Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
KOMISI Pemilihan Umum Jakarta menyatakan Dharma Pongrekun-Kun Wardana Abyoto lolos verifikasi administrasi sebagai calon gubernur dan wakil gubernur jalur perseorangan dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024. Selanjutnya, pasangan calon dari jalur independen ini akan mengikuti verifikasi faktual dukungan penduduk.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ketua KPU Jakarta Wahyu Dinata mengatakan jumlah dukungan untuk Dharma-Kun Wardana sebanyak 721.221 penduduk. Angka ini melampaui batas minimal syarat dukungan pasangan calon perseorangan, yaitu 618.968 penduduk. Dukungan ini juga tersebar di enam kota dan kabupaten di Jakarta.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dharma-Kun Wardana merupakan satu-satunya pasangan calon kepala daerah yang menggunakan jalur perseorangan dalam pilkada Jakarta. Jika memenuhi syarat, pasangan calon ini kemungkinan besar menghadapi Anies Rasyid Baswedan, Kaesang Pangerap, dan Ridwan Kamil. Ketiga nama tersebut bakal diusung sejumlah partai politik sebagai calon gubernur dalam pilkada Jakarta.
Peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Kennedy Muslim, menilai keberadaan calon perseorangan tersebut tidak banyak mengubah peta persaingan politik dalam pilkada Jakarta. Ia memprediksi Dharma-Kun Wardana akan sangat sulit mengalahkan Anies, Ridwan, ataupun Kaesang.
"Mereka akan sangat kesulitan dalam pilkada Jakarta. Kepentingan elite nasional sangat besar di pilkada Jakarta," katanya, Kamis, 11 Juli 2024.
Kennedy mengatakan DKI Jakarta masih menjadi episentrum politik nasional. Calon gubernur yang memenangi pilkada Jakarta tetap berpotensi menjadi peserta pemilihan presiden 2024. Karena itu, semua partai berusaha mengerahkan sumber daya untuk memenangi pilkada Jakarta.
Adapun Dharma-Kun Wardana, kata Kennedy, tidak memiliki sumber daya politik ataupun ekonomi. Dengan demikian, keberadaan mereka di pilkada Jakarta tidak akan berpengaruh signifikan terhadap peta politik Jakarta saat ini. "Jadi kehadiran calon independen tak akan mengubah peta politik," ujarnya.
Bakal calon gubernur dan wakil gubernur independen dalam pilkada DKI Jakarta, Komisaris Jenderal (Purnawirawan) Dharma Pongrekun (ketiga dari kanan) dan Kun Wardana (kedua dari kiri) seusai rapat pleno di Komisi Pemilihan Umum Jakarta, 10 Juli 2024. ANTARA/Mario Sofia Nasution
Dharma Pongrekun adalah pensiunan polisi dengan pangkat terakhir komisaris jenderal. Ia pernah menjabat Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara. Sedangkan Kun Wardana Abyoto merupakan dosen di Institut Sains dan Teknologi Nasional. Ia pernah menjadi pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan, lalu pindah ke Partai Amanat Nasional.
Kennedy memprediksi ada dua poros koalisi politik dalam pilkada Jakarta. Poros pertama adalah koalisi Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Kebangkitan Bangsa. Koalisi ini akan mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga ada kemungkinan bergabung ke koalisi tersebut. Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jakarta Pantas Nainggolan pernah mengatakan partainya sudah mengirim surat rekomendasi pencalonan Anies sebagai calon Gubernur Jakarta ke DPP PDI Perjuangan.
Poros kedua, koalisi partai politik dari Koalisi Indonesia Maju, koalisi pengusung Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden 2024. Koalisi yang terdiri atas Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, dan Partai Solidaritas Indonesia ini ada kemungkinan mengusung Ridwan Kamil atau Kaesang Pangarep sebagai calon gubernur. Ridwan adalah mantan Gubernur Jawa Barat, sementara Kaesang merupakan Ketua Umum PSI sekaligus putra bungsu Presiden Joko Widodo.
Namun, kata Kennedy, poros kedua ini masih bimbang untuk memutuskan calon gubernur yang akan diusung. Sebab, Golkar memilih mengusung Ridwan dalam pilkada Jawa Barat. Sesuai dengan hasil survei, elektabilitas Ridwan tertinggi di Jawa Barat. Sedangkan di Jakarta, elektabilitas Ridwan kalah oleh Anies.
"Tapi Golkar akan rugi di Jawa Barat bila menempatkan Ridwan di Jakarta. Sebab, Jawa Barat juga strategis karena jumlah penduduknya besar," ucapnya.
Hingga saat ini, Anies dan Ridwan sudah mendapat dukungan ataupun penugasan dari beberapa partai untuk menjadi calon gubernur. PKS dan PKB Jakarta sudah merekomendasikan Anies sebagai calon gubernur. Hanya, PKS mengusung Anies berpasangan dengan kadernya, Mohamad Sohibul Iman, dalam pilkada Jakarta.
Adapun Ridwan sudah mendapat penugasan dari Golkar dan Gerindra untuk menjadi calon gubernur dalam pilkada Jakarta. Di samping itu, Golkar menugasi Ridwan sebagai calon gubernur dalam pilkada Jawa Barat.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan Ridwan memang sudah diberi tugas untuk berkontestasi dalam pilkada Jakarta. Tapi Golkar masih menunggu survei elektabilitas Ridwan untuk memastikan mantan Wali Kota Bandung itu akan bertarung di Jakarta atau Jawa Barat.
"Masih ada waktu sampai 23 Agustus 2024 untuk memutuskan siapa yang akan dicalonkan di Jakarta," kata Airlangga di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis lalu.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan partainya akan memasukkan sejumlah nama anggota Kabinet Indonesia Maju dalam bursa pilkada Jakarta. Misalnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung; Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim; Menteri Sosial Tri Rismaharini; serta mantan Panglima TNI, Andika Perkasa.
Puan menuturkan partainya juga masih menjaring nama lain untuk diusung dalam pilkada Jakarta. "Karena itu, tidak tertutup kemungkinan ada nama baru," ujarnya, pekan lalu.
Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Anies Baswedan (kedua dari kanan), menyalami jajaran pengurus partai saat bersilaturahmi ke kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa DKI Jakarta di Jakarta, 13 Juni 2024. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
Peluang Anies-Kaesang
Sejumlah pengurus partai politik berencana menduetkan Anies Baswedan dengan Kaesang Pangarep dalam pilkada Jakarta. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan partainya masih mencari sosok yang sesuai untuk maju di pilkada Jakarta. Namun partainya menunggu kepastian duet Anies-Kaesang.
"Apakah nanti mendorong Anies-Kaesang atau seperti apa, kami menunggu saja. Kami juga sedang dalam proses mencari sosok yang tepat sebagai calon gubernur dan wakil gubernur," ucapnya, Rabu lalu, seperti dikutip Antara.
Habiburokhman mengatakan Gerindra juga mesti berkoalisi untuk mengusung pasangan calon di Jakarta. Gerindra akan membahas rencana koalisi di Jakarta dengan anggota Koalisi Indonesia Maju lain. "Rencana koalisi Di KIM masih terus dibicarakan," katanya.
Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan duet Anies-Kaesang dalam pilkada Jakarta akan sangat menarik. "Ya, sangat menarik. Tapi semua kan kalau di PKS harus diputuskan dalam musyawarah Dewan Pengurus Tingkat Pusat," ujarnya, Senin, 8 Juli 2024.
Syaikhu melanjutkan, partainya sudah memutuskan mengusung Anies-Sohibul Iman sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Meski begitu, ia tidak menutup peluang munculnya nama baru.
Adapun Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menyatakan partainya masih berkomitmen mendukung Zita Anjani, putri Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, untuk berkontestasi dalam pilkada Jakarta. Saat ini PAN sedang berkomunikasi dengan anggota KIM untuk mengusung Zita. "Kami terus berkomunikasi," ucapnya, Kamis lalu.
Airlangga Hartarto mengatakan Golkar akan menyiapkan kadernya, Jusuf Hamka, sebagai calon wakil gubernur jika Kaesang ingin bertarung dalam pilkada Jakarta. "Seandainya beliau (Kaesang) memilih Jakarta, saya siapkan kader Partai Golkar yang sudah malang melintang di bidang infrastruktur, yaitu Babah Alun (Jusuf Hamka)," katanya di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Kamis lalu.
Airlangga mengatakan kemampuan Jusuf bisa membantu Kaesang mengatasi kemacetan di Jakarta. Sebab, Jusuf memiliki banyak pengalaman dalam urusan pembangunan infrastruktur jalan.
Ketua DPP PSI Ariyo Bimmo mengatakan partainya menghormati upaya menduetkan Kaesang dengan figur lain. Namun, kata Ariyo, Kaesang belum menentukan sikap hingga saat ini.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Sultan Abdurrahman dan Eka Yudha Saputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.