Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Konflik terjadi di Pulau Rempang pada Kamis pekan lalu setelah Badan Pengusahaan atau BP Batam yang dibantu polisi dan beberapa prajurit TNI Angkatan Laut memaksa masuk melakukan pengukuran dan pematokan lahan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Namun, warga menolak proyek pembangunan Rempang Eco City tersebut. Sebab, proyek tersebut mengancam eksistensi beberapa masyarakat adat sebelum masa kemerdekaan. Tidak kunjung mereda, bentrokan antara masyarakat dan aparat semakin memanas. Terkait hal tersebut, berikut tanggapan setiap elemen masyarakat Indonesia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Jokowi
Berdasarkan Antaranews, Presiden Jokowi menyatakan konflik di Pulau Rempang terjadi karena komunikasi yang kurang baik. Konflik tersebut tidak semestinya terjadi, jika warga setempat diajak bicara dan diberi solusi atas rencana pengembangan proyek Rempang Eco City.
Jokowi menyebut konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, merupakan bentuk komunikasi yang kurang baik. "Kalau warga, diajak bicara, diberikan solusi," katanya kepada wartawan di Pasar Keranggot, Cilegon pada Selasa, 12 September 2023.
"Karena di sana sebenarnya sudah ada kesempatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter plus bangunan tipe 45, tetapi ini tidak dikomunikasikan dengan baik. Akhirnya menjadi masalah," kata Jokowi, menambahkan
Panglima TNI
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyatakan pihaknya telah menurunkan tim dari polisi militer untuk mencegah prajurit dalam konflik di Pulau Rempang. Ia menjelaskan keberadaan anak buahnya hanya untuk membantu aparat kepolisian.
“Polisi Militer (POM) TNI kami turunkan, jangan sampai ada prajurit TNI yang terlibat, mungkin apa namanya provokator, atau mungkin punya lahan-lahan yang tidak sah di sana. Kami beri imbauan,” kata Yudo saat ditemui di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa, 12 September 2023.
Yudo menyatakan dirinya akan menerima laporan dari Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Marsekal Muda TNI Agung Handoko soal kinerja tim gabungan di sana.
“Sudah dari awal kami sampaikan kepada Pangdam maupun Pangarmada, Danlantamal, Danrem di sana, TNI yang di sana (Pulau Rempang) sifatnya perbantuan kepada Polri,” katanya.
Bahlil Lahadalia
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menanggapi bahwa konflik di Pulau Rempang terjadi karena sosialisasi belum berjalan dengan baik. Selain itu, kericuhan juga terjadi karena adanya sentimen dari negara lain yang tidak suka Indonesia lebih maju.
Bahlil Lahadalia mengatakan, sosialisasi yang belum berjalan dengan baik menyebabkan terjadinya kericuhan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau.
"Dugaan saya, pertama sosialisasinya belum berjalan baik. Itu harus diakui dan Bapak Presiden (Joko Widodo) memerintahkan saya turun langsung," ujar Bahlil saat menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu, 13 September 2023.
Bahlil menyampaikan, kericuhan yang terjadi di Pulau Rempang juga disebabkan adanya sentimen dari negara lain yang tidak suka melihat Indonesia lebih maju. Menurutnya, peristiwa seperti di Pulau Rempang tidak hanya terjadi sekali di Indonesia. Kejadian ini, selalu muncul di saat Indonesia memiliki proyek yang besar.
"Setiap kita mau bangun apa saja, ada aja (muncul masalah). Ada juga kemarin viral bule-bule di TikTok yang ngomong soal itu, itu merisaukan. Ngapain bule ngurusin negara kita, ada apa di situ," kata Bahlil.
Mahfud MD
Menkopolhukam Mahfud MD menyinggung bahwa ada kekeliruan perizinan terkait status tanah di Pulau Rempang yang dilakukan pemerintah daerah dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Kendati demikian, ia tetap mengimbau agar proses pengosongan lahan harus dilakukan lebih humanis, tanpa kekerasan.
“Nah, ketika kemarin pada 2022 investor akan masuk, yang pemegang hak guna itu datang kesana, ternyata tanahnya sudah ditempati. Maka kemudian, diurut-urut ternyata ada kekeliruan dari pemerintah setempat maupun pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian LHK. Nah, lalu diluruskan sesuai dengan aturan bahwa itu masih menjadi hak, karena investor akan masuk,” kata Mahfud pada Jumat, 8 September 2023.
Ketika ditanya lebih jauh soal jenis kekeliruan yang dilakukan oleh KLHK, Mahfud menjawab pendek bahwa KLHK telah mengeluarkan surat izin penggunaan kepada pihak yang tidak berhak.
Selanjutnya: Apa kata Anies Baswedan soal bentrokan di Pulau Rempang?
Warga Pulau Rempang, Kepulauan Riau mengikuti Aksi Kamisan ke-787 di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 14 September 2023. Mereka meminta pemerintah untuk segera memenuhi hak-hak korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat serta meminta aparat keamanan untuk tidak bertindak represif terhadap masyarakat sebagaimana yang terjadi dalam peristiwa kericuhan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau. ANTARA/Sigid Kurniawan
Anies Baswedan
Menanggapi konflik di Pulau Rempang, Anies Baswedan mengatakan bahwa pendekatan menjadi hal penting, seperti berdialog dan berbicara secara baik-baik terkait proyek dengan jangka waktu panjang. Ia juga menekankan bahwa proses terkait penggusuran harus dilakukan secara damai yang melibatkan semua pihak.
Anies Baswedan memberikan tanggapannya mengenai situasi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Anies berkesempatan menjawab isu tersebut saat berkunjung ke Dewan Perwakilan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada 12 September 2023.
"Begitu kita berbicara tentang investasi, maka sesungguhnya investasi itu tujuan akhirnya bukan sekadar memperkaya investor, tapi meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat," ujar Anies Baswedan.
Menurutnya, itulah tujuan Indonesia membuka kecepatan untuk ada investasi. Maka dari itu, prinsip keadilan harus dikedepankan dalam situasi apa pun.
Komnas HAM dan YLBHI
Komnas HAM melayangkan surat untuk tidak melakukan intimidasi, kekerasan, dan tindakan lain kepada Gubernur Kepulauan Riau, Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, Panglima Komando Daerah Militer 1 Bukit Barisan, dan Kepala BP Batam. Sejalan dengan Komnas HAM, Yayasan lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) juga mengecam tindakan represif aparat yang seharusnya membela warga untuk mempertahankan hak dasar hidup.
Hadi Tjahjanto
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyatakan lahan tinggal di Pulau Rempang tidak memiliki Hak Guna Usaha.
"Jadi, masyarakat yang menempati Pulau Rempang itu tidak ada sertifikat karena memang dulu, semuanya ada di bawah otorita Batam," ujar Hadi Tjahjanto dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa dikutip dari Antara.
Pemerintah juga telah menyiapkan beberapa hal untuk warga setempat terkait pengosongan lahan, seperti Hak Guna Bangunan lahan seluas 500 hektare, membangun dermaga, memberikan biaya hidup per keluarga, dan memberikan beasiswa pendidikan ke Tiongkok.
Masyarakat Adat
Lembaga Adat Melayu (LAM) Kepulauan Riau (Kepri) memberikan maklumat terkait konflik di Pulau Rempang. Pada maklumat tersebut, LAM Kepri mendesak Presiden RI, Kapolri, Panglima TNI, DPR RI, Kapolda Kepri, Gubernur Kepri, dan instansi terkait lainnya menghentikan segala kekerasan. Meskipun tetap mendukung pemerintah melakukan investasi, tetapi LAM tetap menolak, jika masyarakat direlokasi.
Maklumat itu dibacakan langsung Ketua LAM Kepri, Abdul Razak di Kota Tanjungpinang, Sabtu 9 September 2023. Terdapat 6 poin dalam maklumat tersebut.
Pertama, LAM Kepri sebagai payung negeri, sepenuhnya mendukung program pemerintah pusat maupun daerah di segala bidang. Kemudian, LAM Kepri meminta dibatalkannya relokasi 16 kampung tua masyarakat melayu, yang ada di Pulau Rempang dan Pulau Galang.
"Ketiga, membebaskan seluruh masyarakat yang ditahan akibat peristiwa yang terjadi pada 7 September 2023," ujar Abdul Razak saat membacakan maklumat Sabtu 9 September 2023.
Kemudian LAM Kepri mengutuk keras tindakan refresif, intimidasi dan kekerasan yang dilakukan oleh tim gabungan terhadap masyarakat Pulau Rempang dan Galang, yang terjadi pada 7 dan 8 September 2023. "Aksi refresif hingga kekerasan tersebut membuat masyarakat banyak yang mengalami cedera, trauma hingga kerugian materil," tegasnya.
RACHEL FARAHDIBA R | SDA | TIM TEMPO.CO
Foto 
