Jenderal Polisi Penunggang Banteng

AKHIRNYA Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengumumkan jagoan partainya untuk bertarung dalam pemilihan Gubernur Maluku, yakni Murad Ismail, pada Ahad dua pekan lalu. Murad masih duduk sebagai Kepala Korps Brigade Mobil Kepolisian Republik Indonesia berpangkat inspektur jenderal.

Murad dipasangkan dengan Barnabas Orno, Bupati Maluku Barat Daya. "Mereka saya usung untuk meraih perhatian dan suara dari rakyat," kata Megawati di kantor pusat PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.

Setelah memuji Murad sebagai orang tegas dan punya prinsip serta paham hukum, Mega berseloroh bahwa polisi berusia 56 tahun itu sedang mencari kerja karena akan pensiun pada akhir 2018. Mega berharap, jika kelak terpilih, Murad bisa memerangi penangkapan ikan ilegal di perairan Maluku. Selain sebagai putra daerah, Murad pernah menjadi Kepala Kepolisian Daerah Maluku pada 2013-2015.

Ihwal statusnya yang masih aktif di kepolisian saat pemilihan pada Juni 2018, Murad berjanji mundur begitu mendaftar menjadi calon gubernur pada 8-10 Januari mendatang. Undang-Undang Kepolisian melarang polisi terlibat aktif dalam politik. "Saya akan mengajukan surat pengunduran diri," ujar Murad.

Selain Maluku, pemilihan gubernur dan bupati tahun ini digelar serentak di 16 provinsi dan 154 kabupaten/kota. Megawati juga mengumumkan calon gubernur partainya di Riau, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Timur.

Jalan Murad mendapat restu Megawati tak terlalu mudah. Seorang politikus PDIP bercerita, Murad bersaing dengan Komarudin Watubun, Ketua PDIP Bidang Kehormatan Partai. Sedangkan untuk calon wakil gubernur, muncul empat nama. Selain Barnabas Orno, ada Said Assagaff (Gubernur Maluku), Tagip Soulisa (Bupati Buru Selatan), dan Herman Koedoboen.

Komarudin diandalkan karena lahir di Maluku dan keluarga besarnya tinggal di sana. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ini pun memiliki nilai tambah sebagai pengurus pusat PDIP. Dalam rapat-rapat partai, dua nama itu bersaing ketat dalam soal dukungan dari anggota partai. Sempat mendaftar sebagai calon gubernur, Komarudin akhirnya mundur. Ia memilih tetap menjadi anggota DPR. Meski lahir dan besar di Maluku, Komarudin terpilih sebagai anggota DPR dari Papua.

Menurut Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Eriko Sotarduga, nama Murad terus menguat di lingkup internal partai. Ia pun mengikuti semua tahapan seleksi partai, seperti ujian psikologi, wawancara, dan penilaian, sebelum diusung rapat pleno. "Tapi keputusan akhir tetap berada di tangan Ibu Megawati," ujarnya.

MENGUSUNG jenderal polisi sebagai calon gubernur adalah keinginan Megawati sejak dulu. Menurut politikus PDIP, Mega menyampaikan keinginannya selama beberapa bulan terakhir dalam pembicaraan bersama elite partai. Alasannya sederhana: para polisi menguasai masalah di daerahnya karena tugas.

Sesungguhnya ini bukan cara baru PDIP. Partai ini lebih senang mengusung polisi atau jenderal tentara menjadi kepala daerah. Ketika wewenang pemilihan masih di tangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PDIP menjagokan Sutiyoso-waktu itu Panglima Komando Daerah Militer Jakarta-sebagai Gubernur Jakarta pada 1997.

Partai tersebut juga mengusung Mardiyanto sebagai Gubernur Jawa Tengah pada 1998 ketika dia menjabat Panglima Komando Daerah Militer IV Diponegoro. Ada juga Bibit Waluyo, yang dijagokan menjadi Gubernur Jawa Tengah pada 2008. Sebelum menjabat gubernur, Bibit adalah Panglima Komando Cadangan Strategis Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.

Selain mencalonkan Murad, PDIP membidik Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Inspektur Jenderal Paulus Waterpauw bertarung dalam pemilihan Gubernur Papua. Lalu ada Kepala Polda Kalimantan Timur Inspektur Jenderal Safaruddin, Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Inspektur Jenderal Anton Charliyan untuk pemilihan Gubernur Jawa Barat, serta Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Budi Waseso, yang ada kemungkinan akan dipasangkan dengan Ganjar Pranowo di Jawa Tengah.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Mega tidak pernah mendesain perhatian khusus kepada para jenderal polisi. Ia mengatakan partainya membuka pendaftaran secara terbuka dan diumumkan ke masyarakat melalui media. Sebelum rapat pleno, para elite PDIP berkonsultasi dengan jenderal-jenderal yang sudah pensiun. Untuk tentara, mereka mengontak seorang purnawirawan jenderal bintang empat.

Menurut Hasto, partainya mendapat nama-nama jenderal polisi itu setelah mereka mendaftar sendiri. Data juga dipasok Himpunan Psikologi Indonesia Cabang DKI, yang memang bekerja sama dengan PDIP menjaring para kandidat itu. "Dari proses tersebut, kami memiliki banyak data," ucapnya.

Anton Charliyan mengaku dikontak elite PDIP karena namanya terjaring sebagai kandidat kepala daerah. "Katanya banyak kader PDIP di Jawa Barat yang berpotensi maju, tapi salah satu figur yang ikut dipertimbangkan adalah saya," ujar Anton, Jumat pekan lalu.

Percaya diri dengan tawaran itu, Anton mendaftar secara resmi sebagai kandidat calon gubernur ke PDIP. Ia mengikuti semua tahapan seleksi pendaftaran. Walau mendaftar sebagai calon gubernur, Anton menyerahkan keputusan akhir ke Megawati soal posisinya sebagai gubernur atau calon wakil gubernur.

Pucuk dicita ulam tiba. Partai Golkar yang kembali ke nol setelah kisruh kepemimpinan di partai itu akibat Setya Novanto masuk penjara, punya calon Dedi Mulyadi. Dedi adalah Bupati Purwakarta dan Ketua Golkar Jawa Barat. Golkar menawarkan Dedi sebagai calon gubernur dengan Anton Charliyan sebagai calon wakilnya. "Memang ada usul itu, tapi kami belum memutuskannya," ucap Eriko.

Di kalangan internal PDIP, menurut Eriko, selain Anton, ada tiga nama lain yang menguat untuk diusung sebagai calon gubernur atau wakil gubernur, yaitu Puti Pramathana Puspa Seruni Paundrianagari Guntur Soekarno Putri alias Puti dan Sutrisno, Bupati Majalengka. Keduanya kader PDIP. Di Jawa Barat, hanya PDIP yang punya tiket mengusung calon sendiri tanpa harus berkoalisi dengan partai lain.

Di Papua, Paulus Waterpauw sempat bulat maju sebagai calon gubernur dari PDIP. Belakangan, Paulus memutuskan mundur dari rencana pencalonan di pilkada Papua. "Saya memilih tetap sebagai prajurit Bhayangkara," ujar alumnus Akademi Kepolisian angkatan 1987 ini.

Untuk Kalimantan Timur, PDIP punya Safaruddin. Ia pun sudah mendaftar menjadi calon gubernur. Namun ia belum bisa dimintai konfirmasi apakah niatnya itu masih bulat hingga pekan lalu. Sedangkan Budi Waseso mengaku masih pikir-pikir untuk bertarung di pilkada, meski posternya sudah terpampang di sejumlah kota di Jawa Tengah. "Jika dibutuhkan, saya siap," ucapnya.

Sebelum di Jawa Tengah, nama Budi Waseso digadang-gadang bakal bertarung di Sumatera Utara. Kabarnya Budi menolak karena ingin maju di Jawa Tengah, tanah kelahirannya. Di Sumatera Utara, PDIP akan mengusung Djarot Saiful Hidayat, mantan Gubernur Jakarta. Menurut seorang politikus, penolakan Budi membuat peluangnya agak tertutup. "Ibu Mega tidak suka kepada yang tidak loyal," kata legislator ini. Budi Waseso membantah kabar bahwa dia pernah mendaftar ke PDIP sebagai calon Wakil Gubernur Jawa Tengah.

Paulus dan Budi Waseso agaknya tak lagi diminati elite-elite PDIP. Menurut Hasto, tinggal Safaruddin dan Anton Charliyan yang menunggu keputusan Megawati untuk diusung. Hasto mengatakan partainya akan memastikan mengusung keduanya setelah mencermati perkembangan politik terbaru. "Kami masih mencermati dinamika politik nasional yang ada," tuturnya.

Khusus di Jawa Barat, PDIP sudah menjalin rencana koalisi dengan Golkar yang menjagokan Dedi Mulyadi sebagai calon gubernur. Tapi rencana ini terancam buyar setelah Dedi bersua dengan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, pekan lalu.

Deddy adalah calon gubernur Partai Demokrat. Deddy ditinggalkan Ahmad Saikhu dari Partai Keadilan Sejahtera, yang memilih berkoalisi dengan Gerindra dan Partai Amanat Nasional, yang mengajukan Mayor Jenderal Sudrajat sebagai calon gubernur. Golkar dan Demokrat ada kemungkinan mengusung Deddy-Dedi.

Deddy Mizwar cukup populer sebagai calon gubernur menurut beberapa survei politik. Elektabilitasnya di bawah Ridwan Kamil, Wali Kota Bandung, yang sudah dicalonkan Partai NasDem. Menurut Dedi Mulyadi, rencana-rencana itu masih cair karena tiap partai masih menunggu manuver politik lawan.

Sementara Gerindra-PKS akan mengulang sukses koalisi di Jakarta untuk ditularkan ke provinsi lain, begitu juga Golkar dan PDIP. Kedua partai itu berminat menjalin koalisi dalam pilkada di tiga Jawa. Ketua Pemenangan Pemilu Golkar Nusron Wahid menyebut Jenderal Budi Waseso yang akan mereka jagokan untuk berpasangan dengan Ganjar Pranowo di Jawa Tengah.

Di luar Jawa, PDIP akan berkoalisi dengan partai yang sevisi saja. Menurut Eriko Sotarduga, PDIP sudah pasti mengusung Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang dan Inspektur Jenderal Safaruddin untuk pemilihan gubernur. Eriko mengatakan partainya akan mengumumkan pasangan calon yang diusung di dua provinsi tersebut pada awal pekan ini.

Rusman Paraqbueq, Sahat Simatupang (medan), Sapri Maulana (samarinda), Dewi Nurita (jakarta)

Polisi ngebet Jadi Politisi

BEBERAPA jenderal polisi yang masih aktif mengikuti seleksi sebagai calon gubernur dan wakil gubernur dalam pemilihan kepala daerah 2018. Ada yang sudah memperoleh tiket pencalonan, ada pula yang masih menunggu rekomendasi partai. Semua merapat ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Mereka tak mundur dari kepolisian ketika mendaftar. PDIP juga antusias menggadang mereka untuk menjadi calon. Kegagalan partai mencetak calon kepala daerah.

Inspektur Jenderal Anton Charliyan

Tempat dan tanggal lahir: Tasikmalaya, Jawa Barat, 29 November 1960
- Mendaftar sebagai calon Gubernur Jawa Barat dari PDI Perjuangan.
- PDIP bisa mengusung calon sendiri di Jawa Barat.

Jabatan:
- Wakil Kepala Lembaga dan Pelatihan Kepolisian RI
- Dewan Karamaan Majelis Adat Sunda Daerah Jawa Barat

Pendidikan: Akademi Kepolisian 1984

Karier:
- Kepala Divisi Humas Polri (2015)
- Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (2016)
- Kepala Polda Jawa Barat (Desember 2016-Agustus 2017)

Kasus menonjol:
- Front Pembela Islam menuding Anton membiarkan mereka bentrok dengan organisasi kemasyarakatan Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia Bandung.
- Menerapkan kuota 51 persen untuk putra daerah saat penerimaan taruna Akademi Kepolisian.

Inspektur Jenderal Safaruddin

Tempat dan tanggal lahir: Sengkang, Sulawesi Selatan, 10 Februari 1960

- Mendaftar sebagai calon Gubernur Jawa Barat dari PDI Perjuangan.
- Diproyeksikan sebagai calon wakil gubernur berpasangan dengan Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang.
- Jumlah kursi PDI Perjuangan 10 dari 55 kursi.
- Syarat mengusung calon: 11 kursi.

Jabatan: Kepala Polda Kalimantan Timur sejak 2015
Pendidikan: Akademi Kepolisian 1984
Karier: Wakil Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri (Januari-September 2015)

Kasus menonjol:
- Pernah ikut melobi anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat agar memilih Basaria Panjaitan sebagai pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Mengungkap pungutan liar di Terminal Peti Kemas Palaran, Samarinda. Di pengadilan, terdakwa divonis bebas oleh majelis hakim.

Inspektur Jenderal Murad Ismail

Tempat dan tanggal lahir: Ambon, 11 September 1961

- Calon Gubernur Maluku bersama Barnabas Orno dari koalisi PDI Perjuangan dan tujuh partai lain.
- PDI Perjuangan memiliki 7 kursi DPRD dari 45 kursi.
- Syarat mengusung sebanyak 9 kursi.

Jabatan: Kepala Korps Brigade Mobil
Pendidikan: Akademi Kepolisian 1985
Karier: Kepala Polda Maluku (2013)

Kasus menonjol:
- Anak Murad, Muhammad Adam, terlibat dalam pembunuhan taruna Akademi Kepolisian pada Juni 2017.
- Korps Brimob dituduh mengimpor ribuan senjata tajam oleh bekas Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Hingga sekarang tak jelas ujung perkara ini.

Inspektur Jenderal Paulus Waterpauw

Tempat dan tanggal lahir: Fakfak, Papua, 25 Oktober 1963

- Sempat menyatakan berminat menjadi calon Gubernur Papua meski belakangan mengundurkan diri. "Saya sudah menyatakan tak akan maju di pilkada Papua," kata Paulus.
- PDIP memiliki 7 dari 55 kursi DPRD Papua.
- Syarat mengusung adalah 14 kursi DPRD.

Jabatan: Kepala Polda Sumatera Utara
Pendidikan: Akademi Kepolisian 1987

Karier:
- Kepala Polda Papua Barat (2014)
- Kepala Polda Papua (2015)
- Wakil Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri (2017)

Kasus menonjol:
- Pernah bertemu dengan Gubernur Papua Lukas Enembe bersama Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian dan Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal Budi Gunawan. Diduga pertemuan membicarakan soal calon kepala daerah.
- Pernah memecat 17 personel polisi di Sumatera Utara karena terlibat beragam kasus.