Di Tengah Isu Reshuffle, Menteri LHK Absen dalam Rapat Soal Beras dengan Jokowi

Sementara itu dari pantauan Tempo di Istana, hanya Kementerian LHK yang mengutus Wakil Menteri untuk rapat tersebut. Sementara Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri PUPR M. Basuki Hadimoeljono, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, hingga Direktur Perum Bulog Budi Waseso alias Buwas datang langsung.

Saat ditanya soal alasan Menteri LHK absen, beberapa menteri enggan berkomentar. Hanya Buwas yang menyebut undangan pembahasan beras hanya dilakukan antara Bulog, Kemendagri, hingga Badan Pangan Nasional. 

"Ya ini kan masalah penyaluran operasi pasar, Mendag itu stabilisasi, saya pelaksananya, Pak Arief itu yang ngitung neracanya," kata Buwas. 

Isu reshuffle mencuat setelah Partai NasDem mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres 2024. Seperti diketahui partai yang dipimpin Surya Paloh itu masih berada di dalam kabinet Jokowi. Sementara Anies dinilai sebagai antitesa Jokowi.

PDIP adalah partai yang paling keras menyuarakan agar NasDem keluar dari kabinet.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan ada laporan kerja Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo ke Presiden Jokowi yang tidak tepat. Padahal, kata dia, sebagai pembantu Presiden, menteri mestinya menguasai pelbagai hal yang diurusi kementeriannya. Syahrul adalah menteri yang berasal dari Partai NasDem.

“Ada yang disampaikan Menteri Pertanian ke Presiden kan tidak tepat. Bayangkan saja, menteri itu kan pemerintahan, dalam pengertian sehari-hari, (menteri) yang menguasai hal ihwal kementerian yang dipimpinnya,” kata Hasto, Kamis, 19 Januari 2023.

Selain Hasto, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat lebih dulu mengusulkan agar menteri NasDem dievaluasi dan di reshuffle. Selain Syahrul Yasin Limpo, Djarot juga meminta agar Presiden Jokowi mencopot Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

Menurut dia, asal partai menteri tersebut juga mempengaruhi usulan reshuffle alias kocok ulang menteri.

“Satu kinerjanya, dua termasuk partainya. Kalau memang gentle betul sudah seperti itu, akan lebih baik untuk menteri-menterinya mengundurkan diri,” kata Djarot di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Januari 2023.

Dia menilai menteri NasDem tersebut agak tidak cocok dengan kebijakan Jokowi. Di sisi lain, NasDem mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, untuk maju pada Pilpres 2024.. Anies dianggap sebagai antitesa Jokowi.

“Itu lebih gentle (mengundurkan diri). Sebab rupanya mungkin agak tidak cocok dengan kebijakan pak Jokowi, termasuk yang disampaikan adalah sosok antitesis Pak Jokowi,” kata dia.

Selain itu, berkaca dari kinerja dan kesolidan kabinet, Djarot menilai dalam jangka waktu tertentu Jokowi pasti segera melakukan reshuffle. Dia mengatakan mitra kerjanya di Komisi IV, yakni Kementerian Pertanian dan Kementerian LHK belum mampu membantu Presiden.

Djarot mencontohkan kinerja Menteri Syahrul yang belum membawa Indonesia swasembada pangan. Alih-alih berdikari, dia menyebut harga beras naik. Ditambah lagi, beras impor juga baru datang sebanyak 500 ribu ton.

“Ada beberapa alasan kenapa Menteri Pertanian dan LHK perlu dievaluasi, juga terkait dengan Partai NasDem yang sudah mendahului mendeklarasikan capresnya,” ujarnya

Di tengah isu reshuffle kabinet ini, Presiden Jokowi sempat bertemu dengan Ketua Umum NasDem, Surya Paloh, pada Kamis lalu. Jokowi tak mau menjelaskan apa isi pertemuan tersebut.

"(Pertemuan) biasa-biasa saja. Mau tahu saja (isi pertemuan)," kata Jokowi di Sarinah, Jakarta Pusat, Ahad kemarin, 29 Januari 2023.

 Baca juga:  Di Tengah Isu Reshuffle Kabinet, Airlangga: Politik Tunggu Rabu

M JULNIS FIRMANSYAH