Kabar Kepala BIN Setelah Pelantikan Panglima TNI

Budi Gunawan selama ini diidentikkan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meski tidak tercatat sebagai kader secara resmi. Budi merupakan ajudan Megawati saat menjadi Presiden ke-5 RI pada 1999-2004. Selain dekat dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, putra Budi bernama Mochamad Herviano Widyatama masuk jajaran pengurus partai berlambang banteng moncong putih. Herviano bahkan menjabat Ketua Banteng Muda Indonesia, organisasi sayap kepemudaan PDIP, periode 2021-2024.

Politikus PDIP Masinton Pasaribu mengatakan kabar Jokowi akan mengganti Budi Gunawan telah lama terdengar. Namun, hingga saat ini, PDIP belum mendapat informasi tersebut secara langsung. ”Baru dengar-dengar saja,” ujarnya. “Pergantian menteri itu kan memang hak prerogatif presiden.”

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah mengatakan kabar pergantian Kepala BIN yang diidentikkan dengan PDIP memang telah berembus sejak memburuknya hubungan Jokowi dan PDIP. Menurut Dedi, rencana mempreteli kekuatan PDIP di pemerintahan tidak bakal mempengaruhi partai banteng.

Sebab, Dedi menilai, PDIP sudah mempunyai pengalaman ditekan kekuasaan sejak Orde Baru. “Tidak ada politikus yang bisa survive menghadapi represi Orde Baru selain Megawati. Artinya, ketika saat ini pemerintah benar-benar ingin mengurangi kekuasaan PDIP, itu semestinya menjadi hal kecil bagi Megawati,” ujarnya.

Hubungan Jokowi dan PDIP memanas setelah bekas Gubernur DKI Jakarta itu mengizinkan anaknya, Gibran Rakabuming Raka, mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto maju menjadi calon presiden. Pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Gibran diusung Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Gelora, dan Partai Garuda, yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju.

PDIP sendiri telah mendeklarasikan kadernya, Ganjar Pranowo, sebagai calon presiden. Bekas Gubernur Jawa Tengah itu berpasangan dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. Duet Ganjar-Mahfud diusung PDIP, Partai Hanura, dan Perindo.

Dedi menilai PDIP lebih baik bersikap tegas dan teguh menjaga harga diri partai dengan menarik seluruh menterinya yang ada di kabinet Jokowi untuk kembali ke barak mereka. “Lebih baik berfokus pada pemenangan Ganjar. Sebab, bagaimanapun konflik dingin antara PDIP dan Jokowi secara perlahan tapi pasti akan merugikan Ganjar,” ujarnya. Menurut Dedi, elektabilitas Ganjar-Mahfud saat ini mulai terseok-seok.

Tempo belum mendapat konfirmasi soal kabar adanya rencana pencopotan Budi Gunawan sebagai kepala telik sandi. Juru bicara BIN Wawan Purwanto belum merespons upaya permintaan konfirmasi yang diminta Tempo.

Adapun Ari Dwipayana, melalui pesan pendek, menegaskan agenda Jokowi hanya melantik Panglima TNI Agus Subiyanto. "Belum ada informasi untuk pejabat lainnya," ujarnya. "Setelah pelantikan Panglima TNI, ada rencana Presiden untuk kunjungan kerja ke Papua Barat dan dilanjutkan ke Kalimantan Barat."

Netralitas TNI

Setelah rapat paripurna, Ketua DPR Puan Maharani memberikan pesan kepada Agus Subiyanto. Politikus dari PDIP itu menyinggung netralitas aparat TNI menjelang Pemilu 2024. “Kami berharap dengan adanya pergantian Panglima TNI yang baru bisa menjaga netralitas tersebut,” ucap Puan dalam konferensi pers di Kompleks DPR, Jakarta, kemarin.

Menurut Puan, tuntutan netralitas TNI tak lepas dari keberadaan fungsi TNI itu sendiri. Putri Megawati  itu juga mengatakan netralitas TNI dapat terjaga baik pada tahun politik ataupun bukan tahun politik.

Puan menyatakan persoalan netralitas ini berlaku untuk seluruh aparat di Indonesia, bukan hanya TNI. Dia berharap keberadaan TNI mampu memberikan bantuan untuk pelaksanaan Pemilu 2024 yang damai. “Kita menjaga agar pemilu ini bisa berjalan dengan baik dan lancar,” ujarnya. Dengan demikian, kata Puan, pemilu pada 14 Februari 2024 dapat berlangsung menyenangkan dan jauh dari gesekan perpecahan.

Menanggapi hal tersebut, Jenderal Agus Subiyanto mengatakan tak perlu ragu akan sikap netral TNI dalam Pemilu 2024. “Saya sudah tekankan dan saya sudah berikan penyuluhan kepada prajurit yang sampai pangkat terendah," kata Agus setelah menjalani uji kepatutan dan kelayakan di DPR pada Senin, 13 November lalu.

Agus mengatakan prajurit telah diberi buku saku tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan. Dia menegaskan netralitas TNI dalam Pemilu 2024 telah memiliki koridor aturan, yakni Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang melarang prajurit TNI menjadi anggota partai politik dan terlibat berbagai kegiatan politik praktis.

IMAM HAMDI | DANIEL A. FAJRI