Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Muncul sejumlah wacana usai Joko Widodo atau Jokowi dipecat sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), mulai dari bergabung ke partai politik (parpol) lain atau mendirikan parpol baru.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pro Jokowi atau Projo Handoko mengatakan, organisasinya siap berubah menjadi parpol untuk mengakomodasi kepentingan politik Jokowi. Namun, Handoko mengatakan, sampai saat ini belum ada pembicaraan serius antara Projo dan Jokowi mengenai rencana tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Oleh karena itu, dia tidak mau berspekulasi tentang hal tersebut dan tetap menunggu langkah Jokowi terhadap Projo.
"Kalau Pak Jokowi perintahkan begitu, ya siap-siap saja," kata Handoko seperti dikutip Antara, Rabu, 18 Desember 2024.
Handoko mengatakan, pintu Projo akan selalu terbuka untuk Jokowi atau siapa pun yang mendukung langkah politik mereka.
Isu serupa disampaikan sejumlah kelompok relawan Jokowi yang lain, Barisan Relawan Jokowi Presiden atau Bara JP. Mereka menyatakan siap menjadi kendaraan politik bagi Jokowi yang dipecat oleh PDIP, seandainya tidak memilih bergabung ke parpol lain.
“Beberapa elemen relawan Pak Jokowi siap menjadi partai, dan tinggal tunggu perintah beliau,” kata Ketua Umum Bara JP Utje Gustav melalui pesan singkat kepada Tempo pada Kamis, 19 Desember 2024.
Sebelumnya, Jokowi juga santer diisukan bakal merapat ke parpol lain usai dijatuhi sanksi berupa pemecatan oleh PDIP. Pemecatan Jokowi tertuang dalam Surat Keputusan DPP PDIP Nomor 1649; 1650; dan 1651/KTPS/DPP/XII/2024 yang ditandatangani oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto tertanggal 4 Desember 2024.
Namun, Jokowi belum memberikan sinyal untuk menjatuhkan pilihan kepada parpol lain untuk berlabuh setelah dipecat oleh PDIP.
"Saya sudah menyampaikan, partai perorangan," kata Jokowi ketika ditemui awak media di kediamannya di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Selasa, 17 Desember 2024.
Jokowi kembali menyebut partai perorangan saat ditanya rencana bergabung dengan parpol selain PDIP.
Terkait pemecatan, Jokowi mengatakan dirinya tidak dalam posisi membela atau memberikan penilaian karena keputusan pemecatan itu sudah terjadi. Menurut dia, waktu yang nanti akan mengujinya
"Saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian, ya karena itu keputusan sudah terjadi. Nanti, waktu yang akan mengujinya ya. Saya rasa itu aja," kata Jokowi.
Sinyal Golkar dan NasDem untuk Jokowi
Adapun Partai Golkar menjadi salah satu parpol yang dikabarkan menjadi opsi mantan Wali Kota Solo itu untuk bergabung. Hal ini tercermin lewat pengakuan Jokowi yang telah berkomunikasi dengan politikus Partai Golkar ihwal rencana bergabung tersebut.
Meski begitu, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji menyatakan belum ada tawaran yang diajukan partainya terhadap Jokowi. Menurut dia, saat ini Jokowi sedang mempertimbangkan sejumlah hal sebelum memutuskan langkah politik ke depan.
"Kami tidak ingin mengganggu Pak Jokowi yang sedang menimbang banyak hal," ujarnya saat ditemui di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Kamis, 19 Desember 2024.
Menurut dia, Partai Golkar hingga kini belum memberikan tawaran kepada Jokowi untuk bergabung ke partainya. Dia juga menyatakan belum ada penetapan yang dilakukan Partai Golkar ihwal status anggota kehormatan terhadap Presiden ke-7 RI itu.
Meski begitu, Sarmuji mengatakan, mantan Gubernur Jakarta itu telah dianggap memenuhi syarat untuk dinobatkan sebagai anggota kehormatan Partai Golkar.
"Karena syarat menjadi anggota kehormatan itu adalah mereka yang berjasa besar bagi bangsa dan negara," ujar dia.
Selain Golkar, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem Teuku Taufiqulhadi menyatakan, partainya membuka peluang bagi Jokowi untuk menduduki jabatan atau posisi strategis di partai yang diketuai Surya Paloh itu.
“Saya pikir, dalam konteks NasDem, selalu welcome. Apa pun bisa terjadi karena NasDem sebuah partai politik,” kata Taufiq melalui WhatsApp pada Selasa, 17 Desember 2024.
Taufiq mengatakan, pintu itu terbuka kepada Jokowi mengingat statusnya sebagai mantan orang nomor satu di Indonesia itu. Ia mengatakan pemberian jabatan strategis adalah hal yang lumrah terjadi di partainya. Mereka, kata Taufiq, menghargai jasa-jasa orang seperti para pejabat daerah yang telah memimpin.
“Mereka sudah paham persoalan kemasyarakatan, apalagi Pak Jokowi mantan presiden,” ujar dia.
Ia berujar, jabatan Jokowi di NasDem dapat dibicarakan jika sudah terjalin pertemuan dengan Surya Paloh selaku ketua umum.
“Pasti banyak hal yang bisa dikapitalisasikan untuk kepentingan partai, bangsa, dan negara,” kata dia.
Sementara itu soal bergabungnya Jokowi ke NasDem, kata Taufiq, ia menyerahkannya kepada mantan Gubernur Jakarta itu. Sebab, menurut dia, keanggotaan tidak bisa diperoleh melalui undangan.
“Sepengetahuan saya, menjadi anggota partai itu sepenuhnya atas keinginan pribadi seseorang tidak bisa dengan undangan,” ujar dia.
Novali Panji Nugroho, Alfitria Nefi P Septia Ryanthie, dan Annisa Febiola berkontribusi dalam penulisan artikel ini.