Bagaimana Kabinet Prabowo Menampung Jatah Menteri Koalisi Partai

Koalisi partai tersebut adalah Partai Gerinda, Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, dan lima partai non-Dewan Perwakilan Rakyat, yakni Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, Partai Garuda, dan Partai Prima. “Belum lagi partai lain yang akan diajak masuk dan relawan,” kata pengurus partai besutan Prabowo tersebut.

Narasumber lain di kubu Prabowo-Gibran menyebutkan pembentukan klub presiden karena Prabowo menjadi bimbang setelah Golkar menginginkan jatah kursi menteri lebih dari lima. Di hadapan pengurus pusat dan provinsi Partai Golkar dalam acara di Bali pada akhir Maret 2024, Airlangga Hartarto menyebutkan partainya berkontribusi besar memenangkan pasangan calon Prabowo-Gibran. Ketua Umun Partai Golkar itu optimistis bisa mendapat jatah kursi menteri lebih dari lima di kabinet Prabowo.

Hal itu disebut-sebut membuat gejolak di antara para anggota partai koalisi. Sebab, partai lain juga mengklaim berkontribusi besar memenangkan pasangan calon nomor urut 2 itu dalam kontestasi pilpres di masing-masing konstituennya. “Termasuk juga soal pembagian dengan partai di luar koalisi. Prabowo memerlukan masukan agar tak memicu gejolak di lingkup internal,” ujar narasumber ini.

Pembahasan komposisi kabinet masih terus dilakukan. Pengurus Partai Gerindra lainnya bercerita bahwa Prabowo dengan dibantu tim asistensi, yang dua orang di antaranya adalah Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, terus mengkaji guna merumuskan komposisi kabinet pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan koalisi. Salah satunya dengan merencanakan penambahan lembaga atau melebur kementerian dari sebelumnya berjumlah 34 menjadi 41 badan atau lembaga.

Pengurus ini mengatakan, setelah menerima Partai NasDem di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara pada pekan lalu, 25 April 2024, misalnya, Prabowo berdiskusi dengan Dasco dan Muzani ihwal spesifik komposisi kabinet. Mereka disebut-sebut membahas komposisi kabinet nantinya, apakah didominasi oleh kalangan profesional atau kalangan kader partai pendukung. “Yang jelas, ada beberapa pos yang tidak akan diserahkan kepada kader partai,” ucap pengurus ini. "Komposisi kabinet akan dibuat 50 : 50. Posisi strategis seperti Kejaksaan Agung dan Kapolri akan diberikan kepada profesional."

Adapun Sufmi Dasco Ahmad belum menjawab pesan konfirmasi yang dikirim Tempo melalui aplikasi perpesanan WhatsApp di nomor teleponnya. Meski begitu, pada 25 April lalu, Dasco membantah jika dikatakan adanya rencana penambahan lembaga/kementerian di kabinet Prabowo-Gibran. “Tidak ada pembahasan soal itu,” ujarnya di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta.

Begitu pun Ahmad Muzani belum menjawab pesan upaya konfirmasi yang dikirim Tempo melalui aplikasi WhatsApp di nomor teleponnya. Namun, serupa dengan Dasco, di kediaman Prabowo pada 25 April lalu, Muzani mengatakan Prabowo belum melakukan pembahasan apa pun ihwal komposisi kabinet.

Viva Yoga Mauladi mengatakan Prabowo-Gibran pada prinsipnya akan membentuk kabinet pemerintahan yang berkomposisikan para ahli, sehingga pemerintahan Prabowo-Gibran tidak terpaku dari kalangan politikus saja. “Sumber dari nonpartai juga akan dilibatkan, dengan syarat profesional di bidangnya,” kata Viva.

Ihwal komposisi kabinet secara proporsional, apakah akan diisi politikus atau kalangan ahli, Viva mengatakan, PAN sebagai anggota Koalisi Indonesia Maju menerima dan menghormati segala keputusan Prabowo dalam menentukan komposisi kabinet pemerintahan. “Itu hak prerogatif presiden terpilih. Kami akan patuh dan menjalankan,” ujar Viva.

Salah seorang pendiri Partai Gerindra, Rahmat Sorialam Harahap, hakulyakin Prabowo akan merumuskan kabinet pemerintahan secara terstruktur dan terarah. Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) itu, kata dia, tentu akan menempatkan para kalangan profesional nonpartai untuk mengisi sejumlah pos strategis. “Posisi Kejaksaan Agung diyakini diberikan kepada profesional, bukan politikus,” ujar Rahmat.

Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto saat apel peringatan HUT ke-72 Kopassus di Mako Kopassus, Cijantung, Jakarta, 30 April 2024. ANTARA/Asprilla Dwi Adha

Dalam kesempatan terpisah, wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka tak menampik keinginan Prabowo yang hendak melibatkan sejumlah pihak, termasuk presiden terdahulu, dalam menyusun kabinet. “Senior-senior, tokoh, ketua partai, semuanya akan kami mintai masukan. Tidak terkecuali Ibu Megawati,” ujar Gibran di Solo, Jawa Tengah, kemarin. Meski begitu, Wali Kota Surakarta itu mengatakan Prabowo belum melakukan komunikasi ihwal masukan pembentukan kabinet, khususnya dengan Megawati Soekarnoputri.

Gibran menolak untuk menjelaskan tim asistensi dalam perumusan kabinet. Dia meminta hal tersebut ditanyakan lain waktu. Dia hanya menyebutkan transisi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin ke Prabowo-Gibran saat ini tengah berproses.

Apalagi ayah Gibran, Presiden Jokowi, telah memberi pesan agar kabinet Prabowo-Gibran dapat segera bekerja setelah dilantik menjadi presiden-wakil presiden pada Oktober mendatang. “Intinya, di sini kami sudah menyepakati untuk meminimalkan learning process dan proses adaptasi,” ujar Gibran.

Kabinet Ahli untuk Amankan Posisi

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, mengatakan bukan menjadi hal yang pelik apabila kabinet Prabowo-Gibran menjadi kabinet yang membutuhkan banyak posisi. Menurut dia, dengan banyaknya partai politik yang bergabung dengan koalisi, suka atau tidak menjadikan kabinet Prabowo-Gibran sebagai kabinet yang gemuk. “Namun, pada periode pertama pemerintahan, kabinet cenderung diisi oleh kalangan profesional nonpartai,” kata Agung.

Komposisi yang didominasi oleh kalangan profesional nonpartai, kata Agung, telah dilakukan dua presiden sebelumnya, yaitu pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokowi. Tujuannya adalah membuat citra pemerintahan yang baru dipandang positif oleh publik. “Jika langsung didominasi kalangan non-profesional, kinerja kabinet tidak maksimal dan akan gaduh,” ujarnya.

Peneliti senior Populi Center, Usep Saepul Ahyar, mengatakan, seperti langkah yang dilakukan dua pemerintahan sebelumnya, amat besar kemungkinan Prabowo mengikuti jejak langkah tersebut. Apalagi, secara posisi, Prabowo memiliki kedekatan yang intens dengan Presiden Jokowi dan Presiden SBY setelah masing-masing putra sulung mereka, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Agus Harimurti Yudhoyono, masuk ke koalisi Prabowo. “Jadi, rasanya kabinet awal Prabowo-Gibran akan didominasi kalangan profesional di pos strategis, sementara kader partai mengisi pos lain,” ujar Usep, kemarin.