Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Poin penting
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat optimistis pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun ini akan berjalan lancar.
Meski isu perpanjangan otonomi khusus di Papua dan Papua Barat sedang menjadi perdebatan, KPU menyatakan hal itu tak akan mengganggu pelaksanaan pilkada.
Intimidasi terhadap pemilik suara masih menjadi ancaman utama.
MANOKWARI -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat optimistis pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun ini akan berjalan lancar. Meski isu perpanjangan otonomi khusus di Papua dan Papua Barat sedang menjadi perdebatan, KPU menyatakan hal itu tak akan mengganggu pelaksanaan pilkada.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pada 2021 kebijakan dana otonomi khusus untuk Tanah Papua akan berakhir. Pemerintah pusat sudah punya rencana untuk mempersiapkan kelanjutan kebijakan otonomi khusus di Papua dan Papua Barat. Sempat muncul isu bahwa masyarakat Papua menolak perpanjangan status otonomi khusus. "Proses pilkada sejauh ini berjalan aman, termasuk dari segi disiplin protokol kesehatan," kata Ketua KPU Papua Barat, Paskalis Semunya, ketika dihubungi Tempo, Rabu lalu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dalam pilkada serentak tahun ini, Provinsi Papua Barat akan menggelar sembilan pemilihan bupati dan wakil bupati. Tiga kabupaten hanya punya satu pasangan calon, yakni Kabupaten Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, dan Raja Ampat. Pemilihan di ketiga kabupaten tersebut diikuti inkumben.
Stabilnya kondisi politik di sembilan kabupaten tersebut membuat KPU Papua Barat yakin partisipasi pemilih akan memenuhi target. "Target nasional partisipasi pemilih 75,7 persen. Untuk Papua Barat, target kami bisa mencapai 77 persen," kata Paskalis.
Saat ini, KPU di sembilan kabupaten penggelar pilkada sedang melakukan sosialisasi tempat pemungutan suara. Harapannya, masyarakat mendapat jaminan keamanan dalam pelaksanaan pilkada, Desember mendatang.
Salah satu kekhawatiran menjelang pelaksanaan pilkada di Papua Barat adalah potensi ancaman atau larangan dari sekelompok orang kepada masyarakat agar tak ikut pemilihan alias golput. Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Badan Pengawas Pemilu Papua Barat akan tegas menindak aksi yang mengganggu pelaksanaan pilkada.
Anggota Divisi Hukum, Data, dan Informasi Bawaslu Papua Barat, M. Nasil Hilmie, mengatakan lembaganya sudah berkoordinasi dengan kepolisian untuk menjamin keamanan pelaksanaan pilkada, Desember nanti. "Polda Papua Barat sudah merespons dan akan membantu penempatan 500 personel Brimob Nusantara di setiap daerah yang dianggap rawan," kata Nasil.
Selain mencegah gangguan keamanan, Kepolisian Daerah Papua Barat berkomitmen menangkal kerumunan masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Kepolisian pun mengimbau masyarakat untuk tetap patuh pada protokol kesehatan selama proses pilkada, dimulai dari masa kampanye hingga pemungutan suara. "Harapan kami, semua berjalan sehat, aman, dan damai," kata Komandan Satuan Brimob Polda Papua Barat, Komisaris Besar Semmy R. Thabaa.
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem menyebutkan, gangguan yang rawan terjadi selama pilkada di Papua dan Papua Barat adalah intimidasi dari sekelompok orang terhadap masyarakat. Intimidasi tersebut bisa berkaitan dengan pemaksaan memilih salah satu peserta pilkada.
Selain itu, di Papua dan Papua Barat kerap terjadi konflik di antara kelompok masyarakat karena tak puas atas hasil pilkada. Walhasil, untuk mencegah terulangnya konflik, KPU harus mampu bekerja profesional dan berintegritas. "Penyelenggara pemilu tak boleh memihak salah satu calon," kata anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini, ketika dihubungi Tempo, kemarin.
Titi pun meminta pasangan calon dan partai politik pengusung untuk memberikan pendidikan politik bijak bagi masyarakat. Intinya, para calon dan partai wajib mengajarkan kepada masyarakat untuk lapang dada jika kalah dalam pilkada. Jangan sampai calon dan partai politik justru memprovokasi pendukung mereka untuk berkonflik dengan kubu lawan. "Untuk petugas keamanan pun, harus profesional dalam bekerja. Jangan sampai ikut terbawa arus politik," kata Titi.
HANSARNOLD | INDRA WIJAYA
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Foto 
