Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Politik

Kocok Ulang Teman Seiring

Presiden Joko Widodo kembali merombak kabinetnya. Menyisakan kekecewaan bagi PDI Perjuangan.

1 Agustus 2016 | 00.00 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

ANIES Baswedan tengah memeriksa sejumlah laporan program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ketika teleponnya berdering, selepas salat magrib, Selasa pekan lalu. Ajudan Presiden Joko Widodo, sang penelepon, meminta Anies segera datang ke Istana Merdeka. "Saya diminta masuk melalui pintu samping karena sifat pertemuan khusus," kata Anies kepada Tempo pekan lalu.

Ketika itu, isu reshuffle kabinet telah berembus kencang. Anies sudah punya firasat pemanggilan tersebut terkait dengan perombakan kabinet. Setiba di Istana sekitar pukul 19.00, ia langsung menuju ruang transit Istana, tepat di seberang Istana Merdeka, tempat Presiden berkantor. Selang beberapa menit, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung datang.

Pramono membuka pembicaraan. "Mas, kami mendapat tugas yang tidak ringan. Besok reshuffle dan Mas Anies masuk di dalam yang akan dirombak," ujar Pramono. Kaget, mantan Rektor Universitas Paramadina itu menanyakan alasan pencopotan. Pramono dan Pratikno tak memberikan penjelasan. Pramono malah bertanya apakah Anies menginginkan posisi lain setelah didepak dari kabinet. Alasannya, ada menteri yang menginginkan posisi lain, seperti duta besar, setelah dicopot. Sambil berkelakar, Anies mengatakan tak pernah terpikir soal reshuffle, apalagi posisi baru. Pramono dan Pratikno ikut tertawa.

Ketiganya kemudian masuk ke Istana Merdeka, menemui Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang sudah menunggu di salah satu ruangan. Jokowi membuka pembicaraan, menyampaikan bahwa bongkar-pasang kabinet dipicu dinamika yang muncul belakangan, tanpa menjelaskan alasan pencopotan Anies. Kepada Jokowi, Anies menyampaikan terima kasih sambil memberikan buku setebal 120 halaman berisi pencapaiannya selama menjadi menteri. Dalam pertemuan yang berlangsung selama 15 menit itu, Anies sempat melapor untuk terakhir kalinya soal target revolusi mental yang sudah tercapai.

Anies salah satu dari delapan menteri yang dicopot Presiden dalam perombakan kabinet yang diumumkan pada Rabu pekan lalu. Tujuh menteri lain adalah Marwan Jafar, Rizal Ramli, Ferry Mursyidan Baldan, Saleh Husin, Ignasius Jonan, Sudirman Said, dan Yuddy Chrisnandi. Para menteri dikabari langsung soal pencopotan oleh Presiden di Istana, didampingi Jusuf Kalla, Menteri Sekretaris Negara, dan Sekretaris Kabinet, sehari sebelum pengumuman reshuffle. Secara bergantian, mereka dipanggil menghadap sejak sekitar pukul 19.00.

Sejumlah sumber mengatakan Anies dicopot dengan tuduhan tidak mencapai target distribusi kartu Indonesia pintar (KIP). Untuk keperluan pengecekan, Presiden disebut-sebut meminta orang-orang dekatnya turun ke daerah. Mereka melapor menemukan ketidaksesuaian data distribusi penerima KIP di lapangan. Proses pencairan dana Program Indonesia Pintar juga dilaporkan terlambat di hampir semua provinsi di Indonesia.

Laporan lain yang disampaikan ke Presiden adalah sosialisasi program KIP di sejumlah sekolah di Pulau Jawa dianggap tak optimal. Walhasil, banyak murid disebutkan tak paham tentang fasilitas pemerintah tersebut. Selain itu, Anies dituding menggunakan infrastruktur dan posisinya sebagai menteri untuk kepentingan politik masa depan.

Data yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyangkal tuduhan keterlambatan pelaksanaan Program Indonesia Pintar. Di situ tertulis, hingga 21 Juli 2016, telah tercetak KIP sebanyak 17,93 juta, yang sesuai dengan target yang ditetapkan. Dari jumlah itu, kartu yang diterima siswa mencapai 16,74 juta atau 93,4 persen. Sisanya masih dalam proses pengiriman.

Soal tudingan adanya ambisi politik, Anies mengaku tidak pernah tahu soal itu. "Saya hanya mendengar sepintas adanya kecurigaan soal itu," ujarnya. Adapun Pramono Anung mengatakan alasan pencopotan Anies terkait dengan ekspektasi Presiden yang tak terpenuhi. "Ada ekspektasi yang diinginkan yang mungkin berbeda," katanya.

Sumber lain mengatakan Presiden sebenarnya sudah lama ingin melengserkan orang yang selalu mendampinginya dalam kampanye pemilihan presiden 2014 ini. Menurut sumber itu, Jokowi sudah menyampaikan rencana pencopotan Anies kepada Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri beberapa pekan sebelum reshuffle.

Saat silaturahmi Lebaran dengan Megawati di Jalan Teuku Umar pada awal Juli lalu, Presiden mengemukakan keinginan mencopot Anies lantaran sudah tak lagi satu visi. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengaku tak tahu ada pembicaraan tentang Anies. "Partai kami tak turut campur dalam proses reshuffle," ujarnya.

Jokowi tak main-main soal kesesuaian visi-misi menteri dengan Presiden. Sejumlah menteri dicopot karena dinilai tidak sejalan dengan Presiden. Ignasius Jonan salah satunya. Orang yang mengetahui pembahasan perombakan kabinet mengatakan Jonan dicopot karena berulang kali "bandel" terhadap kebijakan Presiden. Misalnya soal program kereta cepat Jakarta-Bandung. Kegaduhan yang muncul sebelum proyek kereta cepat ini diputuskan juga menjadi salah satu alasan Jokowi mencopot Jonan.

Dua menteri yang cekcok tentang skema pengembangan gas alam cair Blok Masela, Sudirman Said dan Rizal Ramli, juga rontok. Perang terbuka di ruang publik serta rapat terbatas yang terjadi selama proses pembuatan keputusan Blok Masela sempat membuat Presiden geram. Jokowi juga sempat menegur keduanya. Tapi kegaduhan tetap terjadi. Setelah perombakan kabinet, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan komposisi Kabinet Kerja yang baru diharapkan menjadi orkestra yang lebih baik. "Serta mengurangi kegaduhan yang terjadi sebelumnya," ujarnya.

Serapan anggaran yang rendah, kinerja yang tak moncer, serta rangkaian kontroversi, seperti inisiatif membuat evaluasi Kabinet Kerja, menjadi alasan pencopotan Yuddy Chrisnandi. Utusan Partai Kebangkitan Bangsa, Marwan Jafar, pun lengser karena alasan kinerja kementerian serta masalah dana desa yang tak sesuai dengan harapan.

Saleh Husin, yang berasal dari Partai Hanura, serta Ferry Mursyidan Baldan dari Partai NasDem juga terdepak karena tak bisa memenuhi harapan Presiden. "Presiden ingin situasi kerja yang lebih kencang," kata Saleh kepada Tempo.

Pergeseran juga terjadi di sejumlah posisi. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan digeser menjadi Menteri Koordinator Kemaritiman. Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Pribowo menyebutkan Luhut digeser karena sudah punya pengalaman yang cukup panjang dari sisi politik, hukum, dan keamanan. "Maritim juga membawahkan Kelautan dan Perikanan, yang selama ini ada kaitannya dengan pengamanan laut," tuturnya. Luhut sendiri mengatakan ia digeser karena sebuah proses politik. "Dalam penyusunan kabinet ada dua Hanura diganti, kemudian harus ada satu masuk," ujarnya.

* * *

Megawati Soekarnoputri tak tampak di jajaran tamu yang hadir dalam pelantikan menteri baru setelah perombakan kabinet Rabu pekan lalu. Ketua umum partai pendukung pemerintah, seperti Surya Paloh, Setya Novanto, dan Zulkifli Hasan, hadir dalam acara kenegaraan tersebut. Padahal Megawati hampir tak pernah absen dalam acara pelantikan pejabat pemerintahan di Istana.

Hasto Kristiyanto mengatakan Megawati tak datang karena undangan pelantikan yang sangat mendadak. Undangan baru datang sekitar pukul 12.00, sementara acara pelantikan berlangsung pada pukul 13.30. Selain itu, PDI Perjuangan tengah menggelar acara peringatan peristiwa 27 Juli pada hari yang sama.

Seorang politikus PDI Perjuangan mengatakan partainya masih mempertanyakan mengapa Rini Soemarno tidak dicopot dalam reshuffle kali ini. Padahal, sejak proses perombakan dimulai, desakan partai berlambang banteng itu sudah jelas: Rini harus dicopot dari posisinya sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara. Megawati juga sempat menolak bertemu dengan Jokowi untuk membahas reshuffle jika belum ada kepastian bahwa Rini akan didepak. Titik temu dicapai saat silaturahmi Lebaran awal Juli lalu. Saat itu, Rini akan digeser untuk menduduki posisi sebagai pemimpin badan baru yang berkaitan dengan pajak.

Saat pengumuman susunan kabinet, Presiden mempertahankan Rini. Hasto menilai Rini memberikan lebih banyak mudarat daripada manfaat. Kebijakannya banyak yang bertentangan dengan garis ekonomi Presiden. Proyek seperti kereta api cepat atau light rail transit juga terkesan terburu-buru dan akhirnya menyudutkan Presiden. "Politik anggaran di BUMN juga tidak memperjuangkan kepentingan rakyat," ujarnya.

Berbeda dengan PDI Perjuangan, desakan sejumlah partai pendukung terpenuhi. NasDem, misalnya. Dalam pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh untuk membahas reshuffle beberapa pekan lalu di Istana, Surya tak keberatan Ferry Mursyidan Baldan dicopot asalkan jatah partai tak berkurang. Saat itu, nama Enggartiasto Lukita disiapkan Surya untuk masuk kabinet. Dalam perombakan jilid II, Enggartiasto menggantikan Thomas Lembong menjadi Menteri Perdagangan.

Dua pendatang baru koalisi, Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional, masing-masing mendapat satu jatah. Pengurus partai beringin, Airlangga Hartarto, menggantikan Saleh Husin sebagai Menteri Perindustrian. Airlangga menyisihkan Idrus Marham dan Siswono Yudo Husodo, yang namanya sempat disetor Ketua Umum Golkar Setya Novanto.

Jokowi akhirnya memilih Asman Abnur dibanding Didik J. Rachbini dari Partai Amanat Nasional. Salah seorang politikus PAN mengatakan Wakil Presiden Jusuf Kalla lebih menginginkan Didik masuk kabinet. Tapi Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan memperjuangkan Asman. "Memang dari awal usulan Ketua Umum," ujarnya.

Ketika memperkenalkan para menteri baru, Presiden mengatakan semangat perombakan kabinet adalah penguatan kinerja pemerintah. Dia berharap komposisi yang baru akan lebih kompak dan segaris dengan visi dan misi Presiden. "Kabinet yang bekerja cepat dalam tim yang solid dan kompak," katanya.

Ananda Teresia, Amirullah, Destrianita

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Image of Tempo
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
  • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
  • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
  • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
  • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
  • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Lihat Benefit Lainnya

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus