Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan retret kepala daerah perlu dilihat secara menyeluruh. Walau diselenggarakan di tengah pemangkasan anggaran, Tito menegaskan pentingnya aspek kebermanfaatan dari program tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Tito menjelaskan secara keseluruhan daerah itu mengendalikan dan memegang kekuasaan Rp 1.200 triliun. Mantan Kepala Kepolisian RI ini mengklaim retret kepala daerah di Akmil Magelang itu justru untuk memastikan mereka efektif dan efisien dalam mengelola anggaran ini.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Sebetulnya pendapat saya ya relatif kecil. Padahal manfaat kalau disampaikan secara komprehensif manfaatnya tuh jauh lebih besar,” kata Tito melalui sambungan telepon kepada Tempo pada Kamis, 13 Februari 2025.
Namun, dia tidak berkenan untuk merinci berapa anggaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk retret kepala daerah di Akmil Magelang.
Menurut Tito kepala daerah bisa belajar efisiensi anggaran saat mengikuti retret karena panitia sudah menyiapkan diskusi soal pencegahan korupsi. Lulusan akademi kepolisian tahun 1987 ini juga menekankan bahwa kepala daerah bakal punya keuntungan untuk sinkronisasi dengan pemerintah pusat. Sebab, beberapa pematerinya adalah menteri-menteri Kabinet Merah Putih.
“Ini banyak sekali hal-hal yang enggak efisien. Dan itu semua sangat penting peran daripada si kepala daerah sebagai kepala pemerintah tertinggi itu mengambil keputusan untuk melaksanakan dan mengandalkan anggaran itu,” kata Tito.
Sebelumnya gegar pemangkasan anggaran saat pemerintah mengeluarkan kebijakan pemangkasan pada 22 Januari 2025. Hal itu tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2025.
Dalam instruksi tersebut, Presiden Prabowo Subianto memangkas anggaran belanja negara sebesar Rp 306,6 triliun. Jumlah itu terdiri atas pemangkasan anggaran belanja kementerian/lembaga Rp 256,1 triliun serta anggaran transfer ke daerah Rp 50,5 triliun.
Kementerian Keuangan menindaklanjuti instruksi itu dengan menerbitkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN 2025. Revisi anggaran yang disepakati nantinya ditandai dengan pembintangan anggaran dan harus diserahkan kepada Menteri Keuangan paling lambat pada 14 Februari 2025.
Di tengah pemangkasan anggaran itu, sebanyak 481 kepala daerah akan mengikuti retret kepala daerah di Akmil Magelang pada 21 hingga 28 Februari 2025. Jumlah yang hadir lebih rendah dari 505 kepala daerah terpilih yang terdiri dari gubernur, bupati, dan wali kota dan dijadwalkan dilantik pada 20 Februari 2025. Peserta retret lebih sedikit karena tidak menyertakan dua wilayah karena pilkada ulang setelah calon tunggal kalah dari kotak kosong.
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 200.5/628/SJ/ yang dikeluarkan pada 11 Februari 2025. Dalam salinan yang dilihat Tempo, retret kepala daerah bakal dibiayai secara cost sharing atau dengan sistem pembagian biaya. Salah satu sumber pembiayaannya adalah Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Setiap kepala daerah harus menyetor tarif akomodasi dan konsumsi untuk orientasi selama satu pekan itu sebesar Rp 2.750.000 x 8 hari. Selain akomodasi dan konsumsi, dana yang ditanggung oleh APBD itu berupa biaya transportasi, pakaian, dan obat-obatan. Namun Menteri Tito Karnavian memastikan bahwa retret kepala daerah di Akmil Magelang ditanggung sepenuhnya oleh APBN karena kementeriannya sudah punya pos anggaran untuk itu.
Rencana pemerintah menggelar retreat kepala daerah ini kadung mendapat sorotan warganet hingga aktivis di media sosial. Co Founder Watchdoc & Koperasi Indonesia Baru Dhandy Laksono menghitung biaya akomodasi dan konsumsi dari sekitar 503 orang bisa mencapai Rp 11 miliar. “Belum termasuk ajudan dan staf,” kata dia menyoroti sikap kontradiktif efisiensi yang diminta oleh Prabowo.
Pilihan Editor: Kemenhan Terkena Pemangkasan Anggaran Rp 26,99 Triliun
