Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
PEMERINTAH berencana membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia karena organisasi itu dianggap meresahkan dan ideologinya bertentangan dengan Pancasila-juga bercita-cita mendirikan Khilafah Islamiyah, pemerintahan internasional yang berasaskan hukum Islam.
Mendapat tuduhan seperti itu, Ismail Yusanto menyodorkan akta notaris dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2014 tentang legalitas organisasi yang berdiri pada 1983 itu. "Ini anggaran dasar dan rumah tangga kami," kata Sekretaris Umum HTI itu kepada Anton Aprianto, Anton Septian, dan Syailendra Persada dari Tempo pada Rabu pekan lalu. "Lihat, ada Pancasilanya."
Ismail, 48 tahun, terbuka menanggapi tuduhan pemerintah itu. Ia mulai hati-hati ketika ditanyai soal struktur HTI dan orang-orangnya. "Di HTI, semua ketua. Saya juga ketua," ujar lulusan Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada tahun 1988 itu di markas HTI di perkantoran Crown Palace, Tebet, Jakarta Selatan.
Betulkah HTI menolak Negara Kesatuan Republik Indonesia?
NKRI bukan negara Islam.
HTI ingin mengubah NKRI?
Kalau bukan Islam, akan diubah menjadi Islam. Itu ajaran HTI. Kami punya cita-cita mewujudkan pemerintahan Islam. Seperti kaum LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) yang mengangankan Indonesia melegalkan mereka.
Jadi HTI ingin mendirikan negara Islam?
Khilafah itu artinya negara Islam. Repotnya, ada stigma buruk pada terminologi negara Islam. Kami memilih menggunakan khilafah. Padahal sama. Kalau boleh ada negara kapitalis dan sosialis, kenapa tidak boleh ada negara Islam?
HTI juga ingin mengubah Pancasila sebagai dasar NKRI?
Khilafah ini gagasan, ide, tentang bagaimana syariat Islam tegak. Tugas HTI menyebarkan gagasan itu. Jika masyarakat atau umat menerima gagasan ini, terserah mereka ingin membentuk khilafah seperti apa.
Lho, HTI lepas tangan, dong....
Tugas HTI menyebarkan gagasan khilafah. Kalau kemudian ditolak, ya, selesai tugas HTI. Kami hanya organisasi gagasan. Belum ada aksi, bahkan tidak punya kursi di Dewan. Makanya, ada yang bilang "HTI itu cuma mimpi". Kalau mimpi, kenapa ditakuti dan mau dibubarkan?
Alasannya, asas HTI bertentangan dengan Pancasila....
HTI bernaung di bawah Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan. Dalam penjelasan undang-undang itu, ormas bertentangan dengan Pancasila jika menganut paham ateisme, Leninisme, dan Marxisme. Tak ada kriteria Islam.
Dengan merujuk pada undang-undang, berarti HTI mengakui produk NKRI?
Tidak semua kami tolak. Kami juga minta advokasi DPR dalam wacana pembubaran ini.
HTI berkembang di negara demokratis seperti Indonesia. Negara Arab malah melarang....
Memang, tapi kami punya kritik terhadap demokrasi.
Artinya, HTI menikmati demokrasi, dong....
Itu istilah yang tidak tepat. Saya memilih mengatakan HTI menikmati kebebasan. Sebab, kebebasan dakwah adalah hak.
Kebebasan disediakan oleh demokrasi....
Kebebasan tidak hanya datang dari demokrasi. Islam juga mengenal kebebasan.
Berarti tidak ada alasan menolak demokrasi....
Kritik terhadap demokrasi harus tetap ada, bukan soal kebebasannya. Kebebasan kan sudah hak.
Lalu apa yang ditolak dari demokrasi?
Kami menolak ide bahwa rakyat berdaulat mutlak sampai membuat hukum. Bagi Hizbut Tahrir, manusia itu pelaksana hukum. Pembuatnya adalah Allah lewat Al-Quran dan hadis. Hizbut Tahrir juga tidak menolak musyawarah dalam demokrasi karena itu ada di dalam Islam. Tapi kedaulatan mutlak menentukan hukum itu titik tekannya.
Apa langkah HTI terkait dengan rencana pembubaran?
Kami akan mengkaji alasan pemerintah. Dua puluh tahun lebih kami berdiri, aman-aman saja.
Alasan lain adalah masyarakat menolak HTI, seperti benturan dengan Barisan Ansor Serbaguna Nahdlatul Ulama....
Benturan itu kalau sama-sama menyerang. HTI sedang bikin acara kemudian diserang kelompok lain. Selama ini hubungan HTI dengan NU juga baik-baik saja. Belakangan, kami melihat ada skenario membenturkan dengan NU.
Skenario apa?
Penolakan HTI terasa sejak April lalu, setelah Ahok kalah dalam pemilihan Gubernur Jakarta. HTI menolak Ahok, makanya jadi sasaran.
Organisasi lain juga menolak Ahok….
Aksi Bela Islam ada karena pidato Ahok di Kepulauan Seribu. Pidato itu sebenarnya bentuk kemarahannya kepada HTI, yang beberapa hari sebelumnya berunjuk rasa menolak pemimpin kafir. Itulah pertama kalinya ada gerakan massa menolak Ahok.
Jadi pembubaran ini balas dendam pemerintah karena kekalahan Ahok?
Kami merasa seperti itu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo