Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Tentara Nasional Indonesia atau TNI meneken perjanjian kerja sama dengan Perum Bulog pada Senin, 10 Februari 2025. Kerja sama ini diteken hanya tiga hari setelah Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir menunjuk Mayor Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Perum Bulog yang baru.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Hariyanto mengatakan bahwa kerja sama instansinya dengan Bulog dilakukan dalam rangka mendukung pengadaan beras dan gabah nasional 2025. "Kerja sama ini akan memanfaatkan gudang-gudang TNI yang tersebar di seluruh Indonesia untuk memperkuat ketahanan pangan nasional," kata Hariyanto ketika dihubungi, Senin, 10 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Hariyanto, TNI selalu mendukung kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kepentingan nasional. Tak terkecuali dukungan dalam menjaga ketahanan pangan sebagai bagian dari ketahanan nasional.
Penandatanganan kerja sama ini dihadiri oleh Kepala Staf Umum TNI Letnan Jenderal Richard Tampubolon, Dirut Bulog Mayjen Novi Helmy Prasetya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, serta Wakil Menteri Pertanian Sudaryono. Penandatanganan kerja sama antara TNI dan Bulog berlangsung di Ruang Pola, Gedung A Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan.
Keputusan Erick Thohir menunjuk tentara aktif, Mayjen Novi Helmy Prasetya, sebagai bos Bulog yang baru tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-30/MBU/02/2025, tertanggal 7 Februari 2025. Hariyanto menyatakan bahwa penugasan Novi Helmy dilakukan atas permintaan dari Kementerian BUMN. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto disebut telah menyetujui permintaan tersebut.
"Kementerian BUMN melihat bahwa Mayjen Novi Helmy memiliki pengalaman dan jaringan luas hingga ke tingkat Babinsa," kata Hariyanto.
Dia mengatakan bahwa pengalaman Novi Helmy sebagai tentara dianggap dapat mendukung penguatan program ketahanan pangan nasional. Pemerintah Prabowo Subianto memang memprioritaskan ketahanan pangan sebagai salah satu program unggulannya.
Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai bahwa penunjukan Novi Helmy sebagai Direktur Utama Perum Bulog telah menyalahi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam aturan itu prajurit militer aktif dilarang menduduki jabatan sipil. Dirut Bulog tidak termasuk dalam daftar pengecualian jabatan bagi TNI yang boleh menjabat di ranah sipil, seperti dalam Pasal 47 ayat 2 UU TNI.
Foto 
