Sikap Senayan atas Perpu Tak Menentu

Massa dari Partai Buruh dan sejumlah serikat buruh menggelar aksi menolak Perpu Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda Arjuna, Jakarta, 14 Januari 2023. TEMPO/Hilman Fathurrahman W.

Sesuai dengan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perpu harus diajukan ke DPR dalam persidangan pertama setelah diterbitkan oleh pemerintah. Pengajuan yang dimaksud berupa rancangan undang-undang tentang penetapan perpu. DPR, sesuai dengan Pasal 52, hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap perpu tersebut. Perpu Cipta Kerja tetap berlaku meski DPR belum mengambil keputusan.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Supratman Andi Agtas, juga tak bisa memastikan kapan keputusan Dewan terhadap Perpu Cipta Kerja akan diambil. Menurut dia, pembahasan Perpu Cipta Kerja tidak akan dilakukan secara "ugal-ugalan" sehingga membutuhkan proses yang cukup lama. "Kepastian menerima atau menolak itu enggak bisa langsung kami nyatakan. Ada proses panjang, dan barulah bisa dibawa ke paripurna," kata Supratman.

Hal senada dilontarkan anggota Badan Legislasi DPR, Guspardi Gaus. Politikus Partai Amanat Nasional ini mengatakan pembahasan perpu di DPR bukan proses yang instan. Para anggota Dewan yang ditugaskan untuk membahasnya, kata Guspardi, akan mempertimbangkan segala aspek untuk menentukan pilihan menerima atau menolak Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang. "Golnya itu menerima atau menolak, jadi kami engak boleh subyektif dalam memutuskannya, harus dilakukan pengkajian," ujarnya. 

Meski demikian, Guspardi tidak yakin pembahasan Perpu Cipta Kerja kelak dilakukan lewat panitia kerja atau Badan Legislasi, sebagaimana saat pembentukan UU CK. "Tergantung rapat pimpinan, apakah nanti alat kelengkapan Dewan yang ditugaskan itu kami atau mau bentuk panitia khusus yang baru. Itu enggak bisa diprediksi," ujarnya. 

Bukti Dalih Pemerintah Mengada-ada

Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, menilai terkatung-katungnya keputusan DPR menunjukkan bahwa dalih pemerintah menerbitkan Perpu Cipta Kerja mengada-ada. Pemerintah menyatakan ada kegentingan yang memaksa sehingga perpu tersebut diperlukan. “Tapi pembahasan statusnya di DPR lama. Ini membuktikan alasan kegentingan yang memaksa untuk membuat perpu tersebut tidak ada dasar hukumnya," kata Isnur. 

Menurut Isnur, DPR semestinya memanfaatkan momentum pembahasan Perpu Cipta Kerja untuk menegaskan fungsinya sebagai lembaga pengawas pemerintah. Dewan, kata dia, harus kembali mempertanyakan urgensi pembuatan perpu tersebut kepada Presiden Joko Widodo sebelum memutuskan untuk menerima atau menolak. "DPR juga semestinya tersinggung. Kenapa? Karena hak legislasi, membuat undang-undang, itu kan ada di DPR," katanya. 

Isnur berharap DPR menebus kesalahannya dalam pembentukan UU Cipta Kerja. "Ini saatnya bagi DPR menebus kesalahannya dengan kembali mengoreksi UU Cipta Kerja seperti yang diminta oleh MK," ujarnya.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Muhammad Isnur (kiri), di kantor YLBHI, Jakarta. TEMPO/M. Taufan Rengganis

Kemarin, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah masih menunggu Perpu Cipta Kerja untuk dibacakan dalam rapat paripurna DPR. Dia mengaku telah berkomunikasi dengan fraksi-fraksi di DPR untuk rencana agenda tersebut.

Airlangga berkukuh Perpu Cipta Kerja diperlukan sebagai salah satu penyangga ekonomi. Dia mengklaim investasi terhambat lantaran putusan MK juga melarang pembuatan atau perbaikan sejumlah peraturan pemerintah sebagai aturan turunan Cipta Kerja. "Kami melihat beberapa investasi terhambat karena PP-nya belum dibuat lagi ataupun perlu diperbaiki," katanya di Gedung AA Maramis, kompleks Kementerian Koordinator Perekonomian, kemarin.

Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, yang sejak awal menolak pengesahan UU CK, tak mengubah sikap mereka. Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Bambang Purwanto, mengatakan DPR harus berani menyatakan penolakan terhadap Perpu Cipta Kerja. Bambang menegaskan bahwa putusan MK menyatakan UU CK inkonstitusional dan harus diperbaiki. 

"Pemerintah mengeluarkan Perpu Cipta Kerja yang isinya sama dengan UU Cipta Kerja, artinya tetap tidak senapas dengan UUD 1945,” kata Bambang, yang juga mantan anggota Baleg DPR. “Pemerintah tidak taat dan patuh pada hukum jika begini."

Hal senada dilontarkan Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati. "Arahannya (MK) memperbaiki, bukan malah membuat Perpu Cipta Kerja untuk menggantikan,” katanya. “Ini menghilangkan peran DPR sama sekali."

ANDI ADAM FATURAHMAN