Gonjang-Ganjing Jiwasraya

Non-Koalisi (Total: 148)

 

ANGKET 

MENJADI hak DPR untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang dianggap menyimpang, hak angket mulai digulirkan untuk kasus Jiwasraya. Sejak zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono hingga Joko Widodo, sejumlah rekomendasi panitia angket tidak terlihat hasilnya.

 

Syarat:

- Diajukan minimal 25 anggota DPR dan lebih dari satu fraksi
- Pengusulan menyertakan dokumen berisi materi kebijakan atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki serta alasan penyelidikan
- Disetujui lebih dari separuh anggota DPR yang menghadiri rapat paripurna yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPR

 

Tiga Panitia Kerja untuk Jiwasraya

1. Komisi Hukum
Membahas kasus hukum Jiwasraya di Kejaksaan Agung.

2. Komisi Keuangan
Membahas kasus Jiwasraya dan industri keuangan secara menyeluruh

3. Komisi BUMN
Membahas penyehatan Jiwasraya dan pengem­balian uang nasabah

 

---

 

HAK ANGKET DI DUA ZAMAN