Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Solo - Demo mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Solo Raya di Kantor DPRD Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu, 19 Februari 2025, sempat diwarnai aksi lempar botol air mineral dari arah demonstran.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Massa nyaris bersitegang dengan aparat kepolisian yang sedang bersiaga menjaga dan mengamankan berlangsungnya aksi di Gedung Paripurna DPRD Solo. Namun situasi segera terkendali, khususnya ketika koordinator aksi menyerukan agar peserta tidak terprovokasi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Melalui aksi tersebut, BEM Solo Raya turut melayangkan tuntutan pencabutan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
"Kami, mahasiswa BEM Solo Raya, dengan tegas menyatakan bahw pemangkasan anggaran adalah bentuk pengkhianatan terhadap prinsip keadilan sosial. Kebijakan ini akan semakin memperdalam penderitaan rakyat kecil yang telah menghadapi berbagai kesulitan ekonomi," ujar salah seorang anggota DPRD Kota Solo yang membacakan pernyataan sikap dan tuntutan para pengunjuk rasa itu.
Mereka juga menyampaikan lima tuntutan lainnya, di antaranya agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program makan bergizi gratis. Harus dipastikan bahwa program makan bergizi gratis ini berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran, serta tidak hanya menjadi proyek politik tanpa dampak signifikan bagi perbaikan gizi masyarakat.
Mereka juga menolak RUU Polri, TNI, dan Kejaksaan karena dinilai berpotensi mengancam dan hak asasi manusia. RUU itu dianggap memberikan kewenangan yang berlebihan kepada aparat penegak hukum dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan.
Tuntutan lainnya agar pemerintah mengesahkan RUU Masyarakat Adat dan merealisasikan pencairan tunjangan kinerja atau tukin dosen ASN. Selain itu, mendesak agar Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Perpu Perampasan Aset.
Ditemui seusai aksi, Koordinator Aksi Syaiful mengatakan dalam aksi itu para peserta memulainya dengan aksi berjalan mundur sebagai penggambaran kondisi Indonesia saat ini yang justru mengalami kemunduran.
"Bangsa ini tidak mengalami kemajuan, akan tetapi terus mengalami kemunduran. Melalui aksi ini kami berharap pada pemerintah terkait semua kebijakan yang dinilai sudah tidak lagi condong terhadap kemaslahatan rakyat dan kebijakan dinilai sudah menyeleweng dari kebenaran," kata dia.
Ia berharap setelah penyampaian tuntutan melalui aksi yang telah dilakukan mahasiswa itu, pemerintah segera mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan-kebijakan tersebut. Pihaknya memastikan aksi serupa akan terus digelar jika tuntutan tidak diperhatikan oleh pemerintah.
Foto 
