Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Poin penting
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menayangkan siniar tentang pengalamannya ketika menjabat sebagai pemimpin Jakarta.
Selain Ahok, nama Anies Baswedan digadang maju kembali sebagai bakal calon Gubernur Jakarta.
Sejumlah partai mesti berkoalisi demi memenuhi 22 kursi di DPRD.
PERHELATAN pemilihan kepala daerah atau pilkada segera dilaksanakan serentak pada November 2024. Partai politik mulai bersiap dengan mengadang-gadang sejumlah nama calon pemimpin daerah, termasuk untuk Jakarta yang kini berubah status menjadi Daerah Khusus Jakarta.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Empat hari lalu, Basuki Tjahaja Purnama muncul dalam video berdurasi hampir 24 menit. Video yang diunggah oleh akun YouTube "Panggil Saya BTP" ini menampilkan Basuki menjawab pertanyaan para warganet ihwal berbagai permasalahan Kota Jakarta. Pria yang akrab disapa Ahok ini bercerita tentang pengalamannya ketika menjabat wakil gubernur hingga gubernur serta ide yang belum terealisasi selama memimpin Jakarta. "Hal yang paling penting bagi saya bukan kajian-kajian. Kita tahu itu terlalu banyak. Hal yang paling penting, Anda berani eksekusi-enggak?” ujar Ahok dalam video yang ditayangkan pada Jumat, 3 Mei 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Basuki Tjahaja Purnama menyalami sejumlah hadirin di sela acara peringati HUT RI di Lapangan Blok S, Jakarta Selatan, 2019. ANTARA/Asprilla Dwi Adha
Dalam deskripsi kanal "Panggil Saya BTP", disebutkan bahwa tayangan tersebut merupakan episode perdana Ask Ahok Anything (A3). Episode ini memberikan pemaparan dari Ahok sehubungan dengan permasalahan seputar Jakarta. Video itu menjadi perbincangan publik karena muncul menjelang kontestasi pemilihan gubernur pada tahun ini. Tayangan video ini juga muncul di tengah mencuatnya nama Ahok, yang kini kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), digadang-gadang bakal maju kembali pada pilkada Jakarta pada 2024.
Hingga saat ini PDIP belum buka suara, apakah akan mengusung Ahok sebagai bakal calon gubernur atau tidak. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah (Badiklatda) Dewan Pimpinan Daerah PDIP Provinsi DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengatakan belum ada nama Ahok dalam bursa bakal calon gubernur yang masuk di pengurus DPD PDIP Jakarta. "Entah kalau dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP. Keputusan ini memang ada di tangan DPP,” ujar Gilbert saat dihubungi Tempo pada Ahad, 5 Mei 2024.
Gilbert menjelaskan, sampai saat ini baru ada tiga nama yang masuk bursa pencalonan bakal calon Gubernur Jakarta. Mereka adalah Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan mantan Panglima TNI Jenderal (Purnawirawan) Andika Perkasa. Anggota Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta ini mengatakan tiga nama tersebut muncul dalam pembicaraan di lingkup internal PDIP. Kendati demikian, Gilbert mengatakan belum ada arahan untuk mengusung salah satu nama.
Ihwal penampilan Ahok di kanal YouTube, Gilbert menilai siniar tersebut dibuat sekadar memancing orang untuk bertanya tanpa ada tujuan khusus. Siapa pun nama yang akan diusung nanti, PDIP membutuhkan partai lain untuk mengusung calon gubernur karena terganjal syarat minimal 22 kursi DPRD DKI. PDIP hanya memiliki 15 kursi dewan perwakilan rakyat daerah dari hasil pemilihan legislatif 2024. “Kami tentunya membuka komunikasi dengan semua partai. Jadi, kami tidak ada partai tertentu yang kemudian jadi preferensi,” ujar Gilbert.
PDIP belum membentuk tim pemenangan untuk pilkada Jakarta. Menurut Gilbert, strategi pilkada partai berlambang banteng ini baru akan dibahas dalam rapat kerja nasional (rakernas) pada 26 Mei 2024. Rakernas akan membahas evaluasi pemilihan legislatif sekaligus langkah partai dalam pilkada nanti. “Kuncinya di situ. Keputusan rakernas itu kan mengikat,” ujarnya.
Saat dimintai konfirmasi ihwal peluangnya maju ke pilkada Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama meminta hal tersebut ditanyakan langsung ke PDIP. “Bisa tanya ke PDIP,” ucap Ahok, menjawab singkat pesan Tempo, kemarin.
Tempo meminta konfirmasi kepada Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga ihwal peluang Ahok. Upaya konfirmasi yang dikirim Tempo melalui aplikasi perpesanan WhatsApp ke Eriko belum direspons.
Pilkada dihelat di 37 provinsi di Indonesia, kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Jabatan kepala daerah Yogyakarta bukan berdasarkan pilkada, melainkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta. Karena itu, hanya 37 provinsi di Indonesia yang mengikuti pilkada serentak yang akan berlangsung pada Rabu, 27 November 2024.
Nama Anies Juga Kembali Digadang-gadang
Selain Ahok, nama Anies Baswedan digadang-gadang maju kembali sebagai bakal calon Gubernur Jakarta. Kans Anies untuk diusung kembali sebagai bakal calon gubernur pertama kali dilontarkan Partai NasDem. "Anies Baswedan prioritas, top priority," ujar Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya dalam acara halalbihalal di Jakarta Selatan pada Sabtu dua pekan lalu, 27 April 2024.
Anies Baswedan setelah mencoblos di TPS 60, Jakarta, 14 Februari 2024. TEMPO/Hilman Faturrahman
Willy mengatakan Anies memang kandidat unggulan yang diusung partainya. Dia mengatakan tawaran itu datang langsung dari Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Meski begitu, Willy mengatakan, hingga kini situasi di lingkup internal masih menunggu keputusan dari mantan calon presiden tersebut.
Dalam kesempatan terpisah, Sekretaris Jenderal NasDem Hermawi Taslim mengatakan partainya belum menetapkan satu nama pun untuk Pilkada Jakarta 2024. Beberapa nama potensial mencuat di lingkup internal NasDem, seperti Bendahara Umum NasDem Ahmad Sahroni, Ketua DPP NasDem Okky Asokawati, dan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) NasDem Jakarta Wibi Andrino. "Ketiganya mengemuka di lingkup internal NasDem," kata Hermawi.
Wibi Andrino saat dihubungi pada Ahad kemarin mengatakan nama Anies, termasuk dirinya, memang santer terdengar dan sering disebut oleh sejumlah pengurus di DPP Partai NasDem. Kendati demikian, sampai saat ini belum ada nama yang ditetapkan oleh NasDem. Ia mengatakan DPW NasDem Jakarta juga masih membujuk Anies untuk bersedia maju kembali dalam pemilihan Gubernur Jakarta 2024.
Wibi menuturkan, saat ini Anies memang masih dalam masa jeda setelah kontestasi pemilihan presiden (pilpres) dan persidangan dalam sengketa hasil pilpres di Mahkamah Konstitusi. "Jadi, kami masih menunggu keputusan Pak Anies,” ujar Wibi.
NasDem juga tidak bisa mengusung bakal calon gubernur sendirian. Sebab, NasDem hanya memiliki 11 kursi dari syarat minimal 22 kursi di DPRD Jakarta. Wibi mengatakan saat ini partainya berupaya mengajak Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengusung Anies jika bersedia maju kembali. Tiga partai ini merupakan bekas sekondan dalam Koalisi Perubahan yang mengusung Anies dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dalam pilpres 2024.
Wibi mengatakan NasDem akan segera mengusung Anies apabila ia bersedia maju kembali. Ia menuturkan NasDem akan berfokus menjalin komunikasi dengan partai bekas koalisi pilpres lebih dulu. Adapun agenda pembicaraan dengan PKB dan PKS akan dimulai pada pekan depan. “Kami akan bahas membicarakan siapa calon gubernurnya dalam pertemuan tersebut,” ujar Wibi.
Dalam kesempatan terpisah, PKS tampaknya belum satu suara dengan NasDem untuk mengusung Anies menjadi bakal calon Gubernur Jakarta. Presiden PKS Ahmad Syaikhu menolak halus peluang Anies maju pilkada dengan mengatakan Anies sudah menjadi tokoh nasional sehingga tidak seharusnya maju dalam perhelatan pilkada.
Mantan Wakil Wali Kota Bekasi itu menyebutkan partainya akan terus mengusahakan Anies menjadi tokoh nasional. "Pak Anies sudah menjadi tokoh nasional. Jadi, jangan kemudian didegradasi sebagai tokoh daerah,” ujar Syaikhu di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, akhir April 2024.
Ketua DPW PKS Provinsi Jakarta Khoirudin mengatakan partainya akan memprioritaskan nama-nama bakal calon gubernur dari kader internal partai. Apalagi, kata dia, PKS memperoleh suara tertinggi dan diprediksi memperoleh 18 kursi atau bertambah dua kursi dari pemilihan legislatif 2019. “Menang pemilu, maka saatnya memunculkan kader internal,” kata Khoirudin kepada Tempo pada Kamis, 2 Mei 2024.
Khoirudin mengatakan saat ini baru ada tiga nama bakal calon Gubernur Jakarta yang berasal dari lingkup internal PKS. Nama-nama itu adalah Khoirudin; Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Mohamad Sohibul Iman; dan anggota DPR, Mardani Ali Sera. Sebelumnya, nama Presiden PKS Ahmad Syaikhu juga diusulkan. Namun Syaikhu menolak dan memilih menjadi komandan tim pemenangan partai.
Adapun Anies Baswedan enggan menanggapi namanya yang disebut diusung NasDem sebagai calon gubernur dalam Pilkada Jakarta 2024. Dia menyebutkan saat ini dirinya sedang beristirahat setelah putusan sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi. Dia juga enggan berandai-andai mengenai partai apa saja yang mungkin mendukungnya jika maju dalam kontestasi pemilihan gubernur. "Sekarang lagi rehat dan kami ingin agar ikhtiar perubahan ini terjaga terus," ujar Anies saat memberikan kata sambutan dalam acara halalbihalal PKS di kantor DPP PKS.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan partainya belum memastikan apakah akan mendukung Anies apabila maju kembali dalam pilkada Jakarta. “Nanti ada keputusan,” kata pria yang sering disapa Cak Imin itu saat melakukan kunjungan ke Banda Aceh pada Jumat pekan lalu.
Muhaimin berharap bakal calon kepala daerah dari partainya yang berkontestasi di pilkada 2024 tak hanya mengejar kemenangan, tapi juga harus mampu menjadi sosok yang memberi solusi. "PKB ingin lima tahun ke depan menjadi solusi, menjadi kekuatan jalan keluar menghadapi persoalan, agar semua pembangunan tidak berjalan di tempat," ujarnya seperti dilansir Antara saat membuka acara "Pembekalan Bacakada" di Surabaya, Jawa Timur, pada Sabtu, 4 Mei 2024.
Cak Imin mengatakan kemampuan kepala daerah memecahkan permasalahan berdampak pada langkah keberlanjutan pembangunan bangsa. Jika daerah tak turut terlibat, pemerintahan di tingkat pusat mengalami kesulitan dalam menentukan proses pengambilan dan pelaksanaan kebijakan.
Seiring dengan perkembangan zaman, kompleksitas tantangan yang dihadapi juga meningkat akibat kondisi geopolitik, krisis iklim, hingga perekonomian global yang tidak menentu. "Tidak ada pilihan. Kita harus berbenah menata kehidupan, sehingga pembangunan bisa tepat untuk mengantisipasi kesulitan di masa mendatang," ujar Cak Imin.
EKA YUDHA SAPUTRA
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Andi Adam Faturahman, Hendrik Yaputra, Defara Dhanya Paramitha, dan Intan Setyawanty berkontribusi dalam penulisan ini