Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jakarta Pramono Anung akan melanjutkan kerja sama dengan Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, terkait penyewaan lahan di Bantargebang untuk pengolahan sampah. Dia mengatakan akan segera menggelar pertemuan dengan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto untuk membahas kesepakatan tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Kami akan duduk bareng untuk memperpanjang mutual benefit bagi kami semuanya, sehingga demikian ya pasti diperpanjang,” ujar Pramono Anung saat ditemui di Balai Agung, Balai Kota, Jakarta, pada Kamis, 20 Maret 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Adapun kerja sama lima tahunan antara Pemprov Jakarta dan Pemkot Bekasi mengenai penyewaan lahan untuk pengolahan sampah itu diketahui akan berakhir pada 2026.
Pramono menuturkan dalam pertemuannya kemarin dengan Adhianto saat mengunjungi tampat pengolahan sampah terpadu (TPST) Bantargebang, mereka berdiskusi mengenai sulitnya pengelolaan tempat pengolahan sampah tersebut. Namun, Pramono mengklaim keduanya pasti akan memperpanjang kerja sama untuk pengolahan sampah Jakarta itu. “Enggak mungkin enggak (diperpanjang),” kata dia.
Sebelumnya, Pramono Anung meninjau tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Bantargebang di Bekasi, Jawa Barat pada Rabu, 19 Maret 2025. Pramono mengatakan Jakarta dapat menghasilkan sampah sebanyak 8 ton per hari. Fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) yang tersedia di TPST Bantargebang dapat mengurangi jumlah sampah sebesar 2.000 ton perhari.
“Adanya RDF di Rorotan maupun di Bantar Gebang mudah-mudahan bisa turun nanti sampai dengan 5 ribu hingga 6 ribu ton sampah perhari,” kata Pramono di Bantargebang, Rabu.
Selain Pramono, hadir dalam kunjungan ini Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Kepala BNPB Suharyanto dan Wali Kota Bekasi Tri Ardhianto.
Dalam kunjungan itu, mereka mendatangi tempat Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Merah Putih dan Refuse Derived Fuel (RDF) Plant. Mantan Menteri Sekretaris Kabinet itu menilai, fasilitas RDF tersebut masih belum dapat menangani seluruh permasalahan sampah Jakarta.
Karena itu, Pramono mendorong pembangunan PLTSa dengan insinerator atau alat pembakar limbah padat. Pramono berharap akan ada penyesuaian tipping fee atau bea pengelolaan sampah dari pemerintah pusat untuk menstimulasi investor agar membangun PLTSa tersebut. “Saya yakin ini dapat menjadi solusi persoalan sampah, tidak hanya di Jakarta, tetapi juga seluruh Indonesia,” kata dia.
Foto 
