Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik Hendri Satrio mengingatkan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar program makan bergizi gratis dijalankan secara berkesinambungan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Makan bergizi gratis diluncurkan serentak secara nasional kemarin, Pendiri lembaga survei KedaiKopi ini pun mengapresiasi program tersebut dapat berjalan sebelum 100 hari pemerintahan Prabowo.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Saya melihat bagus program ini sudah berjalan, tapi saya menilai program ini harus terus dijalankan secara konsisten dan berkesinambungan, jangan hanya pada awalnya saja berjalan," kata Hensa, sapaan akrab Hendri, dalam keterangan tertulis, Selasa, 7 Januari 2025.
Di sisi lain, Hensa berharap pemerintah tidak ragu untuk meminta bantuan kepada masyarakat, baik dari sisi pembiayaan atau yang lainnya, untuk mewujudkan konsistensi dari program ini. Sebab, ucap Hensa, berdasarkan data World Giving Index (WGI) yang dirilis Charities Aid Foundation (CAF) pada tahun 2024, Indonesia merupakan negara yang paling dermawan di dunia.
"Jadi kalau perlu bantuan rakyat Indonesia untuk mewujudkan makan siang gratis, pemerintah jangan ragu-ragu meminta tolong kepada rakyat, berdasarkan data World Giving Index, Indonesia kedermawanannya nomor satu di dunia," kata Hensa.
Namun, pemerintah pun harus memberikan manfaat lain jika meminta bantuan kepada masyarakat. Salah satu yang ia soroti adalah perbaikan penegakan hukum di Indonesia agar semakin baik dan adil kepada rakyat.
"Jadi ngomong aja, jangan malu minta tolong rakyat, tapi kalau ditolongin, tolong juga penegakan hukum dibenahi, jangan ada lagi kasus semisal korupsi Rp 300 triliun hanya dihukum 6,5 tahun dan sebagainya," kata Hensa.
Hensa berharap program makan bergizi gratis ini memang benar-benar program yang dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk itu pemerintah juga wajib untuk mengevaluasi secara berkala keberhasilan program ini.
"Saya merasa pemerintah juga penting untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala agar program ini benar-benar bisa terus memberikan manfaat yang diharapkan," ujar dia.
Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia, Hasan Nasbi, mengatakan evaluasi pelaksanaan makan bergizi gratis akan dievaluasi oleh Badan Gizi Nasional (BGN). BGN adalah badan yang bertanggung jawab memimpin program ini.
Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga akan melakukan inspeksi mendadak atau sidak pelaksanaan makan bergizi gratis. Hasan mengatakan belum ada jadwal atau titik mana yang akan dikunjungi. Namun, kata dia, Prabowo berpesan akan mengunjungi titik makan bergizi gratis secara mendadak.
“Jadi enggak pakai woro-woro biar melihat ini lebih natural kan gitu,” kata Hasan Nasbi saat dihubungi, 6 Januari 2025.
Program makan bergizi gratis digelar serentak kemarin di 26 provinsi di Indonesia dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Daerah Khusus Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.
Badan Gizi Nasional merilis 190 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan menjadi dapur umum. SPPG tersebar di 26 provinsi di Indonesia. Adapun, Jawa Barat menjjadi provinsi dengan jumlah titik lokasi SPPG terbanyak dengan total 57 titik lokasi SPPG yang dioperasikan. Dapur itu bekerja sama dengan satuan koperasi, yayasan, hingga perusahaan perseroan terbatas.
SPPG bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan. Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG dengan ketat.
Program makan bergizi gratis adalah program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Anggaran program ink mencapai Rp 71 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Makan bergizi gratis menyasar sekitar 19,47 juta anak, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya.
Foto 
