Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Dosen Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin (Unhas), Marwan, menyebut bahwa aksi Indonesia Gelap yang berlangsung di berbagai tempat selama dua hari pada Kamis hingga Jumat, 20-21 Februari 2025 merupakan gerakan yang sehat bagi kelangsungan demokrasi di Indonesia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Negara demokrasi memberikan ruang kebebasan bagi masyarakat untuk memberikan pendapat terkait pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal inilah yang kemudian menjadi alasan mahasiswa untuk memberikan kritik atas penilaian kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran yang telah dinilai mencederai amanah rakyat. Marwan menjelaskan, pemerintah seharusnya bisa berbenah diri, sebab aksi yang dilakukan masyarakat bukan tanpa alasan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
”Tentunya ada hal yang dimana masyarakat tidak puas dengan pemerintah, makanya kemudian melakukan aksi gitu, terutama ini kan merespon 100 Hari Kerja Prabowo-Gibran sebagai Presiden Indonesia, jadi ya sah-sah saja dalam lingkaran demokrasi,” ujar Marwan kepada Tempo pada Sabtu, 22 Februari 2025.
Menurutnya, pergerakan mahasiswa saat ini sudah semakin kokoh. Ia beranggapan mahasiswa disatukan oleh isu yang sama terkait rezim Prabowo-Gibran yang dilihat seringkali mengambil kebijakan yang salah.
”Memang kepentingan mereka adalah jernih kepentingan rakyat, membelah hak rakyat yang dianggap disampingkan oleh rezim, kurang lebih seperti itu,” kata Marwan.
Ia lalu menanggapi hadirnya Menteri Sekretaris Negara atau Mensesneg Prasetyo Hadi di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta menemui mahasiswa yang sedang berdemonstrasi. Marwan menuturkan, tindakan yang dilakukan Prasetyo adalah perwujudan politis yang menyimbolkan bahwa pemerintah mendengar tuntutan para massa aksi. Namun menurutnya, tindakan tersebut bukanlah uang diinginkan oleh masyarakat sebab yang dibutuhkan hanyalah tuntutan tersebut agar segera diaplikasikan.
”Contoh misalnya isu Indonesia Gelap yang kemudian ditunjukan oleh mahasiswa ini kan terkait isu efisiensi anggaran, nah mahasiswa ingin efisiensi anggaran ini dikoreksi kembali karena ada sektor-sektor yang kemudian sebenarnya tidak perlu dilakukan efisiensi, seperti pada sektor pendidikan,” kata Marwan.
Bukan hanya mahasiswa, banyak masyarakat yang ikut andil dalam aksi demonstrasi ”Indonesia Gelap”, termasuk sekumpulan perempuan yang menamakan diri Aliansi Emak-emak Indonesia. Marwan menyebut, hadirnya emak-emak dalam aksi merupakan bukti jika kebijakan yang tak pas oleh pemerintah telah dirasakan hingga tingkat akar rumput.
”Biasanya demo ini dilakukan mahasiswa, kelompok-kelompok guru, atau kelompok-kelompok masyarakat sipil lain yang dalam tanda kutip terdidik. Nah ini ibu-ibu yang mungkin sehari-harinya urus dapur, tiba-tiba mereka merasakan, kok ada yang tidak wajar ini dari pemerintah, makanya mereka turun,” katanya.
Untuk itu, Marwan menyarankan agar pemerintah segera memenuhi tuntutan masyarakat dan terbuka pada kritikan, sebab demokrasi memang membutuhkan check and balances. Menurut Marwan, proses Check and Balances yang seharusnya dilakukan oleh badan legislatif tidak berjalan sebagaimana mestinya, hal itulah yang juga perlu disadari akan kebutuhan oposan yang berpihak pada masyarakat. ”Di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) itu bisa dikatakan tidak ada lagi oposisi,” ujarnya.
Marwan berharap, pemerintah saat ini segera merealisasikan janji-janjinya melalui kebijakan yang pro-rakyat, bukan kebutuhan elite politik semata. ”Masyarakat aksi ”Indonesia Gelap” karena tidak puas, jadi berikan apa yang diinginkan masyarakat,” ujarnya.
Aksi Indonesia Gelap serentak diadakan di berbagai kota, seperti Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, Solo, Semarang, Bali, Banjarmasin hingga Sumatera Selatan.
Vedro Imanuel Girsang dan Alif Ilham Fajriadi ikut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Foto 
