Byar pet di kehakiman

GEDUNG Kanwil Departemen Kehakiman DKI di Jalan M.T. Haryono, Jakarta Selatan, kini menjadi bangunan "full angin". Di siang hari bilah-bilah kaca nako dikuakkan dan pintu-pintu dibuka lebar. "Listrik kini harus dihemat," kata R. Soerendro Hendarsin, kepala kantor itu. Listrik memang terasa mahal di bangunan berlantai empat ini. Penerangan ruang kerja dikurangi sekitar 50 persen. Lift telah lama tak difungsikan. "Anggaran yang tersedia tak mencukupi untuk bayar rekening listrik," ujar Soerendro prihatin. Penghematan setrum sebetulnya telah dijalankan sejak bangunan itu ditempati, lebih dari tiga tahun silam. Kendati demikian, tak urung, "Setiap tahun kami menunggak," ujar sumber TEMPO di Depkeh. Pertengahan Oktober lalu, aliran listrik ke kantor itu disetop PLN. Pemutusan aliran di lingkungan Depkeh, terjadi pula di Kantor Imigrasi Tanjungpriok, Jakarta Utara, di Pengadilan Negeri Manokwari, Irian Jaya, dan Tangerang, Jawa Barat. Dampak pemadaman itu menimpa pula masyarakat pencari keadilan. Di depan Komisi III DPR, Selasa pekan lalu, Dirjen Pembinaan Persidangan Umum, Departemen Kehakiman, H. Roesli, mengungkapkan bahwa diputuskannya aliran listrik ke pengadilan juga berakibat tertunggaknya banyak perkara. "Mana bisa bersidang jika ruangnya gelap ? Kami sudah minta pengertian PLN tapi rupanya memang tidak ada pengecualian bagi penunggak," ujarnya. Ternyata, PLN tidak selalu bersikap kaku. Kegelapan di Kanwil Depkeh DKI itu berakhir 15 Novemher lalu. Kabarnya setelah Sekjen Departemen Kehakiman mengirim surat, meminta pengertian" pihak PLN. Depkeh, dengan berat hati, memang terpaksa melayangkan surat itu. Penerimaan anggaran departemen ini tak sesuai dengan yang direncanakan. Anggaran pembangunan yang tersedia, misalnya, "Besarnya hanya 34% dari Rencana Pelita IV ini," ujar Raharjo, Kepala Biro Humas Depkeh. Sempitnya anggaran rutin dan pembangunan departemen itu mendorong Menteri Kehakiman Ismail Saleh mengeluarkan instruksi penghematan. Lampu penerangan, pada siang hari hanya digunakan pada tempat-tempat yang perlu. Keprihatinan Ismail Saleh rupanya didengar Menteri Keuangan Radius Prawiro. Dua pekan lalu, di Komisi APBN DPR, Menteri Radius menjanjikan mengalokasikan sebagian pendapatan negara yang berasal dari laba bersih minyak 1987/88, untuk melunasi tunggakan listrik dan telepon 1986/87 dari berbagai instansi negara. Menurut Radius, tunggakan rekening listrik dan telepon tak hanya terjadi di Depkeh. Kantor-kantor negara sering menunjukkan "kenakalan" yang sama. "Mereka samasama solider untuk tidak membayar rekening tahun sebelumnya," tutur Radius, "dan mereka tenang-tenang saja, karena toh listriknya terus menyala." Tunggakan memang tak terhindarkan. Anggaran listrik Kanwil Depkeh DKI yang tertera pada DIK (Daftar Isian Kegiatan), umpamanya, sekitar Rp 3,9 juta untuk tahun 1987/88. Padahal, kebutuhan normal antara Rp 900 ribu dan Rp 1 juta per bulan. Anggaran listrik Kanwil Depkeh DKI tak naik sejak empat tahun lalu. Anggaran lama hanya mencukupi kebutuhan kantor lama di Warung Buncit, Jakarta Selatan. Kepindahannya ke bangunan baru, ternyata, tak disertai penyesuaian DIK. Tunggakan rekening listrik pada PLN kian tahun memang kian membengkak. Hingga pertengahan tahun ini jumlah itu mencapai Rp 166,4 milyar. Jakarta -- tempat gedung-gedung departemen menjulang-julang -- menempati urutan penunggak terbesar, Rp 55,9 milyar. "Di pedesaan, pembayaran listrik tepat waktunya sesuai peraturan," kata Dirut PLN, Sardjono, di Komisi VI DPR, Selasa lalu. Pihak PLN sendiri bersedia membantu menyusun perkiraan kebutuhan anggaran yang lebih realistis untuk instansi pemerintah. Kerja sama semacam itu telah dilakukan dengan pihak Dephankam dan Depdagri dan cukup berhasil. Jika kerJa sama seperti itu bisa terjalin dengan semua instansi, pemutusan aliran listrik, insya Allah, tidak akan terjadi.