Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Infrastuktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan jajarannya mengevaluasi proyek strategis nasional (PSN). Evaluasi tersebut termasuk PSN Pantai Indah Kapuk Tropical Coastland.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pilihan editor: Ahmad Muzani Ungkap Pimpinan MPR Akan Kunjungi IKN Pekan Ini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Secara umum beliau (Prabowo) meminta kami, tentunya PSN ini kan melibatkan banyak pihak ya. Tidak hanya Kemenko Infrastruktur, tetapi juga Kemenko Perekonomian dan berbagai kementerian teknis yang terlibat di dalamnya. Betul, beliau meminta kami benar-benar me-review dengan baik,” kata Agus Harimurti setelah rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Selasa, 21 Januari 2025.
Pria yang disapa AHY ini mengatakan, Presiden Prabowo meminta jajarannya memastikan PSN sudah sesuai jalur atau perlu ada yang dikoreksi. AHY mengatakan evaluasi tidak hanya dilakukan Kemenko Infrastruktur dan Kewilayahan, tetapi bersama-sama dengan kementerian dan lembaga lain.
“Sekali lagi PSN ini melibatkan banyak pihak, banyak K/L termasuk kemenko yang lainnya, bukan hanya infrastruktur,” kata dia.
Dalam laporan Majalah Tempo berjudul “Setelah Elite Partai Meminta Kadernya tak Menyoal Pagar Laut Tangerang” yang terbit Ahad, 19 Januari 2025, seorang menteri dan pejabat pemerintah menyebutkan bahwa Prabowo meminta proyek PSN PIK dievaluasi.
Permintaan tersebut disampaikan setelah Prabowo mendengar informasi dari sejumlah orang dekatnya bahwa pengembangan PSN di sana menuai kritik. Salah satunya mengenai pembebasan tanah dan status lahan.
Sudaryono, politikus Gerindra, enggan berkomentar tentang perintah Prabowo perihal evaluasi PSN. "Itu di luar wewenang saya," ujar Wakil Menteri Pertanian tersebut di Istana Negara pada Jumat, 17 Januari 2025.
Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Presiden Prabowo akan mengevaluasi PSN warisan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Ketua Harian Partai Gerindra itu mengatakan evaluasi tersebut dilakukan karena ada sejumlah proyek strategis nasional yang dianggap kurang berguna bagi masyarakat.
“Pak Prabowo akan mengevaluasi proyek-proyek strategis nasional yang kurang berguna untuk masyarakat,” kata Dasco dalam seminar "Pembangunan Indonesia 2025: Harapan dan Tantangan" di Jakarta, Selasa, 7 Januari 2025, seperti dikutip Antara.
Ia mengatakan keputusan Prabowo tersebut akan membuat sejumlah pihak kurang senang. Namun, kata dia, kepala negara tetap bertekad untuk mengevaluasi PSN tersebut.
Presiden ke-7, Joko Widodo, merespons rencana pemerintahan Prabowo mengevaluasi PSN di masa pemerintahan terdahulu. Jokowi mengatakan evaluasi diperlukan agar program yang dijalankan oleh pemerintah saat ini berjalan lebih efektif dan efisien.
“Ya, enggak apa-apa,” kata Jokowi saat ditemui awak media di rumahnya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa, 14 Januari 2025. “Dievaluasi akan baik, dikoreksi akan baik.”
Jokowi mengatakan belum tentu semua hal yang diputuskan dalam periode pemerintahannya pada 2014 sampai 2019 sudah benar seratus persen. Sehingga ia menganggap rencana pemerintahan Prabowo Subianto mengoreksi dan mengevaluasi berbagai program di masa pemerintahannya merupakan sesuatu yang bagus.
Berdasarkan catatan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), terdapat 233 PSN selama pemerintahan Presiden Jokowi. Sebanyak 105 proyek dinyatakan rampung per November 2024. Selanjutnya sebanyak 44 proyek dan 3 program dalam tahap pembangunan, 5 proyek dalam proses transaksi, serta 46 proyek dan 3 program dalam proses penyiapan.
Jokowi juga mewariskan sejumlah proyek strategis nasional untuk digarap oleh pemerintahan Prabowo. Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan sebanyak 10 PSN 2024 yang telah ditetapkan Jokowi dan pemerintahan baru akan melanjutkannya.
Fransisca Christy Rosana, Septia Ryanthie, dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Foto 
