Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali menanggapi suara relawan yang menghendaki dia kembali maju menjadi calon presiden pada Pilpres 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Hal itu terungkap saat Jokowi berbicara di depan para relawan dalam acara Musyawarah Rakyat atau Musra Relawan Jokowi yang digelar di GOR Arcamanik, Bandung, Jawa Barat kemarin.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Acara itu membahas siapa calon presiden pilihan para relawan di Pilpres 2024. Jokowi pun mengungkapkan agar mereka tak salah pilih dan berhati hati saat memilih. "Saya ulangi lagi. Ulah lepat. Jangan keliru, salah salah menentukan sikap," kata dia.
Jokowi kemudian meneruskan, bahwa ada lagi yang bertanya kepada dia, "siapa pak?"
Saat itu muncul suara "Jokowi, Jokowi"
"Ya nanti ini forumnya Musra ini ditanya, siapa. Jokowi, Jokowi. Konstitusi tidak memperbolehkan ya. Sudah jelas itu. Ya sekali lagi saya akan selalu taat pada konstitusi dan kehendak rakyat, Saya ulangi. Saya akan taat konstitusi dan kehendak rakyat," tegas Presiden.
Mendengar hal itu massa pun kembali meneriakkan nama "Jokowi" sambil bertepuk tangan.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi kemudian mengungkapkan keheranannya terhadap kelompok yang langsung memprotes wacana jabatan presiden tiga periode. Menurut Jokowi, hal tersebut masih dalam tataran wacana saja.
"Karena negara ini negara demokrasi, jangan sampai ada yang baru ngomong tiga periode saja sudah ramai. Itu kan tataran wacana, kan boleh saja orang meyatakan pendapat," ujar Jokowi.
Jokowi menyebut jabatan Presiden 3 periode untuk dirinya masih di tataran wacana. Sehingga, ia mengingatkan kepada pihak yang protes untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi dengan cara yang baik dan tidak anarkis.
"Wong ada yang ngomong ganti Presiden kan juga boleh. Ya ndak? Jokowi mundur kan juga boleh," kata Jokowi.
Wacana jabatan tiga periode ini sebelumnya muncul di awal tahun 2022. Hal itu pertama kali disuarakan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia mengklaim ide melanggar konstitusi tersebut merupakan aspirasi masyarakat.
Belum selesai dengan pernyataan Airlangga, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan juga mengeluarkan pernyataan serupa. Ia mengklaim menurut big data yang dimilikinya, ada 110 juta warganet yang meminta Jokowi menjabat tiga periode.
Foto 
