Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
INI hanya terjadi di Kalimantan Timur. Barangkali karena Kepala Kepolisian Daerah Kal-Tim Inspektur Jenderal Drs. Togar M. Sianipar risau dengan keamanan di daerahnya, sementara senjata yang dimiliki polisi tidak memadai, ia mengeluarkan surat edaran. Surat itu ditujukan kepada Kepala Kepolisian Kota Besar (Kapoltabes) Samarinda serta kepala kepolisian resor (kapolres) dan kepala kepolisian resor kota (kapolresta) yang berada di jajaran Polda Kal-Tim. Isinya meminta agar aparat bawahannya itu menyediakan sejumlah uang untuk membeli senjata.
Pembelian senjata itu disebutkan mesti dilakukan karena akhir-akhir ini di beberapa daerah sering terjadi unjuk rasa dan gejolak yang mengarah kepada kerusuhan. Polisi sering tidak mampu menanggulanginya karena keterbatasan senjata dan amunisi. Maklumlah, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah sudah bergolak, maka Kalimantan Timur harus siaga.
Jenis senjata yang akan dibeli menurut surat Kapolda itu adalah senapan laras panjang law enforcement carbine. Kalau dilihat dari bentuknya, seperti dalam gambarnya di lampiran surat tersebut, senjata itu mirip senapan serbu 1 (SS-1) buatan pabrik senjata Pindad Bandung.
Harga sepucuk senjata itu berikut 300 butir peluru dipatok Rp 4 juta. Kapolda Kal-Tim menetapkan jumlah senjata yang harus dibeli masing-masing 25 pucuk untuk Polda, Poltabes Samarinda, dan Polresta Balikpapan. Sedangkan untuk Polres Tarakan, Berau, Pasir, Kutai, Bontang, dan Bulungan masing-masing 15 pucuk.
Senjata itu, kecuali untuk Polda Kal-Tim, harus dibayar tunai oleh kapoltabes atau kapolres masing-masing. Ini berarti Poltabes Samarinda dan Polresta Balikpapan harus menyetorkan duit Rp 100 juta untuk 25 pucuk senjata. Sedangkan enam polres lainnya harus membayar masing-masing Rp 60 juta.
Dari mana polisi-polisi di daerah ini mengumpulkan uang? Seorang perwira polisi mengatakan kepada TEMPO, ia terpaksa meminta bantuan dari kanan-kiritidak disebutkan siapa yang di kanan dan siapa yang di kiri. "Baru saja tadi uangnya kami serahkan ke Polda," ujarnya, "Yang jelas, dana itu bukan dari kas kami."
Ada kapolres yang mengaku pusing bagaimana cara mengumpulkan uang untuk membeli senjata secara swadaya itu. Namun, Kapolres Bontang Ajun Komisaris Besar Sujarno menuturkan kepada TEMPO, ia tidak punya masalah soal mengumpulkan dana untuk membeli senjata itu. Sujarno sedang menjajaki permintaan bantuan ke perusahaan-perusahaan yang berada di wilayahnya. "Saya sekarang sedang melobi pihak PT Kaltim Prima Coal. Mudah-mudahan mereka mau membantu," ujar Sujarno.
Model pembelian senjata yang dibebankan kepada pemimpin polisi lokal itu memang tidak lazim. Selama ini, polisi selalu mendapatkan senjata yang didrop dari pusat. Semua kebutuhan peralatan itu disusun oleh Asisten Perencanaan Kepala Kepolisian RI (Kapolri). Hal ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Markas Besar Polri Inspektur Jenderal Pol. Didi Widayadi.
Menurut Didi, walaupun polisi memang kekurangan senjata untuk menanggulangi berbagai kerusuhan, tidak ada perintah Kapolri untuk membeli senjata sendiri-sendiri. "Tidak ada pembelian senjata swadaya. Semua senjata organik kesatuan itu dibeli oleh Kapolri lewat Direktur Logistik Mabes Polri. Mungkin karena situasi daerah bertensi tinggi, muncul ide yang terlalu bersemangat dari Kapolda Kal-Tim," kata Didi.
Sayangnya, Kapolda Kal-Tim Togar Sianipar belum bisa dikonfirmasi tentang idenya yang terlalu bersemangat itu. Ajudan Kapolda selalu mengatakan, "Bapak sedang beristirahat, tidak bisa diganggu."
Soal pembelian senjata secara swadaya itu, rupanya, mendapatkan kecaman dari sebuah LSM di Kal-Tim. Direktur Lembaga Anti-Korupsi (LAK) Kal-Tim Ishak Iskandar mengkhawatirkan polisi di daerah akan melakukan berbagai cara untuk mengumpulkan uang guna membeli senjata. Cara tersebut misalnya memeras para mafia kayu, bandar judi, dan penyelundup BBM. "Lantas, bagaimana polisi mau memberantas kejahatan jika senjata mereka pun didapat dari para penjahat?" kata Ishak Iskandar.
Meski ketakutan Ishak Iskandar belum tentu terbukti, kasus pembelian senjata ini perlu dijelaskan: kenapa cuma ada di Polda Kal-Tim?
Edy Budiyarso, Redy M.Z. (Kal-Tim)
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo