Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Wacana Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi mendirikan Partai Super Terbuka atau Tbk membuat partai yang dulunya merayu Jokowi untuk bergabung tampaknya asan tak asan. Rencana Jokowi itu mencuat pada Februari lalu saat wawancara dengan Najwa Shihab dan kembali diutarakan akhir-akhir ini.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“(Partai Super Tbk) Partai yang terbuka, yang super terbuka yang nanti pemilihan ketuanya juga dilakukan secara terbuka oleh seluruh anggotanya, dan itu betul partai milik bersama,” kata Jokowi pada Rabu, 3 Maret 2025 lalu, saat dijumpai awak media di kediamannya di Solo, Jawa Tengah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Adalah Partai Golkar melalui Wakil Ketua Umum-nya, Adies Kadir, mengatakan rencana Jokowi bikin partai baru merupakan hal yang sah-sah saja. Namun, menurut dia, harus sesuai dengan perundang-undangan dan perlu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mendirikan partai. Termasuk, ujarnya, ihwal model partai terbuka tersebut.
“Silakan saja. Ini baik, tapi harus sesuai dengan peraturan undang-undang, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mendirikan partai. Termasuk, soal model partai mau terbuka, tertutup. Mereka pendirinya mau seperti apa arah partainya,” kata Adies di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis, 6 Maret 2025. .
Jokowi memang sempat digadang-gadang bakal merapat ke Partai Golkar sebelum muncul wacana membikin partai sendiri. Rayuan bergabung itu datang dari Sekretaris Jenderal Golkar, Muhammad Sarmuji kala Jokowi disebut bukan lagi kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kendati masih memegang Kartu Tanda Anggota (KTA).
“Bahwa kemudian Pak Jokowi setelah menimbang lalu merenung kemudian menentukan pilihan ke Golkar misalkan, tentu Golkar akan menerima dengan tangan terbuka, “ kata Sarmuji di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 5 Desember 2024.
Bahkan, kala itu Jokowi juga telah didaulat sebagai anggota Golkar tanpa KTA. Sekretaris Bidang Organisasi Partai Golkar, Derek Loupatty, mengatakan Jokowi sudah menjadi anggota kehormatan. Derek menjelaskan, partainya memberikan status anggota kehormatan kepada para negarawan, seperti presiden, wakil presiden, dan mantan presiden.
“Mereka-mereka yang dianggap berjasa bagi negara. Kalau mereka negarawan, tidak perlu ada KTA,” kata Derek di Kantor DPP Partai Golkar Jakarta Barat, Kamis, 5 Desember 2024.
Menurut Derek, Partai Golkar menganggap Jokowi sebagai negarawan karena partainya mendukung mantan Gubernur Jakarta itu selama dua periode menjadi presiden. Tak hanya Jokowi, putra sulungnya—Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka—juga didapuk anggota kehormatan Partai Golkar.
“Mas Gibran juga kan (di Pilpres 2024) dicalonkan oleh Partai Golkar berpasangan dengan Pak Prabowo,” kata dia.
Selain Golkar, Partai Amanat Nasional atau PAN juga pernah merayu Jokowi untuk bergabung kala PDIP menyebut eks Wali Kota Solo itu bukan lagi kader. Kendati PDIP kala itu belum resmi mengumumkan pemecatan, partai pimpinan Zulkifli Hasan atau Zulhas ini siap menggelar “karpet biru” untuk Jokowi jika mau bergabung.
“Pokoknya gini, pak Jokowi 1.000 persen kalau mau masuk PAN diterima. Welcome, ada karpet biru buat bapak Jokowi, silahkan,” ujar Sekjen PAN Eko Indro Purnomo (Eko Patrio) memberikan tanggapan kepada awak media soal kabar Jokowi dipecat PDIP, Kamis, 5 Desember.
Presiden Prabowo Subianto, yang belakangan karib dan erat dengan Jokowi, juga mengakui partainya, Partai Gerindra, terbuka untuk mantan kepala negara itu agar bergabung. Hal itu diutarakan langsung oleh Prabowo usai menerima kunjungan Jokowi du kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan pada Jumat, 6 Desember 2024.
“Oh kalau Gerindra terbuka, tapi kami tentunya tidak bisa maksa beliau masuk,” kata Prabowo.
Desus Jokowi bukan lagi kader PDIP kemudian diperjelas oleh partainya Megawati Soekarnoputri itu saat pengumuman resmi pada Senin, 16 Desember 2024. Partai banteng resmi memecat kader yang pernah diantar jadi presiden di Pilpres 2014 dan 2024 tersebut lewat Surat Keputusan (SK) bernomor 1649/KPTS/ DPP/XII/ 2024.
“Terhitung setelah dikeluarkannya surat pemecatan ini, maka DPP PDI Perjuangan tidak ada hubungan dan tidak bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukan oleh saudara Joko Widodo,” kata Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun.
Menanggapi pemecatan Jokowi dari PDIP, Partai Nasional Demokrasi atau NasDem juga mencari kesempatan untuk merayu Jokowi bergabung. Walau dalam Pilpres 2024 Jokowi dan Surya Paloh, Ketua Umum NasDem, tak sejalan, NasDem tetaplah partai pendukung dua periode pemerintaham Jokowi.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem Teuku Taufiqulhadi mengatakan pintu bergabung terbuka kepada Jokowi, mengingat statusnya sebagai mantan orang nomor satu di Indonesia itu. Bahkan, pihaknya menyatakan partainya juga membuka peluang bagi Jokowi untuk menduduki jabatan atau posisi strategis.
“Saya pikir, dalam konteks NasDem, selalu welcome. Apa pun bisa terjadi karena NasDem sebuah partai politik,” kata Taufiq melalui WhatsApp pada Selasa, 17 Desember 2024.
Sebelumnya, Jokowi mengungkapkan ide ingin membuat partai politik super tbk saat wawancara dengan Najwa Shihab. Awalnya Najwa bertanya mengenai peluang Jokowi bergabung dengan partai politik lagi setelah pisah jalan dengan PDIP. Jokowi mengaku belum kepikiran, meskipun beberapa partai dikabarkan tertarik mengajaknya bergabung.
Kemudian Jokowi menyinggung konsep partai politik baru. Saat ditanya lebih lanjut maksud partai perseorangan, ayahanda dari Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka itu menyebut bahwa gagasan itu masih perlu dimatangkan. “Keinginan kita ada sebuah partai politik yang super Tbk. Artinya dimiliki oleh seluruh anggota,” kata Jokowi dikutip dari video di kanal Youtube Najwa Shihab yang tayang 11 Februari 2025.
Novali Panji Nugroho, Alfitria Nefi P, Daniel A. Fajri, Eka Yudha Saputra, Anastasya Lavenia Y, dan Septia Ryanthie berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Foto 
