," kata Salah satu perwakilan Asosiasi, Andy Simarmata dari Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia, usai pertemuan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Andy mengatakan hal itu bisa membuat visi yang sudah disampaikan oleh Jokowi betul-betul bisa diterjemahkan ke dalam proses konstruksi yang memenuhi standar pembangunan. Setiap asosiasi, kata dia, diberi waktu Jokowi untuk memberi masukan terhadap rancangan ibu kota baru.
Selain itu, Andy mengharapkan agar ibu kota negara ini dapat menjadi contoh bagi dunia internasional. "Bagaimana kita bisa membangun dengan mengedepankan alam, hutan hujan tropis, yang sudah kita miliki dan kita berpihak pada masyarakat lokal," kata Andy.
Ia menegaskan asosiasi mendukung proses pembangunan ibu kota negara baru ini berjalan cepat. Namun ia mengatakan hal ini tak berarti proses pengerjaan dilakukan dengan tergesa-gesa. Ia menekankan pentingnya satu proses yang betul-betul bisa terukur dalam menghadirkan implementasi dari rencana yang sudah disiapkan pemerintah.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, mengatakan dalam pertemuan itu Jokowi menyatakan pemerintah sangat terbuka dengan semua gagasan yang disampaikan secara konstruktif untuk pembangunan ibu kota baru. Bentuk partisipasi atau gagasan sekecil apapun, kata dia, akan menjadi perhatian pemerintah.
"Bapak Presiden (Jokowi) mengundang para ahli ini untuk ikut serta duduk di Badan Otorita Ibu Kota apabila itu nanti sudah terbentuk. Setidak-tidaknya bisa memberikan rekomendasi tentang segala hal yang terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ibu kota negara," kata Suharso.