Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Dukungan dan turunnya mantan Presiden Jokowi membantu kampanye pasangan calon (paslon) di pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono, dan paslon Jawa Tengah, Ahmad Luthfi-Taj Yasin, menuai beragam komentar, tak terkecuali komentar para pengamat politik.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Efriza, Pengamat politik dari Citra Institute
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Efriza mengatakan, dukungan Jokowi kepada Luthfi-Yasin dalam Pilkada Jateng bertujuan untuk memastikan keberlanjutan program pemerintah yang juga dibantu oleh Presiden Prabowo. Dukungan ini diprediksi akan menambah keyakinan pemilih mengambang yang jumlahnya cukup besar untuk mengikuti arahan keduanya.
“Kalau melihat kondisi di Jawa Tengah, survei sebelumnya sudah memperlihatkan warga menunggu arahan dari dua tokoh besar, yakni Pak Jokowi dan Pak Prabowo, yang masing-masing pengaruhnya besar, mencapai 40 persen,” kata Efriza, pada 12 November 2024.
Dia menyebut, Pilkada Jateng menarik karena ajang bergengsi bagi Jokowi dan Prabowo melawan dominasi PDIP yang dipimpin Megawati. “Jokowi akan melakukan upaya besar-besaran untuk menang di ‘kandang banteng’ karena bagaimanapun beliau ingin memastikan legacy-nya tidak hilang,” tegasnya.
Hendri Satrio, Analis Komunikasi Politik
Hendri Satrio tidak setuju dengan langkah Jokowi ikut berkampanye dalam Pilkada 2024. Secara peraturan, Jokowi yang tidak lagi menjabat sebagai presiden, sah saja berkampanye. Namun, Jokowi seharusnya sadar tentang etika politik karena putra sulungnya, Gibran, kini menjabat sebagai wakil presiden.
“Ini masalah etika, Pak Jokowi kan mantan presiden yang seharusnya menjadi bapak bangsa, putranya masih menjadi wakil presiden,” tutur Hendri, pada 26 Oktober 2024.
Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI itu menilai, publik sudah mengetahui arah dukungan politik Jokowi di Jateng tanpa harus menjadi juru kampanye. Sebab, Gibran beberapa kali terlihat bersama dengan Luthfi-Yasin. Jokowi seharusnya tidak memihak dalam Pilkada 2024.
“Ada dua alasan mengapa ia tak boleh berpihak. Pertama, dia adalah presiden ke-7. Kedua, putranya menjabat sebagai wakil presiden, harusnya ia bisa menjadi bapak bangsa yang mengayomi seluruh kandidat. Itu baik untuk demokrasi,” terangnya.
ADVIST KHOIRUNIKMAH | JAMAL ABDUN NASHR
Foto 
