Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengatakan rencana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk meluncurkan sistem evaluasi belajar baru adalah langkah yang bagus. Hanya saja ia menekankan sistem tersebut harus efisien dan tidak menimbulkan tekanan kepada siswa.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Itu bagus, ya, karena sudah ada semacam pemanasan gitu, akan ada satu kebijakan baru," kata Hetifah saat ditemui di Kantor Kemendikdasmen pada Selasa, 7 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Hetifah berharap evaluasi belajar yang akan datang dapat mendorong siswa untuk belajar dengan motivasi dari dalam diri sendiri, tanpa adanya tekanan. Ia ingin siswa yang mengikuti evaluasi belajar untuk mengetahui sejauh mana kemajuan yang telah dicapai, bukan untuk membandingkan diri dengan teman-temannya.
Ihwal wacana mengembalikan Ujian Nasional, Hetifah mengatakan, pasti akan berbeda dengan UN yang sebelumnya. Pasalnya, ia juga tidak sepakat jika UN membuat siswa, orang tua, bahkan sekolah menjadi tertekan. Ini karena ada proses standarisasi untuk mengukur kemampuan siswa yang sebenarnya memiliki potensi berbeda-beda.
Sebelumnya, Hetifah mengatakan penerapan kembali UN akan menjadi salah satu topik utama yang akan dibahas dalam Masa Sidang II Tahun Sidang 2024-2025 bersama Kemendikdasmen. Ia menyatakan, agenda rapat kerja tersebut akan dilaksanakan usai masa reses DPR, tepatnya mulai pada 20 Januari 2025.
Dia menilai topik soal UN menjadi salah satu dari banyak topik soal pendidikan di Indonesia yang memiliki tingkat urgensi tinggi bagi masyarakat luas.
“Topik yang dibahas mencakup banyak hal, seperti Ujian Nasional, kesejahteraan guru, PPDB, dan kebijakan-kebijakan pendidikan, serta berbagai hal strategis lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan,” ujar dia kepada Tempo melalui pesan tertulis Ahad, 5 Januari 2025.
Sebagaimana diketahui, Mendikdasmen Abdul Mu’ti memang telah memberi sinyal bahwa UN akan diberlakukan kembali di tahun ajaran 2025/2026. Ia mengungkapkan kementeriannya tengah menggodok konsep terkait rencana tersebut.
Menurut dia, UN dapat berfungsi sebagai pemetaan mutu bagi perguruan tinggi dalam menyeleksi calon mahasiswa. Selain itu, dia berujar bahwa hasil UN juga bisa dijadikan data untuk mengukur kemampuan peserta didik secara individual.
Namun, pihaknya masih belum bisa memberikan keterangan terperinci terkait rencana itu sebelum terbit hitam di atas putih. “Tidak ada informasi baru terkait UN sampai ada keputusan resmi,” katanya ketika dihubungi Ahad, 5 Januari 2025.
Hanin Marwah berkontribusi dalam tulisan ini.
Foto 
