Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Bandung - Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek Nizam mengatakan, pendidikan tinggi yang berkualitas membutuhkan biaya. Sedangkan kemampuan negara untuk membiayai pendidikan tinggi masih sangat terbatas.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Saat ini dari kebutuhan minimum penyelenggaran pendidikan tinggi sesuai standar itu pemerintah baru bisa mendanai 28 persen,” kata Nizam di Universitas Padjadjaran, Jumat, 21 Juli 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Karena itu, menurut Nizam, perlu gotong royong untuk bisa mencapai standar yang diharapkan bersama. Kalangan yang mampu diminta untuk membayar dana pendidikan sesuai kemampuan, sedangkan bagi kalangan yang tidak mampu perlu dibantu bersama.
"Itu prinsip yang selalu kita tekankan,” kata Nizam.
Dari bermacam kajian internasional, menurut Nizam, kesadaran masyarakat Indonesia untuk berinvestasi di dunia pendidikan masih termasuk yang terendah di Asia Tenggara. Indonesia disebutnya tertinggal jauh dari Vietnam dan Myanmar.
“Kita perlu membangun kesadaran masyarakat bahwa untuk bisa membangun masa depan yang baik, investasi terbaik adalah di pendidikan,” kata Nizam.
Nizam pun mengajak warga yang mampu untuk bergotong royong mendanai pendidikan anaknya sesuai kemampuan agar lebih bagus dan bisa berlebih. Bagi kalangan yang tidak mampu, harus diupayakan lewat jaringan alumni, pemerintah daerah, KIP Kuliah atau beasiswa.
"Prinsip nomor satu, tidak boleh ada di PTN satu cerita sampai ada mahasiswa yang tidak bisa kuliah hanya karena alasan ekonomi,” kata Nizam.
Pada kampus negeri yang membuka seleksi jalur mandiri dan selama ini jadi sorotan, kata Nizam, harus dikawal bersama. Tujuannya agar seleksi masuk perguruan tinggi berjalan sesuai regulasi, berdasarkan kemampuan akademis, dan kemampuan ekonomi.
Rektor Unpad Rina Indiastuti mengatakan belakangan ini pihaknya tertantang untuk mengumumkan nilai ujian jalur mandiri yang disebut Seleksi Masuk Universitas Padjadjaran (SMUP) bagi mahasiswa baru jenjang S1. Menurut dia, perlu integritas kuat dari semua pimpinan untuk melaksanakan tugas sesuai mekanisme dan kepatuhan.
“Walaupun godaannya banyak tapi kami sepakat semua pimpinan menjunjung tinggi integritas untuk mengedepankan kualitas mahasiswa yang akan diterima,” kata Rina.
