Gado-gado Pengawas Data

Di tengah berbagai kasus kebocoran data pribadi, pemerintah dan DPR tak kunjung mengesahkan RUU PDP. Terhalang kengototan soal otoritas pengawas.

23 April 2022 | 00.00 WIB

Perbesar

Petugas mendampingi warga mengisi data guna melakukan pendaftaran calon peserta Kartu Prakerja di Surabaya, Jawa Timur, April 2020. ANTARA/Moch Asim

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

Menteri Kominfo bertemu dengan sejumlah anggota DPR untuk membahas nasib RUU PDP.
Ada usul agar otoritas pengawas data pribadi dipegang lembaga lain, seperti BSSN.
Independensi pengawas data diperlukan untuk mengawasi bukan hanya swasta, tapi juga pemerintah.

DATANG seorang diri ke Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, awal April lalu, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate bertemu dengan tiga petinggi Dewan Perwakilan Rakyat. Hari itu ia bermaksud membahas nasib Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang mandek di Dewan.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

data-pribadi

johnny-gerard-plate

kementerian-komunikasi-dan-informatika

bssn

ruu-pdp

Stefanus Teguh Edi Pramono

Bekerja di Tempo sejak November 2005, alumni IISIP Jakarta ini menjadi Redaktur Pelaksana Politik dan Hukum. Pernah meliput perang di Suriah dan terlibat dalam sejumlah investigasi lintas negara seperti perdagangan manusia dan Panama Papers. Meraih Kate Webb Prize 2013, penghargaan untuk jurnalis di daerah konflik, serta Adinegoro 2016 dan 2019.

Edisi 23 April 2022