Imbas Pemotongan Anggaran Kementerian, Program Terhambat hingga Keluhan Pegawai

Salah satu yang terdampak pemotongan anggaran secara signifikan adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Lembaga ini memastikan tak akan ada alokasi anggaran untuk dukungan riset bagi program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto tahun ini.

Dalam inpres tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 itu, anggaran BRIN kena potong sebesar Rp 2 miliar atau sebesar 35,52 persen dari pagunya yang sebesar Rp 5,8 mililar.

Mengadaptasi pemangkasan itu, BRIN antara lain mengurangi kajian dan analisis tahun ini hingga sebesar 51,5 persen. Di antara usulan efisiensi lain buntut pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat itu, BRIN juga memastikan absen melaksanakan survei nasional tahun ini. Tidak ada langganan data citra satelit. Tidak ada alokasi pembelian peralatan dan bahan serta pemeliharaan laboratorium. Termasuk tidak ada belanja untuk pembinaan Badan Riset dan Inovasi Daerah.

Pegawai terpaksa kerja nomaden

Selain itu,  pemotongan anggaran membuat Kementerian Perindustrian menerapkan sistem kerja fleksibel atau flexible working arrangement untuk mengakali anggaran yang terbatas. Kementerian Perindustrian mendapat pemangkasan anggaran sebesar 44,38 persen atau mencapai Rp 1,1 triliun. Padahal pagu anggaran total mereka pada 2025 hanya Rp 2,5 triliun.

Salah satu pegawai Kementerian Perindustrian, Alyssa, bukan nama sebenarnya, mengatakan ritme kerja ini mulai diterapkan awal Februari 2025. Ia pun terpaksa mencari kafe di sekitar kantornya di Kuningan, Jakarta Selatan, untuk bisa bekerja. “Kerja jadi nggak kondusif,” kata Alyssa ketika dihubungi Tempo pada Sabtu, 9 Februari 2025.

Fasilitas pegawai kementerian dibatasi

Dampak pemangkasan juga disampaikan oleh salah satu pegawai di unit pelaksana teknis di Kementerian Pariwisata, Jenna, bukan nama sebenarnya. Sejak pemerintah mengumumkan efisiensi anggaran di berbagai kementerian/lembaga, penggunaan pendingin ruangan atau air conditioner (AC) mendadak dikurangi.

“Kalau cuaca panas banget baru AC dinyalakan di beberapa tempat saja,” kata Jenna kepada Tempo.

Alokasi anggaran untuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2025 sekitar Rp1,7 triliun. Alokasi anggaran itu dibagi untuk dua kementerian. Kementerian Pariwisata mendapat bagian sekitar Rp1,4 triliun dan Kementerian Ekonomi Kreatif mendapat jatah sekitar Rp 279 miliar.

Kementerian UMKM pinjam fasilitas kementerian lain

Selain itu, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan pemangkasan anggaran membuat kementeriannya perlu meminjam fasilitas dari kementerian lain. Awalnya pagu anggaran untuk Kementerian UMKM sebesar Rp463,86 miliar, setelah efisiensi yang diberlakukan dananya tinggal Rp283,099 miliar.  

Maman berujar beberapa hari lalu melakukan rapat dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) guna membuat perjanjian kerja sama. Salah satu kesepakatan yang dihasilkan adalah skema baru penggunaan fasilitas milik Kemnaker. Maman berujar UMKM yang dibina pihaknya akan numpang di tempat Kemnaker saat situasi tertentu. 

"Balai-balai latihan kerjanya Kemnaker bisa dimanfaatkan oleh seluruh pengusaha-pengusaha UMKM yang ada di Indonesia apabila kami ingin menyelenggarakan program pelatihan," ujar politikus Partai Golongan Karya (Golkar) ini.

Defara Dhanya, Daniel A Fajri, dan Dian Rahma Fika berkontribusi dalam artikel ini.

Pilihan editor: Prabowo Singgung Pemodal Besar Kuasai Media dalam Ucapan Hari Pers Nasional